Haqqnews.co.id – Kasus Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau bergulir lagi. Laporan kasus tersebut masuk ke lembaga antikorupsi dan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) kembali mengusutnya.
KPK memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, terkait laporan dugaan penyalahgunaan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Bintan.
Kepada media, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan laporan yang masuk tersebut. Namun ia belum bisa merinci proses pemanggilan sejumlah pihak terkait yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan DJPL.
“Terkait laporan ini, kami belum bisa menyampaikan secara rinci seperti apa proses pemanggilan yang dilakukan,” ujar Budi, yang dikutip Kamis (31/07/2025).
Budi menegaskan, setiap laporan yang diterima akan melalui proses telaah dan analisis untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi.
“Jika laporan itu mengarah pada dugaan korupsi, tentu akan kami tindak lanjuti. Kami juga mengimbau pelapor untuk melengkapi dokumen dan data pendukung,” imbuhnya.
Meski belum diumumkan secara resmi, sumber internal menyebutkan sedikitnya tujuh pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh lembaga antirasuah pada Selasa 29 Juli 2025. Mereka berasal dari instansi di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Disebut-sebut, nama-nama pihak yang disebut telah dimintai klarifikasi oleh KPK:
Ketua BKMT Sungai Beduk Dr Syarifah Normawati, M.Pd.I PHd (kedua dari kanan) usai pelantikan
Haqqnews.co.id – Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, mengukuhkan empat pengurus Persatuan Majelis Taklim (Permata) tingkat kelurahan. Pengukuhan ini menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat jaringan dakwah dan pembinaan umat di tingkat kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sungai Beduk, Provinsi Kepulauan Riau.
Empat Permata yang dikukuhkan meliputi Permata Tanjung Piayu, Permata Duriangkang, Permata Mangsang, dan Permata Mukakuning. Struktur ini menjadi lengan syiar BKMT Kecamatan yang akan bersinergi menjalankan program sosial keagamaan secara lebih dekat dengan masyarakat.
Ketua PW BKMT Provinsi Kepri, Hj Dewi Kumalasari MPd, yang berhalangan hadir, mengamanatkan kepada Hj Rasdiati selaku Wakil Ketua II PW BKMT Provinsi Kepulauan Riau dan Bendahara 1 Hj Erianti untuk mewakilinya hadir dalam pelantikan sakral tersebut.
Begitu juga dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam Erlita Amsakar Achmad dan Ketua GOW Kepri Ny Nenny Dwiyana Nyanyang Harris yang berhalangan hadir menitipkan salam takzim kepada undangan yang hadir.
Acara pengukuhan yang berlangsung Ahad 27 Juli 2025 juga turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Batam, Anwar Anas dan perwakilan dari Persatuan Mubaligh Batam (PMB) Kecamatan Sungai Beduk, dan Perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beduk.
Pelantikan pengurus empat Permata se-Kecamatan Sungai Beduk dilakukan langsung oleh Ketua Umum PC BKMT Kecamatan Sungai Beduk Dr. Syarifah Normawati, M.Pd.I, Ph.D.
Dr Syarifah Normawati melantik empat ketua Permata antara lain: Setyaningsih (Ketua Permata Duriangkang), Suprihatin (Ketua Permata Mangsang), Anizar (Ketua Permata Tanjung Piayu), dan Syarifah Abasiyah (Ketua Permata Mukakuning).
Dr Syarifah Normawati Lantik Ketua dan Pengurus Permata se Kecamatan Sungai Beduk
Ketua BKMT Sungai Beduk Dr Syarifah Normawati, M.Pd.I PHd saat melakukan pelantikan dan pengukuhan
Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Pelantikan dan Pengesahan yang ditandatangani Ketua PD BKMT Kota Batam Hasyimah. Pelantikan ini juga diiringi dengan pengucapan janji untuk menjalankan amanat organisasi sesuai AD/ART.
Ketua BKMT Sungai Beduk Dr Syarifah Normawati dalam sambutannya berharap, Ketua dan Pengurus dari keempat Permata se Kecamatan Sungai Beduk yang baru dikukuhkan dapat menjadi kekuatan baru dalam menyebarluaskan syiar dan dakwah serta kegiatan sosial keagamaan di wilayah masing-masing. “Mudah-mudahan kami semua bisa syiar bersama-sama. Ayo yang belum bergabung, silakan bergabung. Insya Allah ini menjadi kekuatan kita bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan Permata di tiap kelurahan menjadi bagian penting untuk memperkuat kerja-kerja dakwah dan sosial kemasyarakatan. Ia juga berharap seluruh masyarakat, khususnya para ibu-ibu muslimah di Sungai Beduk, turut ambil bagian dalam kegiatan BKMT.
“Kekuatan kita itu ada pada kebersamaan dan menjauhkan perbedaan. Mari kita bangun Sungai Beduk agar menjadi lebih baik, dengan sinergi dan kerja sama empat Permata se-Kecamatan,” lanjutnya.
BKMT Sungai Beduk, lanjutnya, akan terus menggencarkan kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan. Semua program tersebut akan dijalankan dengan sinergi bersama pemerintah setempat, khususnya Kecamatan Sungai Beduk.
Dalam waktu dekat, BKMT Kecamatan Sungai Beduk akan memulai sejumlah program seperti kajian rutin, peringatan hari besar Islam, bakti sosial dan hingga kegiatan sosial lainnya. Tak hanya itu, mereka juga tengah merancang program edukasi dan lomba-lomba ke sekolah terkait pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kampanye sekolah anti-perundungan (anti-bullying).
