Haqqnews.co.id – Pemprov Kepri melalui Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, mengultimatum akan merombak manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kepri. Langkah tegas ini menyusul kegagalan sejumlah perusahaan pelat merah daerah mencapai target Return on Asset (ROA).
Nyanyang menyampaikan peringatan tersebut dalam Rapat Koordinasi Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD di Balairung Raja Ali Kelana, Dompak, Selasa (5/5/2026) lalu. Ia menegaskan bahwa ROA merupakan indikator vital dalam RPJMD Kepri 2025–2029.
Secara teknis, ROA adalah rasio finansial yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Angka ini menunjukkan seberapa efisien direksi menggunakan modal dan aset daerah untuk menciptakan keuntungan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika target return on asset tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah juga akan terdampak,” ujar Nyanyang. Ia menuntut direksi BUMD bekerja lebih profesional, inklusif, dan akuntabel guna mendongkrak pendapatan.
Rapor Kinerja BUMD Kepri
Berdasarkan evaluasi sementara, berikut adalah status kinerja keuangan BUMD yang menjadi dasar penilaian efisiensi aset tersebut:
- PT Pembangunan Kepri: Entitas ini mencatatkan rapor paling kritis karena dari 14 anak perusahaan, hanya dua yang berstatus aktif. Secara konsolidasi, perusahaan baru mencapai titik impas (break-even point) dan belum menyetor PAD.
- PT Pelabuhan Kepri: Perusahaan ini baru menyetor PAD sebesar Rp200 juta atau hanya 20 persen dari target Rp1 miliar pada 2024. Manajemen berdalih kerusakan kapal dan keterbatasan wewenang labuh jangkar menghambat optimalisasi aset.
- Perumda Tirta Kepri: Meskipun mencetak surplus (laba) pada 2024, perusahaan ini belum wajib menyetor PAD. Aturan mengharuskan cakupan pelayanan mencapai 70 persen sebelum laba bisa ditarik sebagai dividen daerah.
- PT PK Northwest Natuna (Anak Usaha): Sedang dipacu untuk mengelola Participating Interest (PI) 10% di sektor migas guna meningkatkan basis aset produktif daerah.
Nyanyang mengingatkan bahwa kapasitas fiskal daerah, kini menghadapi tekanan berat. Seharusnya BUMD yang sehat bisa menjadi tulang punggung pendapatan daerah, bukan beban anggaran yang terus disubsidi.
“Pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah strategis demi menyehatkan BUMD,” tegas Nyanyang. Pihaknya segera akan menggelar rapat teknis lanjutan untuk merumuskan perbaikan total tata kelola BUMD. (*/hq1)