Usut Korupsi di Kementan, Ketua KPK Malah Tersangka

Penulis

-

23 November 2023

HAQQNEWS.CO.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, Firli Bahuri kini malah jadi tersangka dugaan korupsi. Polisi mengumumkan Firli sebagai tersangka pada Rabu (22/11/2023) sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) 2020-2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Ya hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum,” kata Jokowi di Biak Numfor, Papua, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (23/11/2023).

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menyebut, hingga saat ini Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka Ketua KPK dari Polri. “Sampai pagi ini, Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri,” kata Ari kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

Jika surat pemberitahuan penetapan tersangka Firli Bahuri sudah diterima, maka Kemensetneg akan segera memprosesnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. “Jika surat itu sudah diterima maka akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh dia.

“Koridornya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 32, UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK,” kata Ari.

Seperti diketahui, Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya pada Rabu (22/11/2023) malam resmi mengumumkan Ketua KPK, Firli Bahuri sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut terkait dengan dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan, penerimaan gratifikasi, hadiah, atau janji yang dilakukan Firli Bahuri dalam pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) 2020-2023.

Firli Bahuri dijerat dengan sangkaan Pasal 12e, atau Pasal 12B, atau Pasal 11 UU Tipikor 31/1999-20/2001 juncto Pasal 65 KUH Pidana. Kasus yang menyeret Firli Bahuri sebagai tersangka ini, sudah dalam penyidikan sejak 9 Oktober 2023. Kasus tersebut dilaporkan sendiri oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang pada saat itu masih menjabat sebagai menteri pertanian.

Sementara Yasin Limpo sendiri beberapa lama setelah pelaporannya ke Polda Metro Jaya tersebut, ditetapkan tersangka oleh KPK. Politikus Nasdem tersebut ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dengan korupsi dalam penerimaan uang pungutan setotal Rp 13,9 miliar dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan di lingkungan Kementan sepanjang 2020-2023. Yasin Limpo, pun sejak 13 Oktober 2023 dijebloskan ke sel tahanan.

Usai ditetapkan tersangka, Firli pun didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Mantan ketua Wadah KPK Yudi Purnomo Harahap menegaskan, peningkatan status hukum sebagai tersangka membuktikan cacat moral Firli Bahuri sebagai ketua lembaga pemburu para koruptor tersebut.

“Dengan status tersangka tersebut, otomatis Firli Bahuri akan nonaktif dari posisinya sebagai ketua KPK,” kata Yudi melalui keterangannya, pada Kamis (23/11/2023) dini hari.

Menurut Yudi, Firli Bahuri masih punya jalan untuk mengundurkan diri selaku ketua KPK sebelum status hukumnya semakin meningkat menjadi terdakwa di kursi pengadilan. “Oleh karena itu, sebaiknya Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua KPK ketimbang menjadi beban bagi KPK,” ujar Yudi. (HQ1)

Resep Gus Baha Hadapi Zaman Modern

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

21 November 2023

HAQQNEWS.CO.ID – Tidak usah putus asa apa pun zamannya. Ulama ahli Al-Quran KH Ahmad Bahauddin Nur Salim (Gus Baha) punya resep khusus untuk itu. Katanya, hadapi zaman modern dengan tetap membaca Al-Quran.

“Saya saran, kamu ngadepi zaman modern itu harus baca Quran,” kata Gus Baha, dalam kajian di Masjid Bayt Al-Quran, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (16/11/2023).

Pengasuh Pesantren Tahfidzul Qur’an LP3iA Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, itu memberi alasan sekaligus landasannya. Ia menyebut penggalan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 66, yang terjemah lengkapnya sebagai berikut: “Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah (berupa) susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya.”

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menjelaskan, bahwa Allah dapat mengelola, yang dalam konteks ini adalah manusia yang hidup di zaman modern, seperti mengelola susu di dalam perut sapi. “Jadi, Allah itu bisa mengelola. Sapi itu kan makanannya rumput. Di tubuh sapi itu ada darah, ada kotoran, tapi sapi bisa melahirkan susu,” katanya, sebagaimana NU Online mengutipnya.

Menurut kata para ulama, imbuh Gus Baha, bagaimana pun rusaknya zaman, sebetulnya gesekan-gesekan di alam nyata ini mirip, seperti ada kotoran dan ada darah. “Kalau kamu orang baik, pasti tetap jadi labanan khâlishan (susu murni),” jelasnya.

