back to top
27.3 C
Riau Islands
Rabu 4 Maret 2026
Beranda blog Halaman 8

Menkeu Baru Ungkap Faktor Ancaman Nuklir dan Serangan Siber

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Haqqnews.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap faktor nuklir dan serangan siber yang bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian global tak terkecuali Indonesia.

Saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, ia mengatakan, perlombaan senjata nuklir hingga serangan siber menjadi salah satu faktor risiko yang bisa memengaruhi ketidakpastian ekonomi global, selain perang tarif dagang yang terus terjadi selama ini.

“Saat ini tekanan terhadap perekonomian global mulai sedikit mereda, tapi risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai,” ungkap Purbaya di ruang rapat Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

“Ketidakpastian global utamanya dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik yang memanas, ancaman keamanan global, di mana negara-negara berlomba memperkuat siber dan nuklir,” tegasnya.

Purbaya mengatakan, berbagai permasalahan di tingkat global yang turut memicu ketidakpastian ekonomi itu bila tidak segera dikelola dengan baik efeknya bisa memberikan masalah serius terhadap aktivitas ekonomi di dalam negeri.

“Jika tidak dikelola dengan bijak akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Hal ini meningkatkan fragmentasi dan proteksionisme yang mengganggu rantai pasok,” tutur Purbaya.

Ia menganggap, berbagai masalah global yang harus segera di antisipasi itu bisa mengganggu rantai pasok global, meningkatkan volatilitas di pasar keuangan dan pasar saham, hingga harga-harga komoditas yang mempengaruhi ekonomi domestik, karena prinsip pasar terbuka yang diterapkan Indonesia selama ini.

“Sehingga bisa meningkatkan volatilitas harga komoditas, tekanan suku bunga, dan nilai tukar, ini semua kita terus antisipasi dan mitigasi semaksimal mungkin,” papar Purbaya. (*/hq1)

Menkeu Baru Pastikan RAPBN 2026 Sehat, tapi TKD Terendah Sejak 2015

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Haqqnews.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, di bawah kepemimpinannya, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 akan tetap disiplin, supaya fiskal pemerintah tetap sehat.

Hal ini ia tegaskan saat menyampaikan kata sambutan dalam proses serah terima jabatan antara dirinya dengan Menteri Keuangan ke-26 Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2026).

“RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan disiplin, sekaligus berpihak pada rakyat,” ucap Purbaya.

Ia menekankan, fokus utama desain RAPBN 2026 yang telah disusun Sri Mulyani selama sisa masa jabatannya di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akan tetap diarahkan untuk penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

“Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanjaan negara lebih efektif, memberikan manfaatnya bagi masyarakat, serta memperkuat layar tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Purbaya menekankan, prinsip kehati-hatian akan tetap dijaga supaya APBN 2025 tetap sehat, kredibel, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional.

“Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” tutur Purbaya.

Sebagai informasi, Dalam RAPBN 2026, pendapatan negara dirancang mencapai Rp 3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% dibanding outlook 2025. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.786,5 triliun, naik 7,3% dari outlook 2025.

Defisit anggaran dijaga pada level 2,48% terhadap PDB, dengan kebutuhan pembiayaan anggaran sebesar Rp 638,8 triliun.

Belanja terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.136,5 triliun dan transfer ke daerah Rp650,0 triliun.

Transfer ke daerah di RAPBN 2026 diajukan sebesar Rp 650 triliun atau turun Rp 269 triliun dari APBN 2025. Ini adalah anggaran transfer daerah terendah sejak 2015. (*/hq1)

Cerita Liburan Singkat di HARRIS Barelang Batam: Saatnya Menemukan Weekend Bliss, Weekday Escape, dan Barelang Night Market 

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
HARRIS Barelang Resort Batam dengan suasana laut dan ombak yang sangat cocok untuk masa liburan Anda.

