Haqqnews.co.id – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyimpan potensi kemaritiman yang luar biasa hebat, tetapi hingga kini pemanfaatannya masih jauh dari harapan. Realisasinya seret!
Wilayah Kepri mempunyai lebih dari 2.400 pulau dan sebagian besar berupa perairan, menjadikannya salah satu jalur pelayaran internasional paling strategis di Asia Tenggara.
Dari data yang dihimpun dan diolah oleh Haqqnews, menunjukkan sektor perikanan tangkap di Kepri mempunyai potensi hingga 1,7 juta ton per tahun, tapi yang berhasil ditangkap baru sekitar 305 ribu ton. Begitu pula dengan sektor budidaya, dari potensi 466 ribu hektare, para pelaku usaha baru memanfaatkan sekitar 7 ribu hektare.
Peluang besar lain dari jasa labuh jangkar, industri bioteknologi maritim, dan pariwisata bahari hingga kini masih terbuka lebar, namun belum tergarap, sehingga hasilnya masih nihil.
Mengutip Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang menegaskan sikapnya di forum resmi seperti Rakernas Ikatan Sarjana Melayu dan Kepri Economic Forum 2025. Ansar menyebut, kemaritiman adalah identitas dan kekuatan ekonomi utama Kepri.
“Optimasi belum sempurna, dan kami terus dorong regulasi teknis, investasi pengelolaan laut, serta penguatan SDM agar potensi laut bisa benar-benar dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Ansar.
Ia juga mengakui Kepri sebagai Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia, berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan ALKI I yang dilewati lebih dari 80 ribu kapal dan 70 juta kontainer setiap tahun. Ansar yakin, situasi ini merupakan peluang sekaligus tantangan besar yang harus dikelola optimal.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, memperkuat dorongan agar Pemprov Kepri mengembangkan sektor perikanan budidaya skala besar seperti di Arab Saudi dan memaksimalkan BUMD transportasi laut. “BUP Kepri memiliki saldo belasan miliar rupiah. Dana ini bisa dijadikan modal awal pengadaan armada kapal cepat tujuan internasional seperti Singapura,” ujarnya. Wahyu menilai, armada milik daerah bukan hanya sumber PAD baru, namun juga menjadi solusi menekan harga tiket yang selama ini tinggi, sehingga mobilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan makin terdorong. (hq1)