Lanjutkan

Kena Blokir Jadi Pembicara di UGM, Anies : Seharusnya Kampus Netral

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

20 November 2023

HAQQNEWS.CO.ID – Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tidak diperbolehkan menjadi pembicara di Universitas Gajah Mada (UGM). Ia pun batal menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang digelar pada Jumat (17/11/2023).

Anies yang batal menjadi pembicara itu mengatakan tak seharusnya pelarangan terjadi di kampus-kampus tempat untuk sebuah gagasan diperbincangkan tanpa kecondongan terhadap suatu apapun.

“Media bisa menilai. Seharusnya kampus netral. Itu aja. Seharusnya netral,” tegas Anies kepada wartawan usai menghadiri Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 di Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, (18/11/2023).

Anies yang merupakan alumni UGM batal menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “IDN Future Studium Generale 1.0: Menemukan Jalur Pembangunan yang Berkeadilan di Masa Depan Indonesia” yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/11/2023). Hal itu diduga karena ada pihak yang menghalang-halangi.

Ketua Panitia Diskusi IDN Future Studium Generale 1.0 Muhammad Khalid mengakui bahwa panitia mendapatkan informasi dari pihak terkait bahwa Anies tidak diperbolehkan hadir dalam acara diskusi tersebut.

“Kami mendapatkan informasi H-1. Ada pihak yang tidak suka dan menghalangi dengan kehadiran pak Anies. Bahkan terdapat ancaman untuk pembubaran acara apabila beliau tetap hadir,” katanya kepada wartawan, Jumat (17/11).

Diskusi yang digelar oleh Bersama Indonesia ini dihadiri 500 anak muda ini digelar di Auditorium Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sejak pukul 13.00-17.30 WIB.

Selain Anies, dua duta besar juga batal hadir, yaitu Lars Bo Larsen (Duta Besar Denmark untuk Indonesia) dan Lambert Grijns (Duta Besar Belanda untuk Indonesia).

Adapun pembicara dalam diskusi ini adalah Elisa Sutanudjaja (Direktur Eksekutif Rujak Urban Studies), Tri Mulyani Sunarharum, (Pakar Perencanaan dan Pembangunan Kota UGM), Alfath Bagus Panuntun El Indonesia (dosen Fisipol UGM), dan Prof. Sulfikar Amir (Pakar Sosiologi Perkotaan dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura).

Sebagai gantinya, Thomas Lembong sebagai juru bicara Anies Baswedan memberikan sambutannya dalam acara ini. (HQ1)

Pemerintah Sebut TikTok Shop Pasti Akan Buka Lagi

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

18 November 2023

HAQQNEWS.CO.ID – Pemerintah Indonesia memastikan TikTok Shop kembali akan buka. Namun kemungkinan besar bukan berdiri sendiri atau dengan membuat perusahaan sendiri, tetapi akan menggandeng perusahaan e-commerce yang sudah ada.

Hal tersebut terungkap dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). ”Pasti akan buka lagi. Informasi yang saya dapat dari TikTok, mereka akan buka dan akan comply (dengan regulasi RI),” ungkap Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana, pada Jumat (17/11/2023) saat sejumlah wartawan menemuinya saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, .

Meski begitu ia belum dapat memastikan apakah benar TikTok akan menggandeng e-commerce dan siapa perusahaan yang akan mereka gandeng.

“Tapi saya belum berani ngomong. Tapi kemungkinan dia akan bergabung dengan (e-commerce). Kemungkinan ya, karena kalau dia bikin PT sendiri kayaknya nggak,” sambungnya.

Meski demikian, Temmy menekankan, apapun nanti skema TikTok, perusahaan tersebut harus mematuhi dan menyesuaikan Indonesia. Rencananya, pada 20 November 2023 ini akan ada pertemuan antara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan CEO TikTok Shou Zi Chew.

“Kita sebetulnya minta mereka tanggal 20 (November). Tapi belum ada jawaban dari CEO-nya,” imbuh Temmy.