Haqqnews.co.id – Berakhir pekan di tepi laut, di mana suara ombak menjadi latar, angin tropis menyapa lembut, dan senyum ramah menyambut Anda begitu memasuki lobi.

Suasana tersebut di atas, HARRIS Barelang Batam menawarkannya melalui promo terbaru mereka: Weekend Bliss, Weekday Escape, dan Barelang Night Market.

Resor yang berada di ikon Jembatan Barelang ini selalu dikenal sebagai tempat yang menghadirkan keseimbangan antara relaksasi, kebersamaan, dan pengalaman yang hangat. September ini, HARRIS Barelang Batam mengajak setiap tamu untuk menemukan kembali arti liburan singkat yang penuh makna.

HARRIS Barelang Resort Batam.

Weekend Bliss – Sabtu yang Penuh Cerita 

Sabtu adalah waktunya berhenti sejenak. Dengan paket Weekend Bliss, tamu bisa menikmati satu malam menginap nyaman dengan sarapan buffet untuk keluarga, ditambah voucher kuliner di Barelang Night Market. Lebih serunya lagi, tamu bisa berkeliling resort dengan skuter listrik, menciptakan momen-momen sederhana yang terasa menyenangkan.

Harga paket ini mulai dari IDR 1.250.000 nett, membuat akhir pekan terasa lebih berharga tanpa perlu jauh-jauh bepergian.

Weekday Escape – Rehat di Tengah Kesibukan 

Di tengah rutinitas, selalu ada ruang untuk jeda. Weekday Escape menawarkan kesempatan untuk melepas penat di hari kerja. Selain menginap di kamar dengan suasana garden view, tamu juga bisa menikmati pizza hangat pilihan dari Rocksalt Beach Club, lengkap dengan sarapan pagi yang penuh energi.

Dengan harga mulai IDR 950.000 nett, paket ini dirancang untuk mereka yang percaya bahwa liburan tidak harus menunggu akhir pekan.

HARRIS Barelang Resort Batam.

Barelang Night Market – Menikmati Malam dengan Cita Rasa 

Ketika senja tiba, Rocksalt Beach Club berubah menjadi pasar malam penuh aroma dan cahaya. Barelang Night Market hadir setiap Sabtu dengan pilihan kuliner lokal dan internasional, menciptakan pengalaman bersantap di tepi pantai yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menghadirkan suasana hangat kebersamaan.

Bagi anggota Ascott Star Rewards (ASR), tersedia potongan harga khusus IDR 80.000 untuk setiap pembelanjaan minimal IDR 200.000.

“Setiap tamu memiliki cerita berbeda ketika datang ke HARRIS Barelang Batam. Ada yang mencari ketenangan, ada yang ingin berbagi momen bersama keluarga, ada juga yang hanya butuh rehat sejenak dari kesibukan. Melalui promo ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang ringan, menyenangkan, dan penuh warna seperti cerita liburan itu sendiri,” ungkap Bart Jan van den Brink, General Manager HARRIS Barelang Batam.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi +62 815 3409 1111 atau email reservation.hbrl@the-ascott.com. Ikuti terus update kami di http://bit.ly/HARRISBARELANG dan instagram @HARRIS_barelang.

(*/hq1)

Begini Profil Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Haqqnews.co.id – Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia. Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).

Pelantikan Menkeu baru berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil sumpah jabatan.

Lalu bagaimana sosok Menkeu baru, Purbaya?

Sebelum mendapat kepercayaan memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sosok ekonom dengan pengalaman panjang ini dianggap memiliki kapasitas untuk melanjutkan sekaligus memperkuat arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan. Berikut profilnya!

Latar Belakang dan Pendidikan

Ini Daftar 4 Menteri dan 1 Wamen yang Dilantik Prabowo

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Melansir situs LPS, Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang teknik dan ekonomi. Gelar sarjana diraih dari jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah itu, Purbaya melanjutkan studi di luar negeri dengan meraih Master of Science (MSc) dan gelar Doktor (Ph.D) di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Dengan kombinasi ilmu teknik dan ekonomi, Purbaya memiliki keunggulan analitis yang kuat, yang kelak menjadi bekal penting dalam peran strategisnya di pemerintahan dan lembaga keuangan nasional.

