Haqqnews.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) tetap melanjutkan alias ‘gaskeun’ proyek Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat walau fiskal daerah tertekan. Nilai proyek itu kini disebut sekitar Rp110 miliar, sementara Pemprov Kepri juga sudah menandatangani pinjaman daerah Rp400 miliar dengan Bank BJB untuk membiayai 41 kegiatan strategis, termasuk Monumen Bahasa Pulau Penyengat.

Arah itu ditegaskan kembali oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Kepri 2027 di Tanjungpinang, Senin, 6 April 2026 lalu. Dalam forum itu, Ansar menegaskan revitalisasi Pulau Penyengat tetap berjalan, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional sebagai penanda bahasa Indonesia lahir dari Pulau Penyengat.

Dorongan itu muncul saat Pemprov Kepri sendiri mengakui ruang fiskal daerah sedang sempit. Sebelumnya dalam penyampaian nota keuangan APBD 2026, Ansar menegaskan, dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan belanja daerah disusun lebih selektif dan mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus dibelanjakan secara efektif dan efisien. Pemprov juga menyebut penurunan transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu tantangan utama.

Namun di tengah kondisi itu, Pemprov justru menempuh pembiayaan lewat utang daerah. Ansar menyebut pinjaman ke bank menjadi jalan yang dipilih karena kemampuan fiskal daerah terbatas. “Kalau tak ada pinjaman, tak ada kegiatan pembangunan tahun ini, karena kondisi fiskal kita memang terbatas,” kata Ansar. Ia juga menjelaskan Pemprov beralih ke Bank Jabar Banten (BJB) untuk merealisasikan pinjaman tersebut.

Pinjaman itu kemudian diteken pada 6 Maret 2026. Nilainya Rp400 miliar. Ansar menyebut pinjaman itu dipakai untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Dari total 41 kegiatan strategis yang dibiayai, dua proyek besar yang dia sebut secara khusus ialah Monumen Bahasa Pulau Penyengat dan klinik di RSUD Raja Ahmad Tabib di Tanjungpinang. Ansar juga mengatakan, “Proyek-proyek tersebut akan segera dilelang, lalu masuk manajemen konstruksi dan pelaksanaan fisik.”

Nilai proyek Monumen Bahasa sendiri terus membesar. Pada tahap awal, Pemprov Kepri mengusulkan total biaya sekitar Rp90 miliar, dengan skema sekitar Rp25 miliar dari APBD Kepri dan Rp65 miliar dari APBN. Namun dalam perkembangan terbaru, Ansar menyebut kebutuhan anggaran monumen itu naik menjadi sekitar Rp110 miliar. Ia menjelaskan monumen itu akan dibangun di Bukit Kursi Penyengat, setinggi 60 meter, dan dilengkapi lift serta museum.

Data APBD 2026 menunjukkan ruang gerak anggaran memang tidak longgar. Dalam nota keuangan APBD 2026, Pemprov Kepri mencatat pendapatan daerah Rp3,31 triliun, belanja daerah Rp3,54 triliun, dan pendapatan transfer Rp1,46 triliun. Pada tahap sebelumnya, Pemprov juga menyebut rancangan APBD 2026 harus disesuaikan setelah pengurangan transfer pusat sekitar Rp495 miliar.

Karena itu, proyek Monumen Bahasa kini menjadi sorotan bukan hanya karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena tetap dipacu saat pemerintah daerah sedang memperketat belanja dan mencari ruang pembiayaan lewat pinjaman. Di satu sisi, Pemprov menempatkan proyek ini sebagai penanda sejarah lahirnya bahasa Indonesia dari Pulau Penyengat. Di sisi lain, keputusan melanjutkan proyek senilai lebih dari Rp100 miliar di tengah fiskal yang ketat membuat prioritas belanja daerah ikut menjadi perhatian publik.

Untuk menjaga keseimbangan, Ombudsman RI Perwakilan Kepri ikut mengingatkan agar penggunaan pinjaman daerah benar-benar memuat prioritas yang jelas dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Siadari menegaskan alokasi dana pinjaman wajib mendahulukan pembiayaan pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan urusan sosial. (*/hq1)

Haqqnews.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) gencar meluncurkan agenda percepatan ekonomi. Namun di saat bersamaan, Tanjungpinang justru menghadapi sinyal sebaliknya. Beberapa tahun belakangan, Ibu Kota Kepri itu mulai kehilangan daya tarik.

Data resmi menunjukkan fondasi ekonomi Tanjungpinang kini tertinggal. BPS mencatat ekonomi Tanjungpinang tumbuh 3,78 persen pada 2024, melambat dari 4,92 persen pada 2023. Pada tahun yang sama, ekonomi Kepri tumbuh 5,02 persen, dan Batam 6,69 persen. Kontribusi Tanjungpinang terhadap PDRB Kepri juga hanya 7,09 persen, sedangkan Batam mencapai 66,01 persen.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengakui pelemahan itu. Dalam rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada 10 Maret 2026, ia menyebut pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang masih tergolong rendah. Ia juga menegaskan kota itu bukan daerah penghasil dan masih bergantung pada perdagangan serta jasa. Pengakuan itu sejalan dengan data BPS yang mencatat 78,92 persen penduduk bekerja di Tanjungpinang masih berada di sektor jasa pada Agustus 2025.

