Menyeimbangkan Pembangunan Kepri Pascapandemi Covid-19

Penulis

-

10 Desember 2022

SENANG rasanya melihat masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai antusias untuk kembali ke kehidupan normal. Setelah lebih kurang 20 bulan mobilitas mereka sangat terbatas saat menghadapi ancaman pendemi Covid-19.

Mobilitas antarpulau dalam provinsi mulai bergairah. Para operator kapal feri menambah jadwal pelayaran untuk berbagai jurusan. Kota Tanjungpinang – Kota Batam atau sebaliknya terasa padat menjelang akhir pekan.

Sekolah sudah banyak yang mulai aktif melakukan pertemuan tatap muka. Selain milenial, para orang tua juga sudah berani ikut memadati mal-mal, cafe, rumah makan, dan tempat-tempat publik lainnya. Ada perasaan bahagia yang menyeruak dari masyarakat ketika mulai merasakan kelonggaran dalam beraktivitas.

Pada pekan menjelang pertengahan bulan Desember, pusat-pusat belanja yang tersebar di Kota Batam biasanya akan padat sekali. Terlebih pemerintah sudah menyatakan pembatalan rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 secara serentak pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Perekonomian berangsur menggeliat seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97 persen pada triwulan III tahun 2021. Angka yang memberikan secercah harapan, walau masih lebih rendah dibanding triwulan II yang mencapai 6,9 persen.

Data tersebut menginformasikan mulai adanya pemulihan ekonomi setelah sempat jatuh sangat dalam dengan kontraksi sebesar 6,66 persen pada triwulan II 2020. Jika pandemi terus menurun kemudian kondisi global baik-baik saja, maka ekonomi Kepri diprediksi rebound pada tahun 2022.

Namun demikian, tentu bukan semata soal bagaimana mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terlebih pertumbuhan Kepri yang utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan (manufaktur), bukan tanpa kelemahan. Dalam teori sistem dunia yang dikembangkan Imanuel Wallerstein, aliran modal dari negara-negara maju akan kembali lagi dalam bentuk surplus ekonomi ke negara asal. Negara-negara maju umumnya hanya menjadikan negara industri baru dan negara berkembang sebagai tempat penimbunan laba.

Industri manufaktur yang menjadi andalan Kepri dengan andil sebesar 42,22 persen terhadap produk dosmetik regional bruto (PSDRB), akan siap-siap angkat kaki (foot loose) ketika laba yang dikumpulkan makin berkurang. Mereka akan dengan mudah hengkang ke kawasan sejenis negara lain yang menawarkan upah tenaga kerja lebih rendah dengan segala kemudahannya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun akan menjadi bias, manakala pembangunan yang ada hanya terjadi pada populasi tertentu. Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati para pemilik modal dan hal itu terkonsentrasi pada segelintir orang. Sehingga menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat.

Itu sebabnya ekonom Walt Whitmen Rostow sejak dulu (dekade 50-an) mengkritik teori pertumbuhan yang cenderung tidak memperhitungkan kalkulasi populasi penduduk yang menyebabkan tidak adanya keseimbangan dalam masyarakat. Kemudian teori pertumbuhan yang cenderung hanya memperhitungkan hasil produksi secara individu, sehingga di sisi lain tidak memperhitungkan timbulnya kemiskinan.

Pembangunan pascapandemi Covid-19 bisa dijadikan momentum untuk menciptakan keseimbangan baru yang lebih memperhitungkan keseluruhan populasi dalam masyarakat. Khususnya untuk lebih memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama masa pandemi kondisinya sangat terpuruk. Penghasilan mereka begitu anjlok, tabungan mereka minus dan meninggalkan utang.

Meningkatnya penduduk miskin provinsi berjuluk Bumi Segantang Lada selama pandemi menjadi catatan penting perlunya keseimbangan baru itu. Sebagaimana laporan BPS, penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada Maret 2021 bertambah 1.850 orang dibandingkan dengan kondisi September 2020. Sehingga penduduk miskin di Kepri saat ini mencapai 144.462 orang (6,12 persen).

Belum lagi persoalan pada tingginya angka pengangguran terbuka yang mencapai 10,34 persen. Angka pengangguran terbuka Kepri ini cukup mengkhawatirkan lantaran merupakan angka tertinggi diantara provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Penguatan pada masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi sesuatu yang urgen pascapandemi Covid-19. Antara lain bisa dengan memberikan dukungan kepada usaha-usaha yang mengembangkan pekerjaan yang menyesuaikan kondisi dan kearifan lokal daerah Kepri. Penciptaan iklim usaha yang baik melalui pengaturan kebijakan yang memberikan kemudahan perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi tetap harus menjaga keseimbangan kualitas lingkungan.

Pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil juga sangat penting untuk didirikan, selain akan mendorong kewirausahaan, juga sarana penyerapan tenaga kerja. Kemudian penciptaan sistem pemasaran bersama guna meningkatkan daya saing terhadap gempuran produk-produk impor yang membanjiri Kepri. Terakhir, pendirian lembaga penelitian dan pengembangan berbasiskan ilmu pengetahuan, agar pelaku bisnis dan pemerintah daerah dapat melakukan kajian dalam hal pengembangan produk baru, pasar baru, dan teknologi baru. (*)

Penulis: ARHAM

Jurnalis/Praktisi Media, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

________________

Sumber: Batampos.co.id

APBD Kepri 72 Persen Operasional Rutin, Belanja Publik Tidak Signifikan

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

23 November 2022

HAQQNEWS.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023 disetujui naik sebesar 15,34 persen atau dengan nominal tembus Rp4,111 triliun dari APBD Tahun 2022 yang hanya sebesar Rp3,870 triliun. Namun kenaikan alokasinya lebih banyak berdampak pada operasional rutin Pemerintah Provinsi Kepri daripada untuk belanja modal bagi kepentingan dan infrastruktur publik.

Hal tersebut terungkap melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri dengan agenda Laporan Akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri Hasil Pembahasan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 sekaligus Persetujuan Penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (23/11/2022).

Alokasi rencana belanja Pemprov Kepri Tahun 2023 sebesar Rp 4,111 triliun terdiri dari belanja operasional rutin Rp 2,96 triliun atau sebesar 72 persen dari total belanja, kenaikannya mencapai 8,82 persen dari belanja rutin tahun 2022 sebesar Rp 2,72 triliun. Porsi belanja rutin tahun 2023 sebesar 72 persen lebih tinggi daripada tahun 2022 yang porsinya 70 persen APBD.

Sedankan belanja modal untuk kepentingan publik dan infrastruktur hanya Rp 571 miliar atau sebesar 13,8 persen dari total belanja, dibandingkan dengan belanja modal tahun 2022 kenaikannya hanya 5,57 persen.

Sedangkan belanja tak terduga turun dari Rp 30 miliar tahun 2022 menjadi Rp 10 miliar tahun 2023. Belanja transfer naik dari Rp 571,468 miliar tahun 2022 menjadi Rp 632 miliar tahun 2023 atau naik sekitar 10 persen.

Namun bagi Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono struktur dan proyeksi APBD 2023 di daerah Bumi Segantang Lada ini dinilai sudah mampu melampaui angka psikologis, yaitu mencapai lebih Rp4 triliun, sehingga peningkatan ini patut dipuji. Aalasannya selama ini, mentok pada angka di bawah Rp 4 triliun.

Dalam pada itu, Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, SE, MM menyebut penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 telah melalui proses pembahasan sangat intens serta menguras waktu, tenaga, dan pikiran.

Ia berterima kasih kepada seluruh fraksi, komisi, serta Badan Anggaran DPRD Kepri atas saran dan masukan dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 ini sehingga dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang ditentukan.

Ansar optimis Provinsi Kepri akan mendapat dana insentif tambahan dari Pemerintah Pusat atas ketepatan waktu dalam menetapkan APBD 2023 sehingga berdampak positif terhadap peningkatan keuangan daerah. (HQ1)

Pemprov Kepri Berikan Beasiswa kepada 79 Mahasiswa S2

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

16 November 2022

HAQQNEWS.CO.ID – Pemprov Kepri menetapkan sebanyak 79 mahasiswa strata 2 (S2) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berhak mendapatkan beasiswa melalui Biro Kesra. Ke-79 mahasiswa ini telah melalui proses verifikasi sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Pemprov Kepri dan telah melewati verifikasi faktual berkas fisik yang dikirimkan melalui pos.

Sesuai Berita Acara Nomor: 631/S-B.KR/X/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 yang diteken Biro Kesra, Inspektorat, dan Dinas Pendidikan dan diakses haqqnews.co.id, sebanyak 79 mahasiswa S2 yang mendapatkan beasiswa terdiri dari beberapa klaster. Terdiri dari 46 orang klaster S2 berprestasi dalam negeri, 28 orang klaster S2 tidak mampu, dan 5 orang klaster S2 yang kuliah di luar negeri.