Karier di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Karier Purbaya semakin menonjol ketika ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 pada 3 September 2020. Dalam posisinya, ia berperan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, khususnya terkait perlindungan dana simpanan masyarakat di perbankan.

Selama memimpin LPS, Purbaya dinilai mampu memperkuat peran lembaga tersebut di tengah berbagai tantangan ekonomi, termasuk dinamika global yang memengaruhi sektor perbankan Indonesia.

Pengalaman Panjang di Pemerintahan

Sebelum memimpin LPS, Purbaya sudah berkarir di berbagai posisi strategis pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai:

– Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Marves (2018-2020)
– Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Maritim (2016-2018)
– Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015-2016)
– Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015)
– Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian (2010-2014)
– Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014)

Selain itu, Purbaya juga aktif di berbagai kelompok kerja strategis, seperti Satgas Debottlenecking (Pokja IV) di bawah Kemenko Perekonomian, serta menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Kadin dan Indonesia Economic Forum.

Karier Profesional di Sektor Swasta

Sebelum masuk ke lingkaran pemerintahan, Purbaya berkarir di sektor swasta. Ia mengawali profesinya sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994). Kemudian, ia masuk ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000-2005).

Karirnya terus menanjak hingga menduduki jabatan Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006-2008), lalu kembali memperkuat reputasinya sebagai Chief Economist Danareksa Research Institute (2005-2013). Ia juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada periode 2013-2015.

Dengan latar belakang akademik yang kuat, pengalaman di sektor swasta, serta kiprah panjang di pemerintahan, Purbaya Yudhi Sadewa membawa harapan baru bagi Kementerian Keuangan RI. Kepemimpinannya diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal, memperkuat reformasi keuangan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (*/hq1)

Kepala Daerah Jangan Hanya Seremonial Terkesan Boros

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Mendagri Tito Karnavian

Haqqnews.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah dan pejabat publik untuk menjaga sikap sederhana di tengah situasi sosial yang memanas belakangan ini.

Ia menegaskan, tindakan pamer kekayaan atau flexing yang justru bisa memicu sentimen negatif masyarakat dan memperkeruh keadaan. “Kami juga sudah menyampaikan, (untuk) menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantornya, Jakarta, Selasa (2/9/2025) lalu.

Menurut Tito, kegiatan seremonial pemerintah daerah sebaiknya digelar sederhana. Ia mencontohkan cukup dengan tumpengan atau pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

“Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

Tito menekankan, pesta dengan musik dan kemewahan justru bisa menimbulkan masalah baru. “Itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat. Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat, dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi nggak baik. Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan,” tegas dia.

Imbauan itu tak hanya ditujukan kepada pejabat, melainkan juga kepada keluarga dari pejabat itu. “Baik pejabat maupun keluarganya. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan, hati-hati,” tutur Tito.

Wanti-wanti Acara Pribadi dan Media Sosial

Tito juga mengingatkan agar pejabat berhati-hati dalam menggelar acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun. “Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif. Termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana,” ucapnya.

Ia menambahkan, di era media sosial, terutama TikTok, masyarakat mudah terprovokasi oleh potongan video. “Karena, sekali lagi, situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi. Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial. Terutama TikTok. Jadi hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok,” katanya.

Larangan Bepergian ke Luar Negeri

Selain itu, Tito turut meminta seluruh pejabat menunda perjalanan dinas maupun pribadi ke luar negeri hingga kondisi kembali kondusif.

“Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu. Sampai situasinya nanti kondusif,” ujar Tito.

Ia menegaskan, kepala daerah harus berada di wilayahnya masing-masing untuk memastikan pengendalian situasi berjalan baik.