Temmy mengatakan, sebetulnya TikTok sendiri telah mulai memproses penyesuaian regulasi untuk memisahkan TikTok Shop dengan media sosialnya. Namun karena tenggat waktu singkat dari penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 tahun 2023, TikTok belum sanggup menyelesaikan perizinannya. (HQ1)

Buya Yahya : Jika Tidak Bisa Bantu Palestina, Jangan Dukung yang Membantainya

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

16 November 2023

HAQQNEWS.CO.ID – Ulama terkenal Buya Yahya mengakui jauh sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa larangan terhadap menggunakan produk yang ikut mendukung negara Israel, masyarakat sejatinya sudah punya fatwa sendiri. Masyarakat dalam hati mereka peduli terhadap kemanusiaan, terutama dalam peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina.

“Yang kami suarakan, jauh sebelum yang disampaikan oleh MUI, kita ingin membangun kepedulian,” tutur Buya Yahya yang dikutip dari YouTube Al-Bahjah TV.

”Itu sudah lama kita (lakukan), bukan hari ini saja, bukan setelah adanya (fatwa) MUI. itu sebetulnya sebelum adanya MUI kita sudah punya fatwa sendiri di hati kita, ini kan fatwa cinta, fatwa kasih, kita harus punya kepedulian,” imbuh Buya Yahya.

Sehingga dengan adanya fatwa tersebut, masyarakat bisa membantu Palestina dengan tidak mendukung bisnis orang yang pro terhadap Israel. Menurutnya, itu adalah martabat tingkat tertinggi yang bisa dilakukan.

”Jadi, harapannya adalah martabat tertinggi Anda menjadi orang yang bisa membantu Palestina tanpa harus membantu bisnis orang-orang yang mengarah kepada dukungan Israel, itu kan tingkat tinggi,” tegas Buya Yahya.

Buya Yahya mengatakan, jika tidak membantu Palestina yah sudah diem, tapi jangan membantu Israel itu sudah lumayan. Jangan jadi yang setelahnya, sudah tidak membantu Palestina ternyata masih membantu yang mendukung Israel, nurani Anda di mana? ”Kalau seandainya Anda juga tidak bisa membantu Palestina, tapi Anda jangan membantu yang membantai kemanusiaan di sana dong, itu saja,” imbuhnya. (HQ1)

Antisipasi Sisi Negatif Medsos pada Pemilu 2024

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

16 November 2023

ARUS media sosial alias medsos kian tak terbendung menggempur berbagai sisi bidang kehidupan manusia. Berbagai platform medsos begitu pesat perkembangannya dan menawarkan kemudahan berkomunikasi. Namun tetap tak terlepas dari sisi negatifnya yang perlu pengantisipasian khususnya menghadapi agenda nasional kepemiluan 2024.

Data terbaru bulan Februari 2022, menurut Datareportal, digitaliasi Indonesia bertumbuh sangat cepat. Penggunaan telepon seluler mencapai 370,1 juta. Angka yang sudah melebihi populasi dengan persentase 133,3 persen. Artinya satu orang lebih dari satu smartphone. Sedangkan pengguna aktif media sosial sebanyak 191,4 juta atau sebesar 68,9 persen populasi.Angka pengguna aktif medsos tersebut tidak berbeda jauh dengan angka partisipasi pemilih dalam beberapa kali pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Indonesia tahun 2020 sebesar 76,9 persen, tahun 2015 sebesar 70 persen, tahun 2017 sebesar 74 persen, dan sebesar 73,2 persen pada tahun 2018.

Tidak mengherankan setiap menjelang kepemiluan, pengguna aktif medsos terasa lebih riuh kalau tak mau dibilang gaduh. Sayangnya tidak semua postingan yang muncul ke berbagai platform medsos terverifikasi dengan benar. Seringkali justru menimbulkan pertentangan dan debat panjang tak berujung hanya menghabiskan energi.

Data yang dapat diakses dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia menunjukkan pengguna aktif medsos menyebarkan konten konten hoaks dengan dominasi konten palsu sebesar 34 persen, konten manipulasi sebesar 23,4 persen, konten menyesatkan 21,3 persen, konten salah 17 persen, konten tiruan 2,1 persen, serta konten satire 2,1 persen.

Pemelintiran konten-konten medsos telah membuat masyarakat yang masih lemah literasi kesulitan memilah informasi yang mereka konsumsi. Seringkali pula mereka begitu tertarik dengan konten yang ada kemudian meneruskannya ke grup medsos tanpa upaya memfilter. Contohnya ditemukan konten seorang paslon pilkada gubernur sedang menggalang dana atau sumbangan untuk kampanye lalu masyarakat begitu saja memercayainya dan akhirnya masih ada saja yang tertipu.

