HAQQNEWS.CO.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023 disetujui naik sebesar 15,34 persen atau dengan nominal tembus Rp4,111 triliun dari APBD Tahun 2022 yang hanya sebesar Rp3,870 triliun. Namun kenaikan alokasinya lebih banyak berdampak pada operasional rutin Pemerintah Provinsi Kepri daripada untuk belanja modal bagi kepentingan dan infrastruktur publik.
Hal tersebut terungkap melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri dengan agenda Laporan Akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri Hasil Pembahasan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 sekaligus Persetujuan Penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (23/11/2022).
Alokasi rencana belanja Pemprov Kepri Tahun 2023 sebesar Rp 4,111 triliun terdiri dari belanja operasional rutin Rp 2,96 triliun atau sebesar 72 persen dari total belanja, kenaikannya mencapai 8,82 persen dari belanja rutin tahun 2022 sebesar Rp 2,72 triliun. Porsi belanja rutin tahun 2023 sebesar 72 persen lebih tinggi daripada tahun 2022 yang porsinya 70 persen APBD.
Sedankan belanja modal untuk kepentingan publik dan infrastruktur hanya Rp 571 miliar atau sebesar 13,8 persen dari total belanja, dibandingkan dengan belanja modal tahun 2022 kenaikannya hanya 5,57 persen.
Sedangkan belanja tak terduga turun dari Rp 30 miliar tahun 2022 menjadi Rp 10 miliar tahun 2023. Belanja transfer naik dari Rp 571,468 miliar tahun 2022 menjadi Rp 632 miliar tahun 2023 atau naik sekitar 10 persen.
Namun bagi Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono struktur dan proyeksi APBD 2023 di daerah Bumi Segantang Lada ini dinilai sudah mampu melampaui angka psikologis, yaitu mencapai lebih Rp4 triliun, sehingga peningkatan ini patut dipuji. Aalasannya selama ini, mentok pada angka di bawah Rp 4 triliun.
Dalam pada itu, Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, SE, MM menyebut penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 telah melalui proses pembahasan sangat intens serta menguras waktu, tenaga, dan pikiran.
Ia berterima kasih kepada seluruh fraksi, komisi, serta Badan Anggaran DPRD Kepri atas saran dan masukan dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 ini sehingga dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang ditentukan.
Ansar optimis Provinsi Kepri akan mendapat dana insentif tambahan dari Pemerintah Pusat atas ketepatan waktu dalam menetapkan APBD 2023 sehingga berdampak positif terhadap peningkatan keuangan daerah. (HQ1)