“Kemudian yang berikutnya, mohon untuk semua kepala daerah, dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan. Kendalikan situasi bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Karena kalau kepala daerahnya nggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ,” pungkasnya. (*/HQ1)

Kantong Pemda Bakal Makin Kempes Tahun 2026

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Foto ilustrasi.

Dana TKD Turun Banyak, Bergeser ke Kementerian dan Lembaga

Haqqnews.co.id  – Kantong pemerintah daerah (pemda) yang tercermin dalam anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026 bakal makin kempes.

Penyebabnya, dana transfer ke daerah (TKD) bakal bergeser alokasinya ke belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang diarahkan langsung untuk program-program prioritas nasional.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menyinggung tentang Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. Dalam pasal 6 disebutkan, presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

“UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 6, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah,” kata Tomsi, Rabu (3/9/2025) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta.

Atas kondisi pergeseran anggaran dari daerah ke pusat, Kemendagri telah menyiapkan sejumlah langkah. Pertama, pihaknya menjalin koordinasi bersama Kementerian Keuangan terkait masalah proporsi, termasuk kemampuan fiskal daerah yang jumlahnya cukup banyak.

“Kami koordinasi dengan Kemenkeu berkaitan masalah proporsional termasuk kemampuan fiskal daerah, jumlahnya banyak 546, termasuk provinsi. Oleh sebab itu, kita selain berusaha, kita juga memberikan masukan,” ujarnya.

Lalu yang kedua, Kemendagri telah meminta seluruh layanan publik agar tidak terganggu. Hal ini khususnya untuk layanan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perlu tetap dipertahankan seperti tidak ada pergeseran tersebut.

Masih Dibahas Banggar DPR RI

Terkait dengan persoalan pergeseran anggaran ini, Tomsi mengatakan, saat ini detailnya masih terus dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Rencananya, pada tanggal 23 September ini akan ada rapat lanjutan terkait hal ini.

“Setelah kita dapatkan (hasilnya) maka akan ada kementerian yang melakukan kegiatan di daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya ini akan diundang Kemendagri, kita akan minta rencana detail mau berbuat apa di daerah itu, dengan nilai berapa, kapan mulai,” imbuh Tomsi.

Berdasarkan pendataan dari rencana pelaksanaan program-program tersebut yang disusun rinci, ke depannya Kemendagri berharap bisa membentuk Peta Indonesia. Peta ini sekaligus memberikan gambaran berapa besar anggaran yang tergeser dan berapa yang kembali ke daerah.

Selaras dengan hal itu, pihaknya juga akan membentuk tim konsultasi sebanyak 15 tim. Tim ini akan menerima konsultasi dari daerah-daerah berkaitan dengan penganggaran tersebut.

Sebagai informasi, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi belanja tersebut hanya senilai Rp 650 triliun atau turun 29,34% dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.

Memperbesar Alokasi Belanja Kementerian dan Lembaga

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penurunan TKD dikarenakan ada pergeseran untuk memperbesar alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional.

“Penyesuaian alokasi TKD merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk memperbesar alokasi belanja kementerian lembaga yang diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas yang dilaksanakan di daerah,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (21/8/2025) lalu.

Menurut Sri Mulyani, pergeseran sebagian besar alokasi TKD ke belanja K/L pada dasarnya juga dinikmati oleh seluruh rakyat di daerah. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, belanja negara pada 2026 direncanakan sebesar Rp 3.786,49 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 3.136,49 triliun dan TKD Rp 649,99 triliun. (*/HQ1)

Kodat86 Adukan ke KPK Soal ‘Dobel’ Mobdin Pimpinan Dewan Batam

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Cak Ta'in seusai mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Haqqnews.co.id  – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta’in Komari melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal sikap dan perilaku Pimpinan DPRD Kota Batam yang menerima ‘dobel’ mobil dinas Toyota Fortuner dan Hyundai Palisade.

