Haqqnews.co.id – Narasi seremoni lebih mendominasi portal berita resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) ketimbang pembangunan dan infrastruktur. Portal kepriprov.go.id terbukti lebih banyak memproduksi narasi seremonial ketimbang menyajikan progres pembangunan dan infrastruktur.
Melalui Analisis Sederhana Komparatif Konten Portal Berita kepriprov.go.id, menunjukkan dominasi narasi protokoler mencapai 86,67 persen. Hasil ini muncul dari metode analisis kuantitatif dan pembingkaian (framing analysis) terhadap sampel berita periode Mei 2026.
Dari 15 sampel artikel, misalnya, sebanyak 13 berita hanya mengulas aktivitas formal seperti kunjungan kerja dan pidato normatif dari pejabat. Sebaliknya, hanya dua artikel yang membahas kinerja sektoral atau hajat hidup masyarakat secara riil. “Mayoritas mutlak rilis berita harian berorientasi pada kegiatan protokoler birokrasi,” hasil analisis tersebut.
Bias Pembangunan
Analisis menyoroti fenomena “seremonialisasi” pada proyek infrastruktur strategis. Terdapat bias pembingkaian (framing bias) yang mengaburkan data teknis proyek.
Sebagai contoh, berita peresmian Jembatan Semala di Natuna pada 3 April 2026 lebih menonjolkan kehadiran pejabat. Teks berita mengabaikan spesifikasi teknik rekayasa konstruksi meskipun proyek menelan dana APBD hingga Rp12,5 miliar.
Pola serupa terjadi pada pembangunan dermaga apung di Karimun. Humas pemerintah setempat membingkai infrastruktur tersebut sebagai “hadiah” personal pimpinan daerah kepada warga. Narasi ini dinilai mengaburkan esensi hak publik atas fasilitas yang dibiayai oleh uang pajak dari masyarakat.
Akar Masalah
Dalam analisis ini, ketimpangan informasi pembangunan dan infrastruktur, akan sangat bergantung pada pasokan konten. Dampaknya, setiap rapat atau seremoni kecil bisa menjadi berita mandiri demi membuktikan keaktifan pejabat. Sebaliknya, progres harian proyek fisik oleh dinas teknis justru jarang terdokumentasi.
Laporan tersebut memeringatkan bahwa personifikasi figur pemimpin yang berlebihan pada media pemerintah, menyebabkan terjadi pengaburan transparansi pembangunan.
Analisis ini merekomendasikan untuk segera merestrukturisasi kebijakan redaksional portal resmi pemerintah tersebut. Selain informasi pembangunan dan infrastruktur, perlu menyediaan sistem dasbor data terbuka (open-data dashboard) untuk transparansi anggaran dan audit teknis proyek pembangunan. (*/hq2)