Mereka para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa S2 minimal telah kuliah di semester 3 dan maksimal semester 4 serta mempunyai KTP Kepri. Kemudian mereka yang mendaftar diranking berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK), status perguruan tinggi negeri atau swasta, perolehan SKS terbanyak, dan pendaftar tercepat.

Para mahasiswa harus melalui seleksi berkas yang diverifikasi oleh sistem online Pemprov Kepri dan verifikasi faktual keabsahan berkas fisik yang dikirimkan melalui pos ke Biro Kesra Pemprov Kepri. Mereka yang akhirnya lolos verifikasi adalah mahasiswa yang memenuhi syarat verifikasi sistem online dan syarat verifikasi faktual.

Sesuai jadwal yang ada, saat ini verifikasi faktual telah dilalui oleh ke-79 mahasiswa tersebut, yaitu dari tanggal 24 September – 7 November 2022, sedangkan pengumuman yang lolos verifikasi faktual dari tanggal 8 November – 15 November 2022. Sesuai jadwal tersebut juga, dana beasiswa tersebut akan cair dari tanggal 16 November hingga 7 Desember 2022. (HQ1)

Jarang Terlihat, Empat Tokoh Kepri Ini Berangkulan

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

13 November 2022

HAQQNEWS.CO.ID – Belakangan jarang terlihat tokoh Provinsi Kepri bertemu dan berangkulan. Namun pada Sabtu (12/11) lalu ada empat tokoh terlihat akrab dan berangkulan di satu acara. Tokoh tersebut Dr Soerya Respationo, Dr Nurdin Basirun, Ansar Ahmad, SE, MM, dan Dr Anur Rafiq.

Kempat tokoh Provinsi Kepri tersebut nampak akrab dan berangkulan saat acara Penyuluhan Wawasan Kebangsaan kepada Para Palajar, Pemuda, dan Masyarakat Karimun, bertempat di Gedung Nasional Kabupaten Karimun, Sabtu (12/11). Acara ini ditaja oleh DPD Among Mitro Kabupaten Karimun.

Saat tampil ke depan, Nurdin nampak merangkul Ansar yang sedang berbicara ke audiens. Bersamaa dengan itu, Soerya juga merangkul Nurdin dan Rafiq yang berada di kanan kirinya.

Saat itu Ansar mengajak masyarakat Kepri, khususnya yang ada Karmimun, terutama para pelajar dan mahasiswa untuk terus belajar memperluas cakrawala pola berpikir. Ansar tak ingin para pemuda terjebak dalam pergaulan yang salah, sehingga cita-citanya dan Kepri bisa kehilangan generasi.

“Kepri membutuhkan generasi hebat yang bisa melanjutkan setiap jengkal perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Oleh sebab itu, kita berharap generasi muda Kepri paham dan mereka sangat dibutuhkan pada masa depan,’’ imbuh Ansar. (HQ1)

Pengurus Wilayah ISPI Provinsi Kepulauan Riau Resmi Dikukuhkan

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

11 November 2022

HAQQNEWS.CO.ID – Pengurus Wilayah Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) secara resmi terbentuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Peresmian pembentukan ditandai dengan pengukuhan sekaligus pelantikan kepengurusan untuk periode 2021-2026.

Pengurus Besar ISPI yang diwakili Sekjen ISPI Joko Susilo, SPt melakukan pengukuhan dan pelantikan kepengurusan ISPI Kepri di Hotel PIH Kota Batam pada Sabtu (19/11/2022). Pengukuhan dan pelantikan disaksikan oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, SE, MM yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Raja Hery Mokhrizal, SH, MH. Sejumlah stakeholder atau pemangku kepentingan dan para anggota ISPI se-Kepri turut hadir dalam hajatan ini.

Kepengurusan yang dikukuhkan dan dilantik diketuai oleh Ir. Sri Yunelli dan Sekretaris Nur Fadhilah Rahmy Jasril, SPt dengan penasehat Ir. Tato Wahyu Harjanto. Sri Yunelli diketahui selama ini aktif pada bidang peternakan di Pemerintahan Kota Batam dan Tato Wahyu Harjanto salah seorang tokoh masyarakat dan senior serta mengerti seluk beluk bidang peternakan sejak menjabat di Otorita Batam.

