Haqqnews.co.id – Pemerintah menyiapkan skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan setelah Lebaran 2026. Pemerintah menargetkan kebijakan itu untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih mematangkan aturan teknis kebijakan itu. Ia menyebut skema tersebut diharapkan berlaku tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga untuk pekerja swasta dan pemerintah daerah. “Itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda,” kata Airlangga usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.
Airlangga menegaskan kebijakan itu belum berlaku karena pemerintah belum menetapkan jadwal rinci pelaksanaannya. Ia hanya memastikan skema WFH disiapkan untuk periode setelah Lebaran. “Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” ujarnya. Airlangga menambahkan durasi kebijakan akan mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan eskalasi perang.
Presiden Prabowo Subianto lebih dulu meminta kabinet mengkaji langkah penghematan BBM dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 13 Maret 2026. Presiden menilai pemerintah harus menyiapkan langkah proaktif agar konsumsi BBM turun saat risiko global meningkat. “Kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM,” kata Prabowo. Ia juga meminta jajaran pemerintah mengkaji pola kerja dari rumah yang sudah dipakai negara lain.
Pemerintah memperkirakan skema WFH sehari sepekan bisa memberi penghematan yang berarti. Airlangga menyebut pengurangan mobilitas berpotensi menghemat sekitar seperlima konsumsi BBM harian. “Penghematannya cukup signifikan seperlima,” kata dia. Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut angka 20 persen itu masih hitungan kasar dan belum final.
Perkembangan terbaru juga menunjukkan pemerintah mulai memperjelas sasaran awal kebijakan tersebut. Airlangga mengatakan WFH akan berlaku untuk ASN di luar layanan publik, sementara pemerintah menyiapkan pembahasan lanjutan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk skema di sektor lain. Ia menegaskan porsi WFH yang disiapkan hanya satu hari dalam sepekan.
Rencana WFH hemat BBM ini berbeda dari kebijakan work from anywhere atau WFA yang sudah lebih dulu resmi berlaku saat libur Nyepi dan Idulfitri 2026. Pemerintah pada 10 Februari 2026 menetapkan WFA untuk 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 melalui surat edaran bagi ASN dan pekerja swasta. Artinya, skema WFH pascalebaran untuk penghematan BBM masih berada pada tahap persiapan, terpisah dari aturan WFA mudik yang sudah berjalan. (*/hq1)