Laporan ke bagian pengaduan lembaga anti rasua tersebut dilakukan Cak Ta’in pada Rabu, 3 September 2025. Menurutnya, penggunaan ‘dobel’ mobil dinas (mobdin) itu bukan saja soal etika perilaku Pimpinan DPRD yang ‘tamak’, tapi sudah masuk kategori tindak pidana korupsi, sebab sudah ada unsur gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri-sendiri dan orang lain.

“Kami sudah melaporkan persoalan mobil dinas dobel itu ke KPK. Biarkan penegak hukum yang menindak, karena sebelumnya kita sudah ingatkan berkali-kali tapi diabaikan,” kata Cak Ta’in kepada media di gedung Merah Putih KPK, pada Rabu (3/9/2025).

Menurut Cak Ta’in, persoalan mobil dinas dobel pimpinan dewan Kota Batam tersebut sudah tidak dapat diselesaikan secara persuasif, tapi harus represif dengan penegakan hukum. Bukti-bukti awal sudah diserahkan, tinggal menunggu tindak lanjut dan respon KPK selanjutnya. Persoalan mobil dinas ‘dobel’ tersebut juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan BPK.

“Persoalan ini sudah tidak dapat dikompromi, harus ditindak tegas. Apalagi unsur tindak pidana korupsi sangat nyata, yakni dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang melekat pada pimpinan tersebut. Kita sudah pelajari aturan tentang pemberian fasilitas mobil dinas tersebut. Jangankan dobel mobil, dobel tunjangan transportasi dan mobil dinas secara bersamaan saja tidak boleh,” paparnya.

Cak Ta’in seusai mengadu ke KPK, pada Rabu (3/9/2025).

Mantan Dosen Unrika Batam itu menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan mobil dinas dobel tersebut, mengingat ada kaitannya dengan anggaran. Presiden Prabowo Subianto sudah mengimbau dan menyerukan kepada semua elemen pemerintahan, termasuk di dalamnya pimpinan dewan, untuk melakukan efisiensi anggaran, tapi faktanya DPRD Batam berlaku sebaliknya.

Sebelumnya Cak Ta’in sudah mencoba mendesak aparat penegak hukum lokal untuk memberikan atensi terhadap penggunaan mobil dinas dobel tersebut, tapi tidak ada yang merespon. Untuk itulah laporan ke KPK dilayangkan setelah melalui kajian dan pertimbangan yang matang.

“Persoalan mobil dinas dobel ini bakal menjadi salah satu catatan dugaan kasus korupsi dari Kepri di KPK. Selain itu beberapa kasus yang sudah dilapor bahkan sudah diproses, ada yang dilimpahkan ke APH di daerah, tapi tetap diasistensi. Bukan tidak mungkin juga bakal ada kejutan baru dari kasus-kasus di Kepri tersebut, dari Kabupaten Bintan misalnya. Termasuk dugaan korupsi proyek pengadaan STS Crane UPT Pelabuhan Batuampar dan proyek revitalisasi Kolam Dermaga Utara yang mandek di penegak hukum lokal juga akan didorong agar diambil alih KPK,” imbuhnya. (*/HQ1)

Doa Nabi untuk Pemimpin dan Pejabat yang Susahkan Rakyat 

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Foto ilusrasi

Haqqnews.co.id  – Nabi Muhammad SAW sangat memberikan perhatian yang besar terhadap masa depan umatnya. Hal itu terlihat dari dalam banyak hal. Salah satunya melalui redaksi doa yang beliau ajarkan.

Inilah di antara doa-doa yang sering Rasulullah SAW panjatkan, berkaitan dengan umat Islam sebagai rakyat dan amanah kepemimpinan.”Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia,” demikian doa Rasulullah SAW dalam Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad.

Doa Rasulullah tersebut menyiratkan dua tipikal pejabat atau pemimpin yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula yang memudahkan mereka. Pemimpin yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari beliau. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia juga mendapat susah.