Di atas kertas, pemerintah sudah bergerak. Pemko sendiri menggelar Temu Investasi 2025 untuk menarik investor, menjanjikan pendampingan perizinan, dan membuka peluang pengembangan lahan. Pada akhir 2025 sederet agenda pariwisata seperti Kepri Art & Culture International 2025 juga digelar di Tanjungpinang.Pemprov juga memanfaatkan kembalinya status internasional Bandara RHF untuk mengejar penerbangan reguler internasional dan promosi wisata.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bahkan mengingatkan agar momentum itu tidak hilang. Saat status internasional Bandara RHF diumumkan, ia berkata, “Jangan sampai status ini kembali menjadi domestik.” Pernyataan itu menunjukkan pemerintah melihat konektivitas Tanjungpinang sebagai kunci penggerak ekonomi baru. Namun beberapa bulan setelah itu, justru muncul kabar penghentian layanan Garuda Indonesia untuk rute utama Tanjungpinang–Jakarta.

Sinyal kehilangan daya tarik, paling mudah dibaca dari keputusan bisnis di lapangan. Matahari Department Store di Tanjungpinang City Center resmi berhenti beroperasi pada 1 Mei 2025 setelah sekitar sembilan tahun hadir di kota itu. Penutupan itu menghapus salah satu tenant jangkar ritel modern di pusat kota.

Di sektor transportasi, Garuda Indonesia berhenti melayani rute Tanjungpinang–Jakarta di Bandara RHF pada 10 Februari 2026. Garuda Group memang menyiapkan Citilink sebagai pengganti, tetapi layanan full service tetap hilang dari rute utama ibu kota provinsi itu. Fakta ini menempatkan agenda penguatan konektivitas dalam posisi sulit, karena status internasional bandara belum otomatis berbanding lurus dengan penguatan layanan maskapai premium.

Tekanan serupa datang dari sektor industri. PT Panca Rasa Pratama, produsen Teh Prendjak yang telah lama beroperasi di Tanjungpinang, memutuskan memindahkan basis produksi ke Kendal, Jawa Tengah, dengan target operasi di lokasi baru pada kuartal IV 2026. Regional Manager PT Panca Rasa Pratama Mustardi menyebut keputusan itu diambil antara lain karena efisiensi logistik. Ia juga meminta pemerintah tidak membiarkan pelaku usaha berjuang tanpa pelindung atau pengayoman dari pemangku kewenangan.

Dari sektor jasa keuangan, tekanan itu belum berhenti. Bank OCBC memastikan Kantor Cabang Tanjungpinang-Merdeka di Jalan Merdeka akan ditutup mulai 11 Mei 2026 nanti. Bank menyebut penutupan itu sebagai bagian dari efisiensi jaringan layanan, lalu mengalihkan layanan ke Batam dan kanal digital. Bagi Tanjungpinang, keputusan ini menambah daftar layanan formal yang makin tersentral ke kota lain.

Rangkaian fakta itu memperlihatkan jurang antara agenda dan hasil. Pemerintah meluncurkan forum investasi, rapat percepatan, program UMKM, dan strategi bandara serta berbagai agenda pariwisata. Namun publik mengukur hasilnya dari pertanyaan yang lebih sederhana: apakah kota ini berhasil menahan bisnis besar, menarik investasi baru, memperkuat konektivitas, dan menjaga layanan utama tetap bertahan ? Sampai April 2026, jawabannya belum terlihat kuat.

Meski begitu, gambaran Tanjungpinang tidak sepenuhnya gelap. BPS mencatat IPM kota ini naik menjadi 82,02 pada 2025 dari 81,58 pada 2024. Persentase penduduk miskin juga turun menjadi 5,96 persen pada 2025. Data ini menunjukkan perbaikan sosial tetap berjalan, tetapi belum cukup untuk menepis tanda-tanda melemahnya daya saing kota.

Tantangan bagi Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang sekarang bukan lagi sekadar meluncurkan agenda baru. Tantangannya adalah membuktikan bahwa agenda itu bisa mengubah keputusan bisnis di lapangan. Selama brand besar terus keluar, layanan utama menyusut, dan pertumbuhan tertinggal jauh dari Batam, status Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi akan semakin kuat secara simbolik, tetapi melemah secara ekonomi. Ini terlihat dari inferensi yang ditarik dari data pertumbuhan, struktur ekonomi, dan keluarnya sejumlah pelaku usaha utama. (*/hq1)