back to top
27.2 C
Riau Islands
Rabu 4 Maret 2026
Beranda blog Halaman 2

Ekonomi Ibu Kota Kepri Kian Melambat 

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Gerbang Tanjungpinang di kota lama Ibu Kota Kepri itu.

Haqqnews.co.id – Ekonomi Tanjungpinang, Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kian melambat dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhannya, bahkan disebut terendah di Kepri dengan hanya 2,9 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang, tercatat ekonomi Tanjungpinang tumbuh 3,78 persen pada 2024, lebih lambat dibanding 2023 yang tumbuh 4,92 persen. ​

Terbaru, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyebut pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang hanya 2,9 persen. Hal itu Nyanyang ungkapkan dalam Rapimprov Kadin Kepri, bulan November 2025 lalu. ​

Walaupun di tingkat provinsi, BPS Kepulauan Riau mencatat ekonomi Kepri tumbuh 7,48 persen pada Triwulan III 2025 (year-on-year). Pertumbuhan Kepri itu lebih ditopang oleh industri pengolahan, pertambangan, serta investasi (PMTB) di Batam serta Migas di Natuna. ​

Penyebab Kelesuan

Dalam data BPS, struktur ekonomi Tanjungpinang masih bergantung pada komponen pengeluaran, termasuk belanja pemerintah, sehingga ekonomi kota mudah melambat saat realisasi anggaran tersendat.

Belum lagi tekanan harga yang menahan konsumsi. Pada Desember 2025, BPS mencatat inflasi bulanan Tanjungpinang 1,28 persen (month-to-month), lebih tinggi dibanding Batam 1,14 persen. Sejumlah laporan menjelaskan kenaikan harga pangan dan emas ikut mendorong tekanan inflasi di Kepri pada awal 2026.

Sejumlah forum dan pembahasan daerah di Tanjungpinang menyoroti hambatan investasi seperti lahan dan infrastruktur, yang membuat investasi belum memberi dorongan besar bagi pertumbuhan Tanjungpinang. (*/hq1)

Cak Ta’in Ingatkan Amsakar Jangan Terjebak Drama Lempar Tanggung Jawab Soal Limbah B3

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Cak Ta'in Komari

HAQQNEWS.CO.ID – Ketua Kodat86 Cak Ta’in Komari mengingatkan Kepala BP Batam Amsakar Ahmad agar tidak terjebak dalam ‘drama’ saling lempar tanggung jawab antara BP Batam dan Bea Cukai, dan segera memimpin langkah penanganan tegas terhadap ribuan kontainer limbah elektronik beracun yang membanjiri Batam sejak Oktober 2025.​

Cak Ta’in menilai sikap Amsakar yang hanya mengirim surat dan menunggu keputusan pusat justru membuka ruang bagi drama birokrasi. “KLHK dan Bea Cukai sudah merekomendasikan re-ekspor karena mengandung B3. Faktanya, kontainer itu tidak dikirim balik, malah terus bertambah,” katanya kepada wartawan, Senin (6/1/2026).​

Amsakar Diminta Ambil Kendali

Sebagai Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar dinilai memiliki kewenangan strategis menghentikan alur masuk limbah dan memastikan re-ekspor berjalan. “Apa mungkin kepala BP Batam tidak tahu soal persetujuan impor ribuan kontainer ini? Apa direktur lalu lintas barang berani ambil keputusan sendirian tanpa sepengetahuan atasannya?” kata Cak Ta’in.​

Mantan jurnalis dan staf ahli DPRD ini menekankan Amsakar harus keluar dari pola tunggu-menunggu. “Kami dapat informasi kontrak pengiriman mencapai 8.000-10.000 kontainer. Barang ini berbahaya menurut KLHK. Mau diapakan?” tanyanya.

Kontainer Terus Bertambah

Kontainer limbah elektronik mulai masuk Oktober 2025 dan terus berdatangan hingga Desember 2026. Bea Cukai Batam mencatat jumlah kontainer mencapai 914 unit pada awal Januari 2026. Barang itu kini menumpuk di Pelabuhan Batuampar dengan pengawalan aparat keamanan.​

Cak Ta’in mendesak Amsakar mengambil langkah konkret, bukan sekadar menjadi penonton dalam drama antar-institusi. “Setelah KLHK menyatakan barang ini mengandung B3 dan merekomendasikan re-ekspor, BP Batam dan Bea Cukai seharusnya bertindak tegas. Tapi sepertinya ada yang disembunyikan,” katanya.​

Dugaan Tekanan dan Kebakaran Mencurigakan

Cak Ta’in menyebut beredar kabar Dinas Lingkungan Hidup Batam ditekan membuat rekomendasi bahwa barang itu bukan B3. Limbah di kawasan PT Logam Internasional Jaya, Sagulung, terbakar Sabtu (4/1/2026). Warga menduga kebakaran sengaja dilakukan perusahaan karena menolak bantuan pemadaman dari warga.​

PT Logam Internasional Jaya adalah salah satu dari tiga importir limbah elektronik B3. Dua perusahaan lainnya adalah PT Esun Internasional Utama Indonesia dengan 386 kontainer dan PT Batam Battery Recycle Industry.​

Pembekuan Izin Dipertanyakan

Cak Ta’in mempertanyakan strategi pembekuan izin ketiga perusahaan. “BP Batam dan Bea Cukai seharusnya menolak penerbitan P4B atau PPFTZ agar barang wajib di-re-ekspor. Tapi mereka malah membekukan izin ketiga perusahaan. Lalu siapa yang akan me-re-ekspor barang ini?” katanya.

Dia mendesak Amsakar mengambil alih komando penyelesaian kasus ini, termasuk proses hukum, agar tidak berlarut dalam drama birokrasi yang merugikan lingkungan dan masyarakat Batam. (*/hq1)

Syok Berat PNS Kepri! Muncul Rumor TPP Desember Potong Jumbo

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Foto ilustrasi.

Haqqnews.co.id – Syok berat melanda di lingkungan PNS Pemprov Kepulauan Riau. Kabar TPP Desember 2025 bakal dipotong jumbo membuat mereka ”menjerit’ jelang akhir tahun.

Rumor pemotongan jumbo akibat pajak progresif akhir tahun menyebar kilat di internal PNS. Bahkan pejabat setingkat kepala bidang disebut tak luput dari potongan yang terancam menggerus separuh lebih TPP bersih.

“Panik, ya paniklah. Ini bukan soal potong sedikit, tapi sampai separuh,” kata seorang PNS di satu OPD yang meminta identitasnya dirahasiakan. “Belum lihat slip saja kami sudah deg-degan. Cicilan dan biaya sekolah anak bagaimana?” tuturnya, Rabu (24/12/2025)

Sebagian besar PNS Pemprov Kepri membicarakan satu hal: seberapa besar TPP Desember mereka akan lenyap. Percakapan antar PNS dipenuhi spekulasi dan hitung-hitungan kasar yang makin menambah rasa syok.​

“Isunya sekarang ya hitung-hitungan TPP Desember. Ada yang bilang minus jutaan, ada yang bilang tinggal setengah. Tak bisa cakaplah,” ujar seorang pegawai. Namun tidak ada penjelasan resmi dari atasan. Yang berkembang justru syok massal.

Seorang staf sekretariat mengaku informasi mendadak ini yang paling menyakitkan. “Kalau dari awal tahun sudah dijelaskan, kami bisa atur keuangan pelan-pelan,” imbuhnya. “Ini muncul mendadak di ujung tahun. Rasanya disambar petir dari belakang—lemah kami jadinya.”

Kepanikan membesar karena sebagian besar PNS mengaku tak terima bukti potong pajak bulanan. Mereka tak tahu berapa pajak yang sudah dipotong dan berapa lagi yang bakal ditarik di Desember.​

“Kami pegawai biasa, bukan ahli pajak. Bukti potong bulanan tidak tahu berