Haqqnews.co.id – Jagat media sosial baru-baru ini diguncang oleh pernyataan tajam Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang menyentil etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan istilah viral “absen, ngopi, pulang”. Namun, di tengah badai stigma tersebut, muncul sebuah oase penyejuk berupa surat terbuka tulisan tangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini.

Surat empat lembar yang ditulis dengan tinta hijau tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah “pelukan” moril bagi 6,7 juta ASN yang sering kali bekerja dalam senyap.

Dalam suratnya, Rini Widyantini menyapa para ASN sebagai sesama manusia yang memikul amanah besar. Ia mengakui bahwa realitas di lapangan tidak selalu semudah yang dibayangkan oleh para pengamat di gedung parlemen.

“Saya tahu, tidak semua hari terasa mudah. Ada yang bekerja dengan keterbatasan. Ada yang menghadapi ekspektasi masyarakat yang tinggi,” tulis Rini dalam pesan yang diunggah di akun Instagram resminya. MenPAN-RB menegaskan bahwa setiap senyum yang diberikan ASN saat melayani, meskipun tengah menyimpan lelah atau persoalan pribadi, adalah ibadah dan amanah.

Pesan ini seolah menjawab kegelisahan para abdi negara di garda terdepan. Seperti yang diungkapkan dalam berbagai perspektif, di balik seragam ASN terdapat guru-guru di pedalaman yang mengajar dengan fasilitas terbatas, serta tenaga kesehatan di pulau-pulau terluar yang menghadirkan negara bagi masyarakat.

Netizen Pasang Badan: “Ngaca Dulu”

Di sisi lain, kritik Ketua Komisi II DPR RI muncul dari keresahan akan kualitas layanan birokrasi yang dianggap tertinggal dari tuntutan zaman dan kurang kompetitif dibanding sektor swasta. DPR mendorong adanya revisi UU ASN untuk memperketat Key Performance Indicator (KPI) agar ASN yang tidak memenuhi target dapat diberhentikan secara tegas.

“Ekosistem digitalnya belum berubah, mentalitas SDM-nya tidak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, sore absen lagi,” ujar Rifqinizamy dalam rapat kerja yang menjadi pemicu polemik ini. Kritik ini, meski terasa pedas, dipandang sebagai upaya legislatif untuk memastikan anggaran gaji pegawai yang besar di APBD berbanding lurus dengan pembangunan fisik dan layanan publik.

Menariknya, publik tidak sepenuhnya mengamini kritik DPR. Gelombang serangan balik justru muncul dari netizen yang meminta anggota dewan untuk “berkaca”. Media sosial dibanjiri sindiran mengenai fenomena kursi kosong saat sidang paripurna atau oknum anggota dewan yang tertidur saat rapat. Sentimen negatif ini menunjukkan bahwa masyarakat menuntut keteladanan sebelum para elit melontarkan kritik generalisasi terhadap jutaan ASN.

Menjaga Marwah dengan Core Values BerAKHLAK

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, turut memperkuat pesan pengabdian ini. Ia mengingatkan bahwa 6,7 juta ASN adalah “6,7 juta cara mencintai Indonesia”. Zudan mengajak para aparatur untuk tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik meski jauh dari sorotan kamera.

MenPAN-RB menutup suratnya dengan sebuah pengingat yang menyentuh hati: “Indonesia yang maju tidak lahir dari kerja satu orang, tapi dari jutaan ASN yang memilih untuk tetap mengabdi dengan hati”.

Bagi jutaan ASN, pesan ini menjadi penguat integritas di tengah upaya pemerintah menjalankan reformasi birokrasi melalui sistem merit dan penguatan nilai dasar “BerAKHLAK”. Karena pada akhirnya, kehadiran negara bukan diukur dari catatan absensi semata, melainkan dari hadirnya harapan melalui tangan-tangan para abdi negara. (*/hq1)