Haqqnews.co.id – Afiliasi politik Gubernur Ansar Ahmad (Golkar) dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura (Gerindra) dengan partai penguasa di pusat belum berdampak signifkan bagi fiskal Kepulauan Riau (Kepri). Sejak awal hingga kini, Kepri tetap kekeringan fiskal lantaran lobi politik fiskal masih melempem.
Faktanya sejak awal pemerintah pusat justru memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kepri yang cukup besar hingga Rp534 miliar pada tahun anggaran 2026. Meskipun pemangkasan ini juga berlaku untuk daerah lain, tapi nominalnya bagi Kepri sangat besar lantaran APBD masih kecil.
Alokasi TKD Kepri anjlok dari Rp2,001 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp1,467 triliun pada 2026. Pemotongan drastis memaksa pemerintah daerah menyusutkan postur APBD 2026 secara ekstrem. Rencana anggaran yang semula sebesar Rp3,967 triliun merosot menjadi Rp3,471 triliun.
Gubernur Ansar Ahmad memang sempat memerotes kebijakan tersebut saat menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025) silam. Ansar menegaskan bahwa penurunan dana transfer mengancam keberlanjutan pembangunan infrastruktur antar-pulau. “Pemerintah daerah harus memangkas dan menunda berbagai program pembangunan,” tegas Ansar dalam audiensi itu.
Ketidaksignifikanan lobi fiskal koalisi besar Kepri ini juga terlihat pada sektor labuh jangkar. Meski Kepri memiliki jalur pelayaran tersibuk dunia, seluruh pendapatan jasa labuh jangkar masih menguap ke kas pusat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Daerah menanggung beban pengawasan dan risiko ekologis tanpa menerima kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai.
Selain itu, dukungan politik Gerindra dan Golkar di tingkat nasional hingga kini belum mampu mempercepat pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Payung hukum ini sangat mendesak untuk memberikan Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebagai insentif fiskal daerah maritim. Tanpa regulasi khusus, formula anggaran pusat tetap merugikan Kepri yang wilayahnya terdiri dari 96 persen lautan.
Kini, Pemprov Kepri harus berjuang sendiri meningkatkan PAD melalui pajak kendaraan bermotor untuk menambal defisit. Kepri bahkan memaksakan diri harus meminjam ke Bank Jabar (BJB) dengan alasan untuk infrastruktur. Posisi tawar lobi politik fiskal kepala daerah belum membuahkan keadilan fiskal bagi masyarakat kepulauan ini, sehingga tetap membuat ketergantungan terhadap dana transfer yang tidak stabil. (*/hq1)