“Kita ingin hadir juga di sekolah-sekolah, agar nilai-nilai keislaman, kebersamaan, dan kepedulian sosial bisa tersampaikan sejak dini. BKMT hadir untuk memberikan pencerahan kepada semua lapisan masyarakat,” jelasnya.
Pelantikan Permata se Kecamatan, Anwar Anas: Jabatan bukan hanya Simbol, Jalankan!
Anggota DPRD Kota Batam, Anwar Anas saat memberikan sambutan
Acara pengukuhan turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Batam, Anwar Anas. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat dan tahniah kepada para pengurus Permata se Kecamatan Sungai Beduk yang baru dikukuhkan.
Anwar Anas mengajak seluruh pengurus Permata dari empat kelurahan untuk aktif bersyiar dan menjaga semangat kebersamaan dalam dakwah serta kegiatan sosial. Ia berharap kehadiran Permata benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Menjadi pengurus bukan hanya simbol dan kehormatan belaka, tapi tugas dan amanah yang harus dijalankan. Jabatan ketua, sekretaris, bendahara, hingga struktural lainnya harus diemban dengan penuh tanggung jawab,” tegas Anas.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarstruktur, mulai dari pengurus Permata hingga BKMT Kecamatan. Menurutnya, kekuatan organisasi ini terletak pada kebersamaan dan saling mendukung dalam menjalankan misi sosial-keagamaan.
“Ibu-ibu Permata bukan sekadar nama, tapi tanggung jawab. Oleh karena itu, harus ada sinergi positif antara anggota, pengurus Permata, dan BKMT Kecamatan Sungai Beduk agar kegiatan positif bisa terus berlanjut,” ujarnya.
Anwar Anas juga menggelontorkan bantuan dana kepada 4 pengurus Permata yang baru saja dilantik untuk lebih semangat dalam menjalankan organisasi dengan baik.
Pengukuhan pengurus Permata ini diakhiri dengan ceramah yang disampaikan Ustad Muhammad Chandra, doa bersama dan ramah tamah antar seluruh pengurus dan tamu undangan. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antar pengurus BKMT di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dengan semangat baru dan pengurus yang telah dikukuhkan, BKMT Kecamatan Sungai Beduk optimistis mampu memperkuat peran dakwah dan sosial keagamaan di tengah masyarakat. Keempat Permata diharapkan menjadi motor penggerak kebangkitan dakwah di wilayah masing-masing.
Hj Rasdiati: Jalankan Organisasi sesuai Amanah ADART
Hj Rasdiati, Wakil Ketua II PW BKMT Provinsi Kepulauan Riau memberikan sambutan.
Hj Rasdiati, Wakil Ketua II PW BKMT Provinsi Kepulauan Riau, hadir mewakili Ketua PW BKMT Hj Dewi Kumalasari. Ia turut menyaksikan langsung pelantikan pengurus empat Permata di Kecamatan Sungai Beduk, yakni Setyaningsih (Ketua Permata Duriangkang), Suprihatin (Ketua Permata Mangsang), Anizar (Ketua Permata Tanjung Piayu), dan Abasiyah (Ketua Permata Mukakuning).
“Alhamdulillah semuanya hadir dan kami, atas nama Ketua PW BKMT Provinsi Kepri, mengucapkan selamat bekerja dan mengabdikan diri di BKMT. Permata-permata yang bernaung di bawah BKMT Kecamatan ini memiliki banyak sekali manfaat,” ujar Hj Rasdiati.
Dalam sambutan , Hj Rasdiati juga menyinggung pentingnya menjalankan organisasi sesuai dengan amanah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Dia juga mengulik soal pelantikan Permata yang digelar ini sudah mempunyai juklak dan juknis berdasarkan AD/ART organisasi .
Struktur organisasi BKMT terdiri dari Pengurus Pusat (PP BKMT) yang saat ini diketuai oleh Dr. Hj. Syifa Fauzia, M. Arts, Ketua PW BKMT Provinsi Kepri yaitu Dewi Kumalasari MPd, Ketua PD BMT Kota Batam Hasyimah dan Ketua PC BKMT Kecamatan Sungai Beduk Dr Syarifah Normawati MPd PHD serta para Ketua Permata.
Ia menambahkan, kegiatan seperti ini mengajarkan untuk belajar, berkegiatan, dan bersatu antar BKMT serta antar Permata. Jangan sampai ada hal-hal yang justru merugikan semua pihak karena kurangnya komunikasi atau sinergi.
“Keberadaan Permata dan BKMT sangat bermanfaat dan sangat baik. Kami dari PW BKMT Provinsi Kepri mendukung penuh serta mengapresiasi pelaksanaan pelantikan ini yang berjalan lancar. Semoga ke depan, seluruh Permata tetap aktif menjalankan program dan pengurusnya bisa mengemban amanah dengan baik,” tutup Hj Rasdiati.
Haqqnews.co.id – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Cak Ta’in Komari SS menyoroti Pembangunan Stadion Alang Perkasa Busung, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Khususnya masalah lahan dan penggunaan anggaran pembangunan stadion tersebut.
Menurut Cak Ta’in, pihaknya bakal melaporkan sejumlah kasus korupsi di Kepri, khususnya Bintan. Dia mengaku tengah menginventarisir data dan dokumen pendukung untuk laporan tersebut agar dapat diproses secepatnya. Salah satunya dugaan korupsi pada Pembangunan Stadion Alang Perkasa Busung, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.
