Haqqnews.co.id – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Aturan ini membuka penyitaan aset pelaku korupsi sekaligus kejahatan berat yang merugikan masyarakat luas, baik dengan maupun tanpa putusan pidana.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan aturan baru ini menyasar kejahatan yang merugikan publik secara luas. Aparat dapat menyita harta pelaku penipuan kripto, investasi bodong, travel umrah bermasalah, hingga bandar judi online.
“Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Dasco kembali menekankan penyitaan aset pelaku judi online masuk dalam skema aturan tersebut. “Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” katanya.
Pasal 4 ayat (1) mengatur perampasan aset tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana. Pasal 4 ayat (2) juga mencantumkan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi sesuai tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain korupsi, Pasal 4 ayat (3) memuat enam kelompok tindak pidana lain yang aset pelakunya dapat dirampas:
-
Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
-
Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
-
Tindak pidana penyelundupan manusia.
-
Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
-
Tindak pidana perdagangan orang.
-
Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Undang-undang ini tidak langsung berjalan begitu disahkan. Aturan baru berlaku 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset.
Regulasi ini juga tidak berlaku surut. Aparat hanya dapat menjerat tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang ini resmi diberlakukan. (*/hq1)