Berbagai konten hoaks telah terbukti menggempur melalui medsos pada Pemilu 2019. Hal itu tergambar dengan jelas berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo yang mengidentifikasi setidaknya 62 konten hoaks terkait kepemiluan. Konten-konten hoaks tersebut melakukan serangan informasi palsu yang menyesatkan terhadap pemerintah, terhadap presiden, terhadap partai, serangan kepada para calon sampai kepada informasi menyesatkan soal PKI dan China. Pun penyelenggara pemilu tak luput dari serangan hoaks medsos, contohnya seperti konten akan diadakannya pemilu online oleh KPU, ancaman pembunuhan terhadap anggota KPU, dan pendatang China akan diberi arahan oleh KPU untuk mencoblos di TPS.

Serangan demi serangan melalui berbagai platform medsos menjadi sangat berbahaya dan menyesatkan bagi masyarakat yang menjadi peserta pemilih dalam momen kepemiluan. Cara kerja medsos dengan jangkauan yang luas dapat saja memengaruhi opini publik jika tidak ada antisipasi sisi negatifnya. Menurut pakar media Cobb and Elder, karena jangkauan dan ekspansi yang luas maka media dapat saja memberikan tekanan dan memengaruhi agenda publik yang sedang berjalan. Untuk itu perlu pengantisipasian sisi negatif medsos yang menyerang dengan jangkauan luas, dari penyelenggara kepemiluan itu sendiri.

Penyelenggara kepemiluan dapat melakukan langkah kreatif untuk memulai melakukan penetrasi kepada medsos yang merupakan habitat berkembangnya hoaks. Selain penggunaan medsos melalui akun-akun bersifat manual, tidak ada salahnya penyelenggara mulai menggunakan konsep digital marketing yang secara otomatis dan bertarget dapat menjangkau publik yang lebih luas.

Penggunaan konsep digital marketing akan dapat menjangkau audien secara bertarget sesuai dengan kelompok umur dan wilayah daerah pemilihan. Sehingga sosialisasi yang dilakukan penyelenggara kepemiluan dapat ‘’menghantui’’ setiap pemegang smartphone dan sosialisasi yang digencarkan penyelenggara akan selalu terlihat saat pengguna membuka platform medsosnya.

Langkah tak kalah kreatifnya, tentu saja harus berkolaborasi dengan berbagai pihak sebagai alternatif agar kesuksesan kepemiluan dapat diraih. Sebagaimana diketahui tata kelola kolaboratif sudah menjadi arus utama di dunia untuk menyukseskan suatu agenda tidak terkecuali untuk agenda bersama kepemiluan.

Proses kolaboratif model Ansell dan Gash (2008) yang sangat terkenal dapat menjadi inspirasi penyelenggara kepemiluan dalam melakukan kolaborasi pemerintahan (collaborative governance). Proses kolaborasi dapat digabungkan dengan model penta helix, di mana lima pemangku kepentingan, yakni pemerintah, dunia usaha, universitas/akademisi, masyarakat madani, dan media massa akan dapat mendukung agenda bersama kepemiluan dengan harapan akan menghasilkan kepemimpinan yang mensejahterahkan masyarakat. ***

Penulis: ARHAM

Jurnalis/Praktisi Media, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Terbuka

______________________

Sumber : Batampos.co.id

Tiket Feri Online Bakal Berlaku di Sekupang dan Punggur

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

14 November 2023

HAQQNEWS.CO.ID – Tiket online (e-tiketing) bakal berlaku di dua pelabuhan feri domestik Pulau Batam. Uji coba penerapannya sedang berlangsung dan dalam waktu dekat akan segera berlaku, sehingga calon penumpang tidak perlu antre sebelum keberangkatan.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melakukan uji coba untuk dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Feri Domestik Sekupang dan Pelabuhan Telagapunggur. BP Batam sudah melakukan penandatanganan perjanjian Pelayanan E-ticketing dan Tata Cara Pengadministrasian Layanan Pass Penumpang Domestik antara Badan Pengusahaan Batam dalam hal ini Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam, dan 18 (delapan belas) pimpinan perusahaan operator kapal domestik bertempat di Marketing Centre, BP Batam, Selasa (7/11/2023) lalu.

