Hal itu terungkap dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Selain KEK Kesehatan Batam, imbuh Menko Perekonomian, dua lagi KEK yang pemerintah pusat sudah setujui. Keduanya adalah KEK kesehatan, pendidikan, dan teknologi di BSD (Bumi Serpong Damai) dan KEK pengembangan nikel di Morowali.
Dengan persetujuan KEK Kesehatan itu, lanjut Airlangga, harapannya kesehatan akan meningkat untuk masyarakat di Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera umumnya. “Swasta murni semuanya,” ungkap Airlangga pada Rabu (29/5/2024).
Kemudian, untuk pembangunan pusat pengembangan nikel di Morowali, PT Vale adalah perusahaan swasta yang akan terlibat. Dengan keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut, pendanaan pembangunan KEK seluruhnya berasal dari swasta pula.Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, memastikan sudah tidak akan ada lagi permasalahan lahan di KEK, di kemudian hari. Sebab, pihaknya ingin menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah di KEK. “Ini memberikan keyakinan juga bagi para investor kita untuk menanamkan modalnya,” imbuh Agus.
Dengan mengalirnya investasi, dia berharap KEK dapat menghadirkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, hingga menggerakkan ekonomi lokal di berbagai bidang. Apalagi KEK yang telah disetujui adalah kawasan-kawasan ekonomi yang dikhususkan untuk bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan industri, termasuk industri kreatif.
Seperti KEK kesehatan di Pulau Batam misalnya, yang menurut AHY, bisa menarik lebih banyak masyarakat yang sebelumnya memilih berobat ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pada saat yang sama, keberadaan pusat kesehatan di sana juga dinilai akan membuat wisatawan lebih nyaman untuk berwisata di Pulau Batam. (hq1)
