Haqqnews.co.id – Ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat angka mentereng pada awal 2026. Pertumbuhan tahunannya mencapai 7,04 persen. Angka ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan laju ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera.
Namun, statistik manis ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Masyarakat menengah ke bawah justru mengeluhkan sulitnya mencari uang alias dompet mereka sedang kering. “Kekeringan” likuiditas ini terjadi karena pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada wilayah dan sektor tertentu.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Toto Haryanto Silitonga, mengungkap sisi lain data tersebut. Secara triwulanan, ekonomi Kepri sebenarnya mengalami kontraksi atau pengerutan sebesar 3,54 persen. Penurunan aktivitas ini terjadi jika membandingkan awal tahun 2026 dengan akhir tahun 2025.
Sektor konstruksi dan pertambangan menjadi penyumbang negatif terbesar. Penurunan di sektor konstruksi memukul langsung pekerja kasar dan buruh harian. Padahal, sektor ini biasanya menjadi tumpuan hidup masyarakat kelas bawah.
Mesin pertumbuhan Kepri saat ini hanya bergantung pada industri pengolahan di Batam. Sektor ini mendominasi struktur ekonomi hingga 42,42 persen. Investasi besar memang masuk, namun manfaatnya belum merata ke seluruh kabupaten dan kota.
Data BPS menunjukkan andil konsumsi rumah tangga masih sangat rendah, yakni hanya 1,80 persen. Sebaliknya, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi menyumbang 3,02 persen. Hal ini membuktikan bahwa uang berputar di level modal besar, bukan di pasar rakyat.
Tingkat pengangguran juga menjadi ancaman nyata. Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan angka pengangguran sebesar 6,47 persen pada 2026. Target ini justru lebih buruk dari realisasi Agustus 2024 yang hanya 6,39 persen.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengakui adanya tantangan pemerataan ini. Ia berjanji akan mengarahkan investasi ke daerah luar Batam seperti Lingga dan Anambas. “Pemerataan investasi harus menyasar seluruh kabupaten/kota agar manfaat ekonomi dirasakan semua lapisan,” imbuh Ansar.
Pemerintah kini mengejar target investasi Rp86 triliun sepanjang 2026. Proyek strategis nasional seperti KEK Thiansan di Lingga sedang dalam tahap koordinasi lahan. Industri rumput laut juga mulai dikembangkan untuk menambah penghasilan ibu-ibu di pesisir.
Transformasi ekonomi ini menjadi kunci agar Kepri tidak hanya tumbuh di atas kertas. Masyarakat menanti kebijakan yang mampu mencairkan “kekeringan” uang di tingkat bawah. Tanpa pemerataan, pertumbuhan tinggi hanya akan menjadi angka kosong bagi warga kecil. (*/hq1)