Tercatat 10 (sepuluh) perusahaan operator kapal domestik di Terminal Domestik Sekupang dan 8 (delapan) perusahaan operator kapal domestik di Terminal Domestik Telagapunggur yang melakukan penandatanganan perjanjian layanan E-ticketing dengan BP Batam.

Adapun dalam penyelenggaraan E-ticketing di Pelabuhan Domestik Batam, para operator kapal domestik juga menggandeng dua perusahaan provider antara lain PT Easybook Teknologi dan PT Mitra Kasih Perkasa yang telah lama berkecimpung dalam penyediaan tiket online.

”Penandatanganan perjanjian merupakan upaya BP Batam meningkatkan pelayanan terutama kemudahan bagi calon penumpang dalam melakukan pemesanan tiket dan efisiensi layanan sehingga tidak ada lagi antrean pembelian tiket di pelabuhan, terutama saat high season,” ujar Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar.

Dendi menambahkan bahwa uji coba penerapan E-ticketing dilakukan mulai tanggal 8-12 November 2023. Jika uji coba lancar, maka BP Batam akan melakukan sosialisasi penerapan E-ticketing kepada stakeholder jasa kepelabuhanan dan media massa dilanjutkan dengan kegiatan soft launching yang ditargetkan terlaksana pada 14 November mendatang.

BP Batam sendiri, lanjut Dendi, telah melakukan koordinasi secara intens dengan asosiasi INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) DPC Batam, PELRA (Pelabuhan Rakyat) DPC Batam, operator kapal domestik, perbankan dan perusahaan penyedia sistem sejak Agustus 2023.

“Diharapkan dengan penerapan E-ticketing ini, proses perjalanan penumpang kapal di Pelabuhan Domestik Sekupang dan Telagapunggur akan menjadi lebih efisien dan transparan, serta meningkatkan pengalaman penumpang dalam menggunakan layanan transportasi laut di Kota Batam,” imbuhnya.

Terlebih, imbuh Dendi, Kota Batam merupakan transit hub bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang akan melakukan perjalanan ke pulau-pulau lain di dalam wilayah Kepulauan Riau maupun Provinsi Riau. “Penerapan tiket online ini tentunya akan memberikan kemudahan bagi penumpang yang berada di kota lain yang ingin menuju atau berangkat dari Pelabuhan Domestik Sekupang maupun Telaga Punggur ke tujuan pulau berikutnya,” ujarnya. (HQ1)

Swalayan Besar Tanjungpinang Berani Boikot Produk Pendukung Israel

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

13 November 2023

HAQQNEWS.CO.ID – Salah satu swalayan besar di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau ikut memboikot produk-produk pendukung yang hasil penjualannya sebagian mengalir ke Israel.

Al-Baik, swalayan yang berada di pusat Kota Tanjungpinang itu mendapat pujian khusus dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepri, Kiai Haji Bambang Maryono. Bambang mengapresiasi langkah Al Baik sebagai bentuk dukungan kepada Negara Palestina dan hal itu sesuai dengan fatwa yang baru-baru ini MUI terbitkan.

“Alhamdulillah, sudah ada yang berani dan mudah-mudahan swalayan lain mau mengikuti langkah baik dari Al-Baik ini,” ujar Bambang, Senin (13/11/2023) di Tanjungpinang, Kepri.

Sofyan Wardana, karyawan Al Baik mengakui swalayan tempatnya bekerja telah ikut mengambil bagian dan langkah yang sesuai dengan MUI fatwakan.

Ia mengemukakan, meski masih ada barang-barang dan produk yang masuk dalam lis yang dilarang sesuai Fatwa MUI, akan tetapi pihaknya tidak lagi menjualnya.

“Kita beri penjelasan kepada pelanggan. Jika ada yang mau beli, ya mohon maaf barang itu tidak bisa dikeluarin atau dibayar,” ungkapnya.

“Masih kita pajang beberapa produk, karena untuk memenuhi rak saja biar tak terlihat kosong. Tapi kita lebelin kok dengan kalimat barang ini tidak dijual karena mengikuti fatwa MUI,” jelasnya kepada media setempat. (HQ1)

Kendaraan Listrik Siap Beroperasi di Pulau Penyengat

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

13 November 2023

Gubernur Ansar Targetkan Bebas Becak Motor

HAQQNEWS.CO.ID – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad, SE, MM menargetkan Pulau Penyengat bebas dari becak motor. Becak motor yang ada saat ini akan berganti dengan kendaraan listrik dari Pemerintah Provinsi Kepri.