Kemudahan dan kesusahan yang maksudnya dalam hadis tadi bersifat umum, mencakup dunia-akhirat.As-Shan’ani berkata, “Kesusahan dalam hadis, mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi.”

Di antara bentuk kesusahan yang akan pemimpin atau pejabat bersangkutan terima, terdapat dalam hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang diamanahi mengurusi umatku lalu menyusahkan mereka, maka baginya Bahlatullahi. Para sahabat bertanya, apakah itu Bahlatullahi? Rasulullah menjawab, ‘Laknat Allah’ (HR Abu Awanah dalam kitab sahihnya).Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayang-Nya.

Padahal, jabatan adalah amanah yang sangat berat. Tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat itu bakal dikenang oleh rakyatnya sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat seperti itu justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya.Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan itu akan terus berlanjut di akhirat.

“Tidaklah seorang diamanahi memimpin suatu kaum kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga” (Bukhari dan Muslim).

Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan (yang tidak melanggar syariat), maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah. Bila pertolongan Allah sudah mengucur maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan.

Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Oleh karena itu, sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. (*/HQ1)

Cak Ta’in Laporkan KPU Batam ke Bawaslu, DKPP, dan Mendagri

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Cak Ta'in di Bawaslu melaporkan sejumpah pihak terkait proses Pilkada Kota Batam, Rabu (28/8/2025) lalu.

Terkait Penetapan Nama Li Claudia Chandra di Pengadilan Batam

Haqqnews.co.id  – Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Cak Ta’in mengadukan dan melaporkan KPUD Kota Batam kepada KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri terkait adanya dugaan kesalahan dalam proses Pilkada Batam 2024.

Menurut Cak Ta’in Komari SS, pihaknya perlu melaporkan adanya dugaan proses Pilkada Batam yang salah. KPUD Kota Batam sendiri seolah sengaja menutupi data dan informasi terkait Li Claudia Chandra dengan tidak memberikan data dan informasi yang dimohonkan secara resmi sejak bulan Juli 2025 lalu.

“Kami menilai KPUD Batam coba bermain-main. Sebenarnya tidak ada kepentingan mereka dengan tidak memberikan data dan informasi terkait pejabat negara yang dilakukan selama proses Pilkada Batam,” kata Cak Ta’in, Rabu (27/8/2025) seusai menyampaikan laporan ke Bawaslu, DKPP, dan Mendagri.

Cak Ta’in menjelaskan, persoalan permohonan data dan informasi terkait pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada Batam tahun 2024 ke KPUD Kota Batam akan ditindaklanjuti dengan permohonan melalui Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri. Begitu juga untuk permohonan salinan putusan Penetapan Nama Li Claudia Chandra pada Pengadilan Negeri Batam. “PN Batam akan kami Surati lagi yang kedua, sementara KPUD Batam tidak perlu lagi bersurat, karena sudah dijawab dan itu tidak menunjukkan sikap transparan dan profesional,” imbuhnya.

Lebih lanjut mantan Dosen Unrika Batam itu menegaskan, bahwa proses investigasi terkait status hukum nama Li Claudia Chandra akan terus dikejar sampai tuntas. Maka itu, pihaknya juga mengadukan persoalan KPUD Batam kaitannya dengan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra pada Bawaslu, DKPP, dan Mendagri. “Mereka lembaga resmi negara, termasuk penegak hukum, jadi apakah KPUD Batam dan PN Batam bisa menolaknya,” tanyanya.

Cak Ta’in juga melaporkan proses Pilkada Batam ke DKPP.

Sebelumnya Cak Ta’in sempat terkejut dengan berita permohonan penetapan nama Li Claudia Chandra pada Pengadilan Negeri Batam pada awal Juli 2025. Putusan yang semestinya dibaca pada 2 Agustus ditunda pada 11 Agustus 2025, itupun menyisakan tanda tanya. Nama Li Claudia Chandra sudah digunakan dalam proses pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tahun 2024, namun baru dimintakan penetapan pada pengadilan, sehingga ada dugaan nama tersebut bermasalah.

