Haqqnews.co.id  – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri 2027 sebesar Rp4.229.356 pada Jumat (20/11/2026). Angka ini naik Rp349.836 atau 9,02 persen dari UMP 2026 yang sebesar Rp3.879.520.
Ansar meneken keputusan ini melalui Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1232 Tahun 2026. Bersamaan dengan itu, ia juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp4.253.968.
Besaran UMSP tersebut juga naik 9,02 persen atau Rp351.872 dibanding UMSP 2026 yang tercatat Rp3.902.096. Jumlah sektor yang masuk UMSP bertambah dari 11 sektor pada 2026 menjadi 13 sektor pada 2027.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Diky Wijaya menjelaskan, penetapan upah mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Aturan terbaru memperluas rentang indeks alfa—faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan dalam rumus upah—dari 0,5–0,9 menjadi 0,5–1,0.
“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau,” ungkap Diky.
Dewan Pengupahan Kepri menggelar rapat pleno di Batam pada 19 November 2026 sebelum menyerahkan rekomendasi. Pembahasan berlangsung alot dan sempat beberapa kali diskors karena perbedaan usulan buruh dan pengusaha.
Serikat pekerja awalnya mengajukan indeks alfa 1,0 dengan merujuk nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kepri versi Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp5.977.587. Sebaliknya, pengusaha mengusulkan indeks alfa 0,5 karena mempertimbangkan tantangan ekonomi dan dinamika global.
Setelah mendengar masukan pemerintah dan akademisi, kedua pihak menyepakati indeks alfa 0,75. Kesepakatan inilah yang menjadi dasar rekomendasi besaran UMP dan UMSP kepada gubernur.
UMSP 2027 Cakup 13 SektorÂ
Sebanyak 13 sektor pada UMSP 2027 mencakup industri kimia dasar anorganik maupun organik, perkapalan dan perbaikan bangunan terapung, pertambangan minyak dan gas alam cair, panas bumi, fabrikasi konstruksi berat baja (jacket atau rig), serta pembangkitan listrik.
“Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya,” kata Diky.
Pemerintah Provinsi Kepri meminta pengusaha, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan mematuhi standar upah baru ini. Kebijakan tersebut menjadi acuan pengupahan di Kepri mulai berlaku untuk tahun 2027. (*/hq1)