Saat ini Pemerintah Provinsi Kepri sudah menghadirkan 11 unit kendaraan listrik di pulau yang merupakan kawasan wisata budaya dan sejarah tersebut.

“Sudah ada tiba 11 unit kendaraan listrik yang siap beroperasi sebagai alat transportasi guna menggantikan becak motor yang ada saat ini,” ungkap Gubernur Ansar di Pulau Penyengat pada Senin (13/11/2023).

Alasan pemilihan kendaraan listrik karena lebih ramah lingkungan dan nyaman bagi wisatawan. Selain itu bentuknya yang lebih menarik dan mendukung keunikan Pulau Penyengat.

Ansar sendiri menargetkan akan terus mempercantik pulau itu sehingga menjadi magnet dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ia berjanji akan melanjutkan kerja sama dengan berbagai pihat, termasuk menambah kendaraan listrik di sana.

Menurut dia jumlah becak motor yang beroperasi di sana sebanyak 27 akan tetapi baru 11 kendaraan listrik yang tiba untuk Penyengat. Untuk itu bagi supir becak motor yang belum mendapatkan kendaraan listrik untuk bersabar sampai dengan tahun depan. Dia berjanji akan menambahnya pada tahun 2024. (HQ1)

Gubernur Ansar Minta Bantu Mabes Polri Cek Siapa Pengirim Demo Jakarta

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

11 November 2023

HAQQNEWS.CO.ID – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE, MM mengaku telah meminta Mabes Polri untuk mengecek siapa yang mengirim pendemo ke Jakarta dan menuding dirinya sebagai dalang kerusuhan masyarakat Pulau Rempang.

”Kita minta bantu Mabes Polri mengecek siapa yang mengirim-ngirim orang itu ke sana (Jakarta). Apa tujuannya? Silakan aja,” tegas Ansar saat menggelar konferensi pers pada Jumat (10/11/2023) di Hotel Aston, Batam.

Saat konferensi pers, Ansar didampingi oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Luki Zaiman Prawira, Kadiskominfo Kepri Hasan, Kadis DPMPTSP Hasfarizal, dan sejumlah pegawai lainnya.

Ansar sendiri mengaku tahu siapa orang-orang yang menggelar demo di depan Mabes Polri Jakarta dan meminta dirinya untuk diperiksa karena diduga terlibat sebagai dalang kerusuhan Rempang. ”Orang-orangnya kita tahu kok, kita kenal,” imbuh Ansar.

Menurut Ansar persoalan kasus Rempang sebenarnya sudah dingin, sehingga jangan lagi ada opini-opini yang membuat suasana panas. Untuk itu ia meminta kepada Kepala BP Batam untuk fokus saja mengurus investasi di Pulau Rempang.

”Saya sudah sampaikan kemarin, mari fokus selesaikan masalah Rempang dengan baik. Kita justru jauh itu lebih penting mengejar investasi. Tapi harus membuat masyarakat kita lebih baik ke depan, daripada membangun polemik seperti ini. Saya tidak tahu ini, karena mungkin menyangkut elektabilitas popularitas begini. Sehingga mencari-cari kambing hitam,” ujar Ansar.

Sebagai pemimpin politik dirinya mengaku tidak akan memperkeruh suasana, dengan membangun polemik. Harus memilah urusan politik terpisah dengan kepentingan investasi. Ia mengajak Kepala BP Batam, fokus investasi, harus berjalan dengan baik dan masyarakat harus ditangani dengan baik.

”Saya ini pemimpin politik juga, dari dulu saya bisa membedakan mana urusan politik mana urusan pribadi. Ketika memimpin rapat di BP, itu berkali-kali saya sampaikan jangan ada bicara-bicara masalah politik. Urusan politik harus dipisahkan. Dengan kepentingan investasi kita fokus investasi ini berjalan dengan baik,” pesannya.

Sebelumnya terjadi aksi demo di depan Mabes Polri Jakarta yang mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera memeriksa Gubernur Kepri terkait dugaan menjadi dalang kerusuhan masyarakat rempang, yang mengakibatkan banyak korban luka-luka. (HQ1)

━ Tentang

━ Ikuti Kami