“Sampai kita bisa mendapatkan salinan putusan penetapan nama tersebut dari PN Batam, tahu posisinya seperti apa, baru kita dapat mengambil kesimpulan ada tidaknya unsur pelanggaran hukum di dalamnya dan perlu proses lanjutan. Kita sedang mempersiapkan langkah yang perlu baik gerakan terbuka maupun tertutup,” tegas Cak Ta’in.

Dengan pengaduan dan laporan kepada Bawaslu, DKPP, KPU, dan Mendagri maka bola sudah berpindah tangan. Cak Ta’in sangat yakin laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti secepatnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan. “Kan sekarang bukan musim pemilu atau pilkada, jadi ruang mereka memproses laporan ini sangat terbuka, apalagi bukti dan informasi yang kita sampaikan cukup lengkap,” paparnya.

Menjadi pertanyaan lagi, lanjut Cak Ta’in, PN Batam yang menerima permohonan penetapan nama tersebut dan hasilnya kemungkinan dikabulkan, sebab hingga saat ini tidak ada kejelasan dan penjelasan yang terbuka baik dari PN Batam maupun yang bersangkutan yakni Li Claudia Chandra. Bagaimana legal standing pemohon bisa diterima sekaligus sebagai obyek permohonan untuk ditetapkan, serta persoalan tempat perkara diajukan harusnya sesuai dengan alamat domisili dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.

“Harusnya Li Claudia Chandra sendiri yang jelaskan ke publik, apa urgensi dari permohonan penetapan namanya tersebut, sebab dia pejabat negara dan pejabat publik,” ujarnya. (*/HQ1)

Tokoh Masyarakat Batam Serukan Jangan Terprovokasi Isu SARA

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Tokoh masyarakat Batam menyerukan agar warga Batam jangan terprovokasi isu SARA.

Haqqnews.co.id  – Sejumlah elemen dan tokoh masyarakat Kota Batam menyerukan kepada semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi gerakan dan aksi yang cenderung merusak, terutama isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).  Belakangan sempat beredar kabar isu sara yang dikembangkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, terkait efek situasi nasional yang sempat memanas.

“Kita berharap semua pihak bersikap mawas diri, tidak mudah terprovokasi, terutama isu SARA. Kedepankan persatuan dan kebersamaan.” kata pimpinan pertemuan tokoh masyarakat lintas elemen, Muhammad Zainuddin di Kantor PWNU Kota Batam, Selasa (2/9).

Menurut Zainuddin, tidak diketahui sumbernya secara pasti namun isu SARA itu sempat membuat beberapa kelompok merasa khawatir. Untuk itu, pertemuan yang membuahkan pernyataan sikap bersama itu, sekaligus dijadikan imbauan kepada semua pihak agar bersikap tenang. “Bagi pihak-pihak yang mau menyampaikan aspirasi, diharapkan disampaikan dengan cara yang santun dan damai,” ujarnya.

Zainuddin menjelaskan pernyataan sikap ini sebagai bentuk dukungan berbagai seruan damai baik oleh pemerintah dan aparat keamanan. “Batam harus kita jaga bersama, sebab ini rumah kita,” ucapnya.

Ada tiga poin penting yang disampaikan dalam pernyataan sikap tokoh masyarakat berbagai elemen tersebut yakni: meneguhkan komitmen persatuan demi keutuhan NKRI; menghindari isu SARA dengan segala bentuk provokasinya; dan mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersikap dan bertindak yang adil dan transparan dalam menyelesaikan semua masalah yang ada.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan semua masalah, untuk itu kita berharap dilakukan secara transparan dan berkeadilan, sambil tetap menjaga ukuwah antar umat, etnis, dan golongan,” pungkasnya. (*/HQ1)

1...789...33Halaman 8 dari 33

━ Tentang

━ Ikuti Kami

© Design by Haqqnews 2024 I PT Batam Raya Digital Sukses