Haqqnews.co.id – Kompleksitas persoalan pembangunan dan tata kelola di Kabupaten Natuna mendorong lahirnya Archipelago Natuna Research Center (ANRC). Inisiator ANRC, Raja Mustakim menggandeng tujuh doktor asal daerah tersebut untuk mengurai masalah perbatasan melalui kebijakan berbasis data.
“Kami ingin anak-anak Natuna yang cerdas kembali membangun kampung halamannya,” kata Raja Mustakim di Batam, Sabtu (26/9/2026).
Ia menegaskan, berbagai persoalan di Natuna tidak bisa lagi diselesaikan dengan asumsi. Tata kelola perbatasan membutuhkan penelitian serius dari berbagai disiplin ilmu.
Posisi Natuna sebagai daerah kepulauan memunculkan tantangan lintas sektor yang rumit. Isu strategis membentang dari ekonomi, pendidikan, kemaritiman, hingga kelestarian sumber daya alam. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi fokus utama lembaga ini.
Kementerian Hukum RI telah mengesahkan kelembagaan ANRC melalui SK Nomor AHU-0000211.AH.01.07.Tahun 2026. Ketujuh akademisi pendiri lembaga ini meliputi Dr. H. Umar Natuna, Dr. H. Amirudin, Dr. H. Syahidun, Dr. H. Tirtayasa, Dr. Asmara Juana, Dr. H. Kamaruddin, dan Dr. Syahidin.
Mustakim, yang juga suami Bupati Natuna Cen Sui Lan, memosisikan ANRC sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan riil daerah. Ia sekaligus membantah anggapan bahwa lembaga ini eksklusif mengurus sektor minyak dan gas (migas).
“ANRC tidak dibentuk sebagai lembaga yang hanya berfokus pada migas,” tegasnya.
Migas memang masuk dalam isu strategis, tetapi cakupan kajian lembaga ini jauh lebih luas. Ruang lingkupnya mencakup desentralisasi fiskal, ekonomi biru, kebijakan publik, sosial-budaya, hingga geopolitik.
Hasil penelitian ANRC akan diterbitkan dalam bentuk policy paper (makalah kebijakan), policy brief (ringkasan kebijakan), dan rekomendasi resmi. ANRC menjamin independensi akademik dalam mengolah data dan menyusun setiap hasil analisis.
Meski bekerja secara mandiri, lembaga ini membuka pintu kolaborasi bagi pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat luas. Ruang partisipasi juga tersedia bagi diaspora dan generasi muda Natuna di berbagai negara.
Rumuskan Data Valid Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Saat ini, salah satu target mendesak ANRC adalah merumuskan data valid terkait bagi hasil sumber daya alam antara daerah dan pusat. Mustakim menilai data ini krusial untuk memperjuangkan hak ekonomi masyarakat perbatasan.
“Ketidakadilan ini akan kita ungkapkan ke pemerintah pusat dan pemangku kepentingan menggunakan data yang valid,” ujar Sekretaris Dewan Penasehat PWI Provinsi Kepri tersebut.
Ia berharap kehadiran ANRC bisa menghasilkan rekomendasi konkret yang mengubah arah kebijakan daerah dan pusat, bukan sekadar menjadi forum diskusi biasa. (*/hq2)
Editor: Tejo