“Kepri selama ini mendapat pantauan serius oleh KPK. Beberapa kepala daerah sudah merasakan nikmatnya masuk bui karena korupsi, dua gubernur, sekda Bintan, Bupati Bintan, dan Kepala BP Bintan. Itu yang diproses langsung KPK, meski ada beberapa yang diproses penegak hukum di wilayah Kepri sendiri,” kata Cak Ta’in kepada media, Senin (28/7).
Menurut Cak Ta’in, pembangunan stadion Busung Bintan yang telah menelan anggaran Rp. 31,2 miliar itu terindikasi penyimpangan anggaran. Termasuk belum ada kejelasan soal status lahan 5 hektar yang digunakan tersebut, apakah bekas tambang PT. BMW dan PT. SBT atau milik masyarakat yang belum dibebaskan. “Ada informasi di lapangan bahwa lahan tersebut milik warga dan belum dibebaskan atau diganti Pemkab. Bintan,” ujarnya.
Pembangunan Stadion Megat Alang Perkasa itu dilaksanakan selama 4 tahun, mulai tahun 2017 menggunakan anggaran Rp. 10,7 miliar, tahun 2018 menggunakan anggaran Rp. 4,8 miliar, tahun 2019 menggunakan anggaran Rp. 7,7 miliar, dan tahun 2019 menggunakan anggaran Rp. 8 miliar. Total anggaran pembangunan stadion itu menghabiskan sekitar Rp. 31,2 miliar.
Dianggap Aneh
Anehnya, lanjut Cak Ta’in, tidak ada jejak digital terkait pembangunan stadion tahap 1, 2 dan 4, siapa kontraktor pelaksana dan pengawasnya. “Proyek satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam beberapa tahun harusnya multiyears, yg ini apakah satu perusahaan atau berganti-ganti pelaksananya,” tanyanya.
Dari 4 tahun itu, hanya pelaksanaan tahun 2019 dengan anggaran Rp. 7,7 miliar untuk pembangunan tangga namun berantakan terkena hujan yang dilaksanakan CV. Binakarya dan konsultan pengawas CV. Vitech Pratama Consultants. Namun dari sekian masalah persoalan status lahan menjadi paling menarik dan penting karena statusnya lahan menjadi titik awal munculnya masalah. Kabarnya hingga saat ini status lahan tersebut belum diajukan penerbitan sertifikat oleh Pemkab Bintan.
“Untuk masalah stadion, fokus kita pada status lahan dan penggunaan anggarannya, apakah nilai bangunan yang ada saat ini punya nilai hingga 31, 2 miliar tersebut. Untuk menghitung ulang nilai bangunan itu mudah karena fisiknya jelas. Kondisi lapangan juga dinilai banyak pihak tidak standar, rumput seharusnya menggunakan rumput gajah mini tapi pakai rumput Jepang yang seharusnya buat taman, dan banyak spesifikasi yang tidak mencerminkan itu sebuah stadion.” jelasnya.
Lebih lanjut Cak Ta’in menegaskan, stadion yang belum difungsikan hingga saat ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan dan diduga ada masalah serius. “Kita sedang menginventarisir data dan dokumen, begitu cukup segera kita laporkan. Bukan hanya dugaan korupsi stadion, tapi juga dugaan korupsi sebelumnya, termasuk mendesak menuntaskan soal dana reklamasi pasca tambang di KPK,” pungkasnya. (*/HQ1)
Haqqnews.co.id – Masyarakat Indonesia sudah tak punya uang lagi sehingga daya beli terus menurun.
Hal tersebut terungkap dari pengusaha Indonesia. Adalah Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia Arsjad Rasjid yang mengemukakan bahwa bahwa kondisi daya beli masyarakat Indonesia yang terus turun.
Menurutnya, saat ini masyarakat bahkan bisa dikatakan sudah tak punya uang lagi untuk berbelanja, meski angka pertumbuhan ekonomi masih terlihat positif.
“Fokus saat ini yang harus diperhatikan serius bukan hanya soal economic growth yang hanya 4,7 persenan, tapi adalah daya beli masyarakat yang terus menurun. Masyarakat bisa dikatakan tidak punya uang saat ini. Karena itu daya beli turun,” ujar Arsjad, dalam paparannya di Forum bertajuk “Driving Inclusive Growth: Innovation, Industrialization and Energy Transition for Job Creation” di Universitas Paramadina, yang ditulis Kamis (20/7/2025).
Pukul Ekonomi Indonesia
Ia mengatakan berbagai perubahan geopolitik dunia ikut memukul ekonomi Indonesia, mulai dari konflik di Timur Tengah, efek kebijakan Donald Trump, hingga perang Rusia-Ukraina. Bahkan, ekonomi Tiongkok yang biasanya stabil kini melambat, sehingga memberi tekanan lebih pada ekonomi global dan domestik.
Namun, bagi Arsjad, persoalan terbesar Indonesia justru ada di dalam negeri. Selain daya beli yang melemah, masalah ketenagakerjaan juga dinilai rapuh. Meski tingkat pengangguran terbuka turun, jumlah pengangguran justru masih tinggi di angka 7,28 juta orang.
“Yang lebih memprihatikan lagi adalah fakta bahwa hampir 60 persen angkatan kerja kita masih berada di sektor informal,” tegasnya. Menurut dia, hal ini menunjukkan lemahnya penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia.
Ia juga mengingatkan, struktur ekonomi RI sangat bergantung pada dua kelompok masyarakat: pedagang yang hidup dari laba usahanya, serta para pekerja yang mengandalkan upah, bonus, dan penghasilan lainnya.
“Jika dua sumber itu tidak lagi ada, maka growth economy tidak akan ada lagi, pasti menurun tajam,” tuturnya.
Arsjad pun meminta semua pihak memberi perhatian serius pada isu daya beli masyarakat. Menurutnya, jika situasi ini dibiarkan, ekonomi Indonesia terancam tak hanya stagnan tapi bisa mengalami perlambatan lebih dalam. (*/HQ1)
Haqqnews.co.id – Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025. Kopdes ini bakal memotong dominasi pemain besar yang menghambat rakyat maju.
Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah serta 16 Kementerian/Lembaga. Berbeda dengan koperasi tradisional yang berkembang dari komunitas setempat, Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang bersifat top-down, dicanangkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan secara nasional. Nantinya, program-program Kopdes akan dilaksanakan oleh anggota yang merupakan masyarakat desa.
Selain itu, Kopdes Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan.
Prabowo menegaskan, bahwa koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi. Dia juga menegaskan, peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.
“Kita meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, tepatnya 80.081 koperasi. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Prabowo dikutip Senin (21/7/2025).
Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur, seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.
“Kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa, jadi bisa. 80 ribu,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada 27 Maret 2025. Salah satu isi inpres tersebut menginstruksikan kepada sejumlah kementerian untuk dapat melakukan pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Adapun dalam Inpres ini Menteri Koordinator Bidang Pangan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas Percepatan Pembentukkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan nantinya menugaskan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) untuk memastikan beberapa hal.
Terkait tugas tersebut, Komdigi akan mendorong digitalisasi dan interoperabilitas untuk platform Koperasi Merah Putih. Menteri Komdigi secara khusus ditugaskan untuk memastikan infrastruktur digital yang memadai dan menyelenggarakan pelatihan. Selain itu, juga dengan melakukan sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Pendampingan ini berjalan kolaboratif bersama komunitas digital lokal dan dinas komunikasi daerah agar sesuai kebutuhan tiap desa,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Nantinya, Komdigi juga akan berkoordinasi dengan kementerian lain, khususnya Kementerian Koperasi. Kedua lembaga akan membahas adopsi teknologi apa saja yang dapat membantu koperasi bisa berjalan. (*/HQ1)
Event "Stay Fit Rucking" HARRIS Barelang bekerja sama dengan WSCC (Wilson's Strength & Conditioning Club).
Haqqnews.co.id – HARRIS Barelang Batam kembali menghadirkan kegiatan bertema kesehatan yang penuh semangat dan inspiratif. Event tersebut melalui “Stay Fit Rucking” bekerja sama dengan WSCC (Wilson’s Strength & Conditioning Club).
Mengusung semangat “Ruck Strong, Live Strong”, pada 12 Juni 2025, acara ini dimulai dengan sesi rucking yang dipadukan dengan mini workout di area outdoor yang menghadap ke keindahan alam Barelang. Para peserta—yang terdiri dari tamu in-house dan komunitas kebugaran—berjalan sambil membawa ransel berbobot ringan untuk meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh, sekaligus menikmati suasana sore yang menyegarkan.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi Health Talk yang dipandu oleh Coach Wilson di Bay House, membahas pentingnya konsistensi, pengetahuan dasar kebugaran, serta bagaimana membangun komunitas sehat sebagai pilar kekuatan sejati. Sesi ini memberikan wawasan praktis tentang kebugaran jangka panjang yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Event ini bukan hanya tentang bergerak, tapi tentang bagaimana kita menggerakkan semangat untuk hidup lebih sehat bersama,” ujar perwakilan dari HARRIS Barelang Batam.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen HARRIS Barelang Batam dalam menciptakan pengalaman menginap yang lebih dari sekadar relaksasi—yaitu penuh nilai, energi, dan makna.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi +62 815 3409 1111 atau email reservation.hbrl@the-ascott.com. Ikuti terus update kami di bit.ly/HARRISBARELANG dan instagram @HARRIS_barelang. (*/HQ1)
Cak Ta'in dengan latar belakang reklame yang dirobohkan.
Perlu Kajian Komprehensif
Haqqnews.co.id – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari menilai kebijakan merobohkan semua bangunan reklame di Kota Batam sebagai tindakan ngawur.
Seluruh bangunan reklame di wilayah Batam Kota lebih dari 1.000 titik telah ditumbangkan tim Pemko dan BP Batam. Sasaran perobohan selanjutnya ke wilayah Lubuk Baja. Dua wilayah yang paling produktif untuk bisnis reklame selama ini.
Pasangan Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra sendiri sudah mempresentasikan kebijakan tersebut pada hearing dengan Komisi 6 DPR RI pekan lalu. Amsakar mengatakan bahwa penertiban dan penataan reklame dengan melakukan perubahan menjadi videotron diperkirakan akan meningkatkan pendapatan daerah dari hanya Rp. 20 miliar menjadi Rp. 100 miliar setahun.
Amsakar juga menegaskan telah menumbangkan semua reklame baik ilegal maupun berizin namun tidak sesuai kebijakannya. Meski faktanya ada beberapa bangunan reklame masih berdiri seperti punya Bank Indonesia sisi kanan pintu masuk ke kantor PLN Batam, bangunan reklame BTN Batam Center dan bangunan reklame milik Pertamina.
“Ada beberapa pernyataan Amsakar-Claudia terkait penertiban dan penataan reklame itu yang perlu dikoreksi dan ditanggapi. Pertama soal ditumbangkan semua bangunan reklame ilegal maupun berizin tapi tidak sesuai. Bagaimana ada titik reklame berizin tapi tidak sesuai? Faktanya semua bangunan reklame ditumbangkan. Begitu juga rencana perubahan dari reklame billboard ke videotron bakal menaikkan pendapatan dari Rp. 20 miliar menjadi Rp. 100 miliar. Berdasarkan apa hitungan tersebut, apa sudah ada kajiannya dan masterplan penataannya?” kata Cak Ta’in kepada media, Rabu (16/7/2025)
Menurut Cak Ta’in, pernyataan Amsakar di depan Komisi 6 DPR itu asal bunyi dan ngawur. Pihaknya siap berdebat dengan Pemko Batam kalau soal reklame itu. “Seharusnya sebagai pemimpin setiap pernyataannya dilandasi pemikiran akademis dan didahului sebuah kajian, sehingga tidak terkesan ngawur dan asbun,” ujarnya.
Perlu Kajian Konprehensif
Dilanjutkan Tain, menghilangkan reklame billboard lalu mengganti dengan videotron itu referensinya kota mana di Indonesia, bahkan kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan lainnya tetap berdiri reklame billboard dan hanya beberapa titik reklame videotron yang secara pencahayaan juga bisa mengganggu pengguna jalan. Makanya, katanya, penting sebelum bertindak melakukan kajian secara komprehensif, sehingga kebijakan yang diambil tidak salah langkah apalagi salah kaprah.
“Kalau soal rendahnya pendapatan daerah dari sektor reklame, kenapa tidak pelajari lebih detail terlebih dahulu. Apa dan di mana masalahnya? Kalau perlu dilakukan survei soal potensi pendapatan daerah tersebut, dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka. Tidak seperti selama ini, hasil survei dan kajian soal pendapatan daerah yang selalu disembunyikan,” terangnya.
Cak Ta’in menegaskan pihaknya akan terus menginventarisir data dan informasi soal pendapatan reklame yang realistis. Apakah informasi dan data yang disampaikan Dispenda Batam itu sesuai fakta atau ada rekayasa. “Semua potensi pendapatan daerah itu hampir semua termanipulasi angkanya, baik itu dari reklame, parkir, sampai pajak hotel dan restoran.
“Pemko Batam itu sejak dulu sudah diminta untuk buat sistem pajak dan retribusi secara online, tapi tidak dijalankan hingga saat ini. Mengapa? Ya sebab kalau online, peluang untuk manipulasi kecil. Harusnya kan pendapatan daerah bisa dimaksimalkan,” jelasnya.
Untuk itu, Cak Ta’in menyerukan agar Amsakar-Claudia menghentikan tindakan perobohan reklame billboard yang sudah mengarah ke wilayah Lubuk Baja, dengan melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu, termasuk menyusun masterplan penataannya.
“Jangan asal terkesan tegas, tapi tidak jelas landasannya. Para pengusaha advertising bukan tidak berani melawan, tapi tidak mau. Mereka masih menahan diri semua, termasuk menyimpan data-data pembayaran pajak reklame dan nilai kerugian real yang mereka alami akibat perobahan oleh tim pemko tersebut. Ini soal waktu, pasti akhirnya akan buka-bukaan kalau Pemko tetap ngotot merobohkan semua reklame billboard se-Kota Batam.” pungkasnya. (*/HQ1)
Haqqnews.co.id – Perayaan hari jadi ke-2 organisasi sosial Dulur Sejati (DS) Provinsi Kepulauan Riau berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan, Minggu, 13 Juli 2025. Bertempat di Fasilitas Umum Perumahan Paragon Hill, Batam Kota, acara ini menyatukan berbagai unsur paguyuban, tokoh masyarakat, dan tamu kehormatan yang turut memberikan apresiasi atas dedikasi DS selama dua tahun terakhir.
Ketua Ikatan Keluarga Besar Lampung (IKBL) Kepri, Erwin Sentosa, hadir langsung didampingi Bendahara Umum Haryadi dan Sekretaris Jenderal Teguh Joko Lismanto. Tak ketinggalan, pengurus dari Paguyuban PASWALIPATI juga ambil bagian, memperkuat jalinan kebersamaan di antara sesama warga perantauan di Kepri.
Rangkaian acara diawali dengan seremoni pembukaan dan pemberian santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk aksi sosial DS Kepri. Suasana makin semarak ketika perwakilan dari Disnaker Provinsi Kepri dan Kota Batam menyampaikan sambutan, yang diikuti oleh pertunjukan seni budaya kuda lumping Gentayu hingga malam hari.
Ketua Umum DS Kepri Agus Purwanto menerangkan, dalam perjalanannya mengelola organisasi Dulur Sejati (DS) Provinsi Kepulauan Riau, berbagai suka dan duka telah dilewati peara pengurus. Agus Purwanto juga menegaskan bahwa semua pengalaman tersebut adalah pelajaran berharga yang memperkuat ikatan antaranggota. “Mari kita belajar dari apa yang telah kita lakukan. Jangan selalu minta diurusi, tapi kita harus ikut mengurusi organisasi ini,” tegas Agus.