‘’Sebenarnya sejak tahun 2021 Pengurus Wilayah ISPI Kepri telah terbentuk, akan tetapi dengan berbagai hal dan pandemi covid-19 belum bisa pengukuhan pengurus. Namun Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dan berkoordinasi dengan PB ISPI pengukuhan ini telah dapat dilaksanakan,’’ ungkap Sri.

ISPI Kepri sebenarnya telah lama dinantikan oleh para insinyur dan sarjana yang selama ini sudah bergerak dan menggeluti bidang peternakan di Provinsi Kepri. Apalagi akhir-akhir ini kebutuhan akan produk-produk peternakan dan olahannya yang dihasilkan sendiri oleh Kepri terasa semakin mendesak untuk ditingkatkan.

Menyadari pentingnya mengantisipasi kebutuhan tersebut, ISPI Kepri akan hadir menjadi wadah sekaligus menjembatani para anggotanya dan umumnya masyarakat yang bergerak di sektor peternakan agar dapat lebih berkontribusi untuk pembangunan peternakan Kepri. Terlebih karena geografis Kepri yang merupakan kepulauan membuat ISPI terasa akan semakin perlu sebagai wadah komunikasi dan menyatukan antar pelaku peternakan se-Kepri. (HQ1)

Jefridin Ziarah ke Makam Tokoh Terkenal Sulawesi Selatan

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

9 November 2022

HAQQNEWS.CO.ID – H. Jefridin Hamid, MPd menyempatkan mengunjungi makam tokoh-tokoh terkenal yang ada di Sulawesi Selatan. Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Batam ini berziarah ke makam Raja Bone Arung Palakka, Makam Pahlawan Sultan Hasanuddin, dan Pahlawan Pangeran Diponegoro.

Ziarah dilakukan Jefridin seusai mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar Sulawesi Selatan yang berlangsung 7 – 9 November 2022. Hajatan ini memang merupakan forumnya Sekretaris Daerah seluruh Indonesia dengan kegiatan Makassar Investment Forum, Tourism-Trade-Investment Expo, dan Youth Forum & Millenial Day. Pada kesempatan itu Jefridin pun menggunakannya untuk memeromosikan Batam sebagai sebuah kota investasi yang menarik.

Usai kegiatan Rakernis Apeksi tersebut, pertama Jefridin mengunjungi makam Raja Bone Arung Palakka yang merupakan Sultan Bone yang menjabat pada tahun 1672-1696. Maklum, Jefridin yang ternyata juga merupakan keturun Bugis, saat itu dengan khusuk memanjatkan doa-doa yang diperuntukkan bagi para leluhur kerajaan Bone yang ada di sana.

Dikutip Media Center Pemko Batam, Jefridin mengatakan ziarah itu ia lakukan guna mengenang dan menghargai jasa pahlawan Bone atas bakti mereka terhadap eksistensi Tanah Bone di masa lalu. Ia juga menyempatkan mengelilingi komplek pemakaman bahkan turut berbincang-bincang dengan juru kunci makam tersebut.

Kemudian Jefridin melanjutkan ziarah ke makam Sultan Hasanuddin yang berada di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Juga ke Syekh Yusuf yang merupakan tokoh ulama besar Makasar di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba.

Tak hanya ke makam Sultan Hasanuddin, Jefridin melanjutkan kunjungan ke Makam Pahlawan Nasional, Pangeran Diponegoro. Makam ini terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo, komplek makam yang dibangun dengan bangunan khas Jawa dan disangga empat pilar, bersanding dengan Istri R.A. Ratu Ratna Ningsih yang pada wafat 1865. (HQ1)

Kondisi Kepri Sudah Terbalik, Legislator Irwansyah Minta Laut Segera Digarap

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

9 November 2022

HAQQNEWS.CO.ID – Kondisi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) seperti sesuatu yang terbalik. Di mana wilayahnya yang didominasi 96 persen laut tetapi penghasilannya utamanya justru masih dari darat yang luasnya sangat sempit. Untuk itu eksekutifnya perlu didorong untuk betul-betul segera menggarap sektor lautnya.

Hal tersebut dikemukakan oleh Legislator Kepri asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dr. H. Irwansyah, SE, MM saat berbincang dengan wartawan media ini, Sabtu (10/9/2022) lalu. Menurutnya, saatnya eksekutif betul-betul harus didorong untuk segera menggarap sektor kelautan atau kemaritiman Kepri.

Irwansyah mengakui sejauh ini belum ada kejelasan mengenai penggarapan sektor kelautan di Provinsi Kepri. Dia mencontohkan jasa labuh jangkar yang sempat digaungkan untuk digarap akan tetapi sampai sekarang juga belum jelas kontribusinya.

”Dari dulu Kepri ini penghasilannya dari darat berupa pajak kendaraan yang sekitar Rp 1 triliun per tahun. Itu saja dari dulu. Tidak berkembang. Padahal wilayah lautnya paling luas sekitar 96 persen. Ini kondisi sudah terbalik, seharusnya penghasilan yang besar dari luat,” imbuh Irwansyah, anggota Komisi III DPRD Kepri ini.

Itu sebabnya dia akan memastikan bahwa eksekutif dan pemprov-nya harus didorong untuk menggarap sektor kelautan. Terlebih, menurut Irwansyah, uang transfer dari pusat juga lama-lama terbatas bahkan berkurang, sehingga sangat disayangkan jika kelautan Kepri tidak segera digarap.

Dia menyakinkan untuk pembangunan Kepri ke depan tidak bisa lagi hanya mengandalkan dari darat yang wilayahnya sangat terbatas dan kecil. Namun harus dengan penggarapan sektor keluatan sehingga dapat menyejahterakan masyarakat Kepri. (HQ1)

Bertahan dengan Model Bisnis Berbasis Digital

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

6 Oktober 2022

HAQQNEWS.CO.ID – Banyak usaha yang terpaksa gulung tikar saat pandemi. Namun banyak juga yang justru berkembang pesat, khususnya yang berbasis teknologi. Contohnya aplikasi meeting online yang bisnisnya meledak saat pandemi.

Model bisnis konvensional sudah terbukti gagal bertahan. Oleh sebab itu Koperasi MMSI mengadopsi model bisnis 4.0 yang berbasis teknologi dan efisien. Lebih lanjut dia menjelaskan perbedaan bisnis 4.0 dan bisnis tradisional.

“Dulu bila hendak membuka sebuah usaha seperti toko atau rumah makan, pasti keluar biaya di depan untuk tempat, peralatan, karyawan dsb. Omset belum ada, sudah tekor duluan. Kalau sekarang, cukup modal gadget dan internet, sudah bisa punya bisnis sendiri. Tidak perlu sewa tempat, sudah ada market place. Gudang digantikan sistem dropshipping. Pantau stok barang, kasir, jurnal keuangan dan lainnya bisa menggunakan aplikasi. Efisien, profitable dan minim resiko,” jelas Raditya Ricky, Ketua Koperasi MMSI.

Model bisnis seperti inilah yang diadopsi Koperasi MMSI dan unit usahanya agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota Koperasi MMSI untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurutnya, koperasi dibentuk demi kesejahteraan anggota. Beda dengan bank, misalnya, yang lebih mengutamakan keuntungan korporat dibandingkan keuntungan nasabahnya. Ricky mengatakan, itu sebabnya mereka bertransformasi menjadi koperasi digital. Dengan pengalaman lebih dari 11 tahun, kami bertanggung jawab kepada ribuan anggota kami agar kehidupan mereka lebih sejahtera di masa sulit seperti ini. Koperasi MMSI berfokus pada bisnis berbasis teknologi, seperti pengadaan dan distribusi gadget. Juga jasa pembuatan software dan aplikasi berbasi Internet of Things (IoT) yang sangat dibutuhkan saat ini.

“Omset perdagangan gadget kami naik lebih dari 35 persen di tahun 2021. Kita juga ada kerjasama dengan beberapa perusahaan besar untuk jasa pembuatan aplikasi serta software maintenance,” imbuh Ricky.

Sedangkan untuk sektor Simpan Pinjam yang telah menjadi nyawa dan tradisi sebuah koperasi, Koperasi MMSI mempunyai terobosan yang baru dan spektakuler. Nantinya anggota yang meminjam akan mendapat kemudahan saat pengembalian, bahkan bisa mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan. Sementara untuk simpanan, Koperasi MMSI juga mempunyai beragam produk yang menarik. Di antaranya Simpanan Berjangka Emas dan Simpanan Berjangka Berhadiah Langsung.

“Simpanan Berjangka Emas jadi favorit anggota kami. Bayangkan, dalam waktu yang singkat hanya 5 minggu saja, anggota langsung mendapatkan hadiah emas batangan,” jelas Sandy Kwando, salah satu anggota pengawas Koperasi MMSI. (HQ)

20 Tahun Kepri, Terjadi Ketimpangan, Warga Lingga Miskin

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

24 September 2022

HAQQNEWS.CO.ID – Hari ini genap 20 tahun terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu persoalan yang cukup menonjol terjadinya ketimpangan dalam pembangunan. Sehingga disparitas angka kemiskinan Batam dan Lingga cukup tinggi.

Data yang diakses dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Sabtu (24/9/2022) menunjukkan terjadinya disparitas angka kemiskinan yang cukup tinggi antara Kota Batam dan Kabupaten Lingga. Angka kemiskinan Kota Batam pada Maret 2021 sebesar 5,05 persen masih jauh berada di bawah angka kemiskinan nasional 10,14 persen. Namun Lingga di periode yang sama angka kemiskinannya mencapai 13,93 persen.

Tidak hanya Kabupaten Lingga, angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang juga cukup tinggi sebesar 9,57 persen mendekati rata-rata nasional. Angka kemiskinan juga tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 7,09 persen.

Berikut data angka kemiskinan sebanyak tujuh (7) kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data Maret 2021 yang diakses dari BPS Kepri:

Lingga 13,93 Persen
Tanjungpinang 9,57 Persen
Kepulauan Anambas 7,09 Persen
Karimun 6,85 Persen
Bintan 6,42 Persen
Batam 5,05 Persen
Natuna 4,95 Persen

(HQ1)

KH Syukron Makmun: Shalawat Perintah Allah yang Tak Terikat Tempat dan Waktu

Penulis

Redaksi Haqqnews

-

8 September 2022

HAQQNEWS.CO.ID – Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta KH Syukron Makmun mengungkapkan bahwa membaca shalawat kepada Rasulullah Muhammad merupakan perintah Allah yang tidak terikat oleh tempat dan waktu.

Hal itu ia sampaikan dalam Pembukaan Jakarta Bershalawat dan Lebaran Nahdliyin di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis (8/9/2022). Hadir saat itu, A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dikenal sebagai Pelantun Shalawat dari Solo Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif beserta seluruh jajaran pengurus dan warga NU se-Jakarta.

Menurut Kiai Syukron, ibadah yang Allah perintahkan, pasti ada perintah terkait waktu atau tempat. Salah satu contohnya, ibadah haji yang bertempat di Mekkah, Arab Saudi, dan dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah. Kemudian perintah Allah yang ditentukan tempat tetapi bebas dilakukan kapan saja yaitu ibadah umrah.

“Ada juga perintah Allah yang ditentukan waktunya, tapi tempatnya bebas, yaitu salat lima waktu,” imbuh Kiai Syukron sebagaimana NU Online mengutipnya.

Ia mengungkapkan, membaca shalawat adalah perbuatan baik. Akan tetapi kadang dikaitkan dengan bid’ah atau sesuatu yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah, dan segala yang bid’ah itu dihukumi jelek. “Akal sehat kita akan menjawab barang yang baru itu mungkin baik dan mungkin jelek,” tuturnya.

Menurut Imam Syafi’I, apabila ada barang atau sesuatu yang baru yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad maka itu termasuk hal baru yang terpuji. Sebaliknya, jika sesuatu yang baru itu bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad maka itu adalah dhalalah (sesat).

“Sebenarnya Allah pertama kali yang membuat bid’ah, karena Allah pencipta langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan itu, tidak ada langit dan bumi,” jelas kiai berjuluk singa podium itu.

Ia menjelaskan, Allah merupakan pencipta bid’ah yang pertama kali. Karena itu, acara shalawatan di dalam agenda Lebaran Nahdliyin itu adalah bid’ah tetapi baik, seperti yang digariskan Imam Syafi’i dan Sayyidina Umar bin Khattab.

“Saya meyakini pada zaman Rasulullah tidak ada shalawat (dan) tarawih berjamaah. Begitu juga pada zaman Khalifah Sayyidina Abu bakar Ash-Shiddiq. Baru ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab (shalawat dan tarawih) ada,” lanjutnya.

Saat melihat ada orang tarawih secara sendiri-sendiri, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian berpikir alangkah bagusnya apabila tarawih dilakukan berjamaah. Lalu Sayyidina Umar menunjuk Ubay bin Ka’ab sebagai Imam tarawih berjamaah.

“Shalat tarawih adalah barang baru (karena) tidak ada di zaman Rasulullah. Tetapi setelah terlaksana shalat tarawih berjamaah itu, Sayyidina Umar mengatakan: ini adalah sebagus-bagusnya bid’ah. Karena tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah,” imbuh Kiai Syukron. (HQ1)

━ Tentang

━ Ikuti Kami