Haqqnews.co.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepulauan Riau mengakui pelayanan informasi publik mereka masih lemah dan penuh kekurangan. Pengakuan ini muncul setelah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melontarkan kritik tajam terkait sulitnya akses data dan kualitas informasi pemerintah yang dianggap terlalu seremonial.
Kepala Diskominfo Kepri , Hendri Kurniadi, mengakui penyajian data dan informasi kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) saat ini belum optimal. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kamis (6/8/2026).
“Kami menyadari data dan informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang disampaikan masih belum optimal,” ujar Hendri. Ia berjanji akan menjadikan seluruh masukan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik ke depan.
Selain masalah konten, Ketua PWI Tanjungpinang, Suhardi, menyoroti hambatan fisik dalam mengakses informasi. Ia mendesak Diskominfo Kepri segera membangun Media Centre atau pojok wartawan sebagai pusat data resmi.
Fasilitas tersebut sangat krusial untuk menunjang kerja jurnalistik yang cepat, akurat, dan berimbang. PWI Kepri juga menawarkan kolaborasi berupa pelatihan jurnalistik bagi pegawai pemerintah guna meningkatkan kualitas penulisan berita di lingkungan OPD.
Baca Juga : Portal Kepri: Seremoni Pejabat Mendominasi Ketimbang Pembangunan dan Infrastruktur
Wakil Sekretaris II PWI Kepulauan Riau, Aji Anugraha, menyentil kualitas rilis berita pemerintah yang sering kali tidak utuh. Menurutnya, informasi yang dipublikasikan selama ini minim data teknis dan hanya menonjolkan kegiatan seremonial pejabat.
Aji mendesak agar setiap publikasi pemerintah menyertakan capaian program dan dampak nyata kegiatan bagi masyarakat. “Kami berharap memperoleh informasi yang utuh sehingga media memiliki lebih banyak pilihan angle dalam menyusun pemberitaan yang mendalam,” tegas Aji.
Forum evaluasi ini turut menghadirkan akademisi, Komisi Informasi, serta organisasi kemasyarakatan. Seluruh masukan dari para pemangku kepentingan akan menjadi dasar bagi Diskominfo untuk menyempurnakan standar pelayanan informasi di Kepulauan Riau. (*/hq1)