Organisasi DS ditegaskan bukan sekadar wadah kumpul-kumpul, melainkan gerakan sosial yang bertujuan membawa manfaat bagi banyak orang khususnya bagi anggota DS Kepri. Semakin banyak anggotanya, maka semakin luas pula jangkauan kebaikan yang bisa diberikan kepada masyarakat. “Dalam kegiatan-kegiatan DS, keikhlasan menjadi fondasi utama yang diyakini akan membawa keberkahan,” tutut Agus .
Pemanjatan doa sebelum dilakukannya pemotongan tumpeng
Ketua panitia acara juga mendapat apresiasi khusus atas kerja kerasnya. “Terima kasih atas kerja kerasnya. Karena itulah yang kita harapkan, keikhlasan yang membuat kita menjadi lebih baik,” ujar Agus Purwanto . Dia menyebut nilai ikhlas dan kebersamaan ditekankan sebagai kekuatan utama DS untuk terus tumbuh dan berdaya.
“Kalau kita ikhlas pada saudara kita, maka saudara itu akan menjadi saudara sejati,” ucapnya penuh semangat. Ia mengajak seluruh anggota DS Kepri untuk terus menjaga kekompakan, menjunjung rasa saling peduli, dan memperkuat peran sosial di tengah masyarakat.
Sebagai penutup harapan, Ketua Umum DS Kepri menyampaikan doa agar kebersamaan yang telah terbangun ini bisa semakin solid. “Semoga DS akan selalu jaya selamanya, amin,” katanya yang langsung disambut antusias para peserta yang hadir dalam kegiatan internal organisasi tersebut.
Artati, S.Pd., M.M. selaku Pembina Dulur Sejati (DS) Kepri tetap menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangganya kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota DS yang telah berjuang menjaga kekompakan serta semangat sosial dalam dua tahun perjalanan organisasi ini. Baginya, konsistensi DS dalam mengabdi kepada masyarakat menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan masih kuat tertanam di hati para perantau.
Artati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras menyukseskan peringatan ulang tahun ke-2 DS Kepri. Ia menilai bahwa acara seperti ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat tekad untuk terus menghadirkan manfaat nyata di tengah masyarakat. Semangat gotong royong dan ikhlas yang ditanamkan di tubuh DS dinilainya sebagai modal utama dalam membangun organisasi yang tangguh dan bermanfaat.
Sebagai Pembina, Artati berharap DS Kepri terus tumbuh menjadi organisasi yang solid, inklusif, dan solutif, terutama dalam menghadirkan kebermanfaatan di bidang sosial dan ekonomi. Ia juga mendorong agar para anggota terus menjaga semangat persaudaraan, saling mendukung, dan menjadikan DS sebagai rumah bersama yang menghadirkan harapan dan kekuatan bagi siapa pun yang menjadi bagian di dalamnya.
Senada dengan Artati, Yanto yang akrab disapa Mbah Kakung selaku pembinan juga menyampaikan harapannya agar Dulur Sejati Kepri semakin matang dalam mengelola organisasi dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya menjaga semangat awal DS yang dibangun atas dasar kekeluargaan, keikhlasan, dan saling menolong. “Jangan sampai kita lupa tujuan awal berdirinya DS, yaitu menjadi tempat bernaung dan saling menguatkan, bukan sekadar nama,” ujar Mbah Kakung dengan penuh makna.
Sebagai pembina, Mbah Kakung berharap regenerasi di tubuh DS terus berjalan, dan para anggota muda bisa mengambil peran lebih besar dalam menjaga kesinambungan organisasi. Ia juga mendorong agar kegiatan-kegiatan sosial semakin diperluas, menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. “Semoga DS selalu diberi kekuatan, tetap rukun, dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi orang banyak,” tutupnya dengan nada penuh harap.
Dulur Sejati Wujudkan Fungsi Sosial Melalui Aksi Nyata di Masyarakat
Agus Purwanto selaku Ketua Dulur Sejati Kepri menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Artati, S.Pd., M.M. selaku Pembina dan Yanto (akrab disapa Mbah Kakung) selaku Penasehat organisasi. Menurutnya, peran keduanya sangat besar dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan semangat gotong royong di tubuh DS Kepri. Dengan bimbingan dan arahan yang penuh ketulusan, DS mampu tumbuh sebagai organisasi yang solid, mandiri, dan bermanfaat bagi para anggotanya di berbagai sektor.
Tak lupa, Agus Purwanto mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., dan Wagub Nyanyang Harris Pratamura serta Wali Kota Batam, Dr. H. Amsakar Achmad, S.Sos, MSi, dan Wawako Li Claudia Chandra yang telah menjadi pelindung dan pengayom bagi komunitas para tukang dan pekerja lapangan di seluruh penjuru Batam dan Kepri. “Bagi DS Kepri perhatian dari kedua pemimpin daerah ini sangat berarti dalam memperkuat eksistensi DS Kepri sebagai wadah sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari keterampilan dan kerja keras di lapangan.
Organisasi Dulur Sejati (DS) Provinsi Kepri telah banyak menunjukkan aksi sosial nyata kepada masyarakat. Berbagai kegiatan telah dilakukan selama dua tahun terakhir, mulai dari membantu pembangunan mushola, hingga turun langsung merenovasi rumah warga yang membutuhkan. “Contoh bakti sosial, kadang kita ada di masyarakat ada orang mau bikin mushola, kita terjun ke sana,” ujar Ketua Umum DS Kepri Agus Purwanto.
Menurutnya, bentuk kepedulian itu tidak hanya bersifat materi, tapi juga kehadiran fisik dan moral. Ketika ada saudara yang membutuhkan, DS hadir menjadi garda terdepan. “Misalnya rumah saudara kita mau direnovasi, kita juga turun ke sana. Banyak sekali yang telah kami lakukan selama ini,” ungkapnya.
DS Kepri menyerahkan santunan kepada anak anak yatim
Organisasi DS Kepri ini terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, terutama bagi yang ingin mengambil bagian dalam kegiatan sosial atau sedang mencari wadah kebersamaan yang positif. Ketua Umum DS Kepri Agus Purwanto mengajak masyarakat yang masih di luar untuk ikut bergabung. “Monggo, mari bergabung bersama Dulur Sejati Kepri,” ajaknya.
Tak hanya sebagai ruang silaturahmi dan gotong royong, DS Kepri juga berusaha memberikan dampak ekonomi kepada anggotanya. Ia menyebut bahwa ke depan DS Kepri bisa menjadi tempat untuk saling berbagi informasi pekerjaan dan peluang usaha. “Insya Allah nanti di dalam DS, ada pekerjaan yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara apabila membutuhkan,” tambahnya.
Dengan semangat kebersamaan, DS Kepri terus meneguhkan komitmennya untuk menjadi organisasi yang bukan hanya kompak di internal, tapi juga memberi manfaat besar bagi masyarakat luas. Jiwa sosial, keikhlasan, dan niat tulus untuk membantu sesama menjadi ciri khas gerakan ini yang terus tumbuh dari hati dan untuk kemanusiaan.
Kiprah DS Kepri sebagai Wadah Sosial yang Hadirkan Manfaat Nyata bagi Warga Batam
Ketua Ikatan Keluarga Besar Lampung (IKBL) Kepri, Erwin Sentosa (kiri) hadir bersama Bendahara Umum Haryadi .
Ketua Ikatan Keluarga Besar Lampung (IKBL) Provinsi Kepulauan Riau, Erwin Sentosa, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dulur Sejati (DS) Kepri atas kiprahnya selama dua tahun terakhir dalam membangun kebersamaan, kepedulian sosial, dan solidaritas antarsesama perantau. Memenuhi undangan DS Kepri , Erwin menyebut DS Kepri sebagai organisasi yang bukan hanya aktif dalam kegiatan silaturahmi, tapi juga nyata dalam memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai salah satu pimpinan paguyuban yang juga memiliki anggota yang tergabung dalam DS, Erwin Sentosa merasa bangga melihat ada warga Lampung yang menjadi bagian dari organisasi ini. “Kami melihat DS Kepri ini menjadi rumah yang menampung berbagai elemen masyarakat dari latar belakang berbeda, termasuk saudara-saudara kita dari Lampung di Batam. Ini menunjukkan semangat persaudaraan yang luar biasa,” ujar Erwin Sentosa.
Menurutnya, keberadaan DS Kepri sangat strategis karena mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan solid di tengah masyarakat urban seperti Batam dan wilayah Kepri lainnya. Terlebih, DS Kepri tidak hanya sebatas komunitas sosial biasa, tetapi sudah menjelma menjadi organisasi yang turut mendorong kesejahteraan anggotanya melalui inisiatif ekonomi, bantuan sosial, hingga jaringan kerja yang saling menguatkan.
Erwin Sentosa juga menilai, keberpihakan DS Kepri terhadap masyarakat yang membutuhkan, termasuk aksi-aksi sosial seperti santunan dan gotong royong renovasi rumah warga, patut dicontoh oleh organisasi lainnya. Baginya, DS adalah simbol bahwa paguyuban bukan hanya wadah budaya, tapi juga kekuatan sosial yang riil dan menyentuh akar persoalan masyarakat bawah.
Sebagai penutup, Erwin berharap sinergi antara DS dan IKBL Kepri serta paguyuban lainnya bisa terus terjaga dan ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perantau dalam menjaga harmoni, menguatkan jaringan sosial, dan memperbesar manfaat bagi masyarakat luas. “DS Kepri telah memberi contoh baik. Semoga terus jaya dan semakin membawa manfaat untuk banyak orang,” tutupnya. (HQ2)
Haqqnews.co.id – Pemusnahan reklame di Kota Batam dengan dalih penertiban menimbulkan kerugian bagi pengusaha. Terutama bagi pengusaha periklanan yang bangunan reklamenya sudah terpotong oleh tim Pemko Batam.
“Temen-temen pengusaha advertising mengatakan mereka mengalami kerugian dobel, selain aset investasi bangunan reklame, juga harus mengembalikan dana tenan yang sedang kontrak penggunaan papa reklame. Beberapa bahkan ada yang terkena penalti alias bayar denda,” kata Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari SS kepada media, Rabu (9/7/2025).
Cak Ta’in melanjutkan di sisi Pemko Batam, untuk melakukan penertiban wilayah Batam Kota saja, kabarnya Pemko juga harus merogoh anggaran lebih 500 juta. Sementara pemerintah pusat sedang menyerukan efisensi anggaran di banyak sektor. Jika penertiban berlanjut dan tuntas seluruh wilayah Kota Batam, maka perkiraannya akan menghabiskan anggaran lebih dari Rp 2 miliar.
Menurut Cak Ta’in, tidak jarang pengusaha juga telah membayar pajak atau retribusi reklame ke Dispenda Batam, maka itu juga harus mereka kembalikan. Karena pengusaha harus mengembalikan dana kepada tenan, bahkan ada yang harus ganti rugi atau terkena penalti.
“Kebijakan itu jadi perbuatan sewenang-wenang, main potong semua. Saya yakin, semua pengusaha advertising mendukung program pemerintah untuk menata kota lebih rapi dan indah, tapi seharusnya tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi, terutama bagi reklame yang masih terikat dengan tenan, setidaknya tunggu sampai habis kontraknya,” jelasnya.
Cak Ta’in menduga Pemko Batam asal bertindak, atas kebijakan menertibkan reklame. Seharusnya pemerintah membuat master plant terlebih dahulu melalui kajian secara komprehensif, tidak asal-asalan, baru melakukan penertiban. Namun yang terjadi sekarang sebaliknya, pemko langsung main bongkar semua, baru dikatakan ajak menyusun master plant.
“Menurutku sih ini kebijakan ngacau. Apa mereka sudah hitung sebelumnya kerugian yang bakal para pengusaha alami, apa mereka hitung berapa ribu orang yang bakal kehilangan pekerjaan, dan sektor lain yang bakal terpengaruh akibat pembongkaran reklame tersebut,” imbuhnya.
Bukan hanya pengusaha advertising yang mengalami kerugian, lanjut Cak Ta’in, sektor kelistrikan PLN Batam juga bakal kehilangan ribuan pelanggan dan kehilangan pendapatan miliaran dari penggunaan daya untuk reklame tersebut. “Berapa banyak PLN Batam kehilangan pendapatan dari sektor reklame ini? Saya yakin miliaran karena satu titik mereka dikenakan tarif sekitar Rp. 2,5 juta, jadi tinggal dikali jumlah bangunan reklame yang ada,” ujarnya.
Tidak Miliki Perencanaan yang Baik
Cak Ta’in menilai, Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra tidak memiliki perencanaan yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Seperti tidak paham akan skala prioritas yang harus dibereskan dalam pemerintahan, terutama menyangkut soal kemasyarakatan. Penanganan sampah yang masih amburadul, jalan di tempat. Pengelolaan air bersih yang masih sering gangguan dan kualitas rendah. Terutama penanganan soal banjir yang terjadi setiap kali turun hujan deras.
Sebelumnya Cak Ta’in juga menyoroti kebijakan Pemko dan BP Batam yang mau mengubah lahan timbunan terhadap Sungai Baloi di Perumahan Kezia menjadi taman kota sebagai kebijakan yang ngawur.
Menurutnya, penimbunan DAS sungai itu ada unsur pidana harusnya diproses hukum, dan lahan hasil timbunan dibongkar kembali, sebab itu ke depan dapat menimbulkan bahaya banjir yang lebih besar karena terjadi penyempitan DAS.
“Kita pengen lihat saja apa skala prioritas mereka sebenarnya, termasuk soal penertiban reklame itu, kalau nanti ujungnya dipasang seperti yang ada sekarang, ya apa artinya penataan. Kalau isu bakal dibuat kebijakan semua reklame harus videotron, apa pengusaha advertising punya kemampuan investasi. Faktanya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya reklame masih menjadi pemandangan di sepanjang jalan dan tempat strategis. Kalau dipaksakan pakai videotron, cahayanya mengganggu pengguna jalan tak? Ini kajiannya harus matang.” pungkasnya. (*/HQ1)
Haqqnews.co.id – Arab Saudi kemungkinan pada musim haji berikutnya tidak lagi akan membatasi jumlah jamaah, sehingga ada peluang memperpendek masa daftar tunggu.
Kabar baik ini terungkap langsung dari keterangan Menteri Agama, Nasaruddin Umar. “Dan ini (Arab) menghitung betul, bagaimana memungut dana sebesar-besarnya melalui potensi strategis dari potensi geografis yang Saudi Arabia miliki,” kata Nasaruddin, Selasa (8/7/2025) saat Peluncuran SGIE Report 2024/2025 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat.
Menurut Nasaruddin, kemungkinan tak ada lagi pembatasan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi mulai tahun depan. Ia melihat adanya pergeseran pendekatan yang berorientasi pada bisnis. “Karena itu juga musim haji akan datang itu juga tidak, kemungkinannya, tidak akan ada pembatasan,” imbuhnya.
Nasaruddin melihat konsultan-konsultan Arab Saudi banyak orang penting yang berasal dari Amerika Serikat. Ia juga mengungkap rencana pembangunan di Mina yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan haji.
“Ada rencana dalam waktu tidak lama, Mina yang menjadi hambatan itu nanti akan bertingkat menjadi 8 lantai, tidak lagi pakai tenda. Kemudian juga, Mina itu nanti akan ada jalan layang,” ungkapnya.
”Jadi, ke depan itu mungkin daftar tunggunya itu akan pendek dengan cara membuka sebanyak-banyaknya peluang untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena fasilitas Arafah-nya tidak ada masalah, tapi yang masalah itu adalah Mina. Di Mina itu nanti akan dibangun,” ujarnya.
Selain Mina, kawasan Masjidil Haram, imbuh Nasaruddin, akan diperluas. Termasuk menambah area tempat lempar jumrah hingga perluasan area Shafa dan Marwah. (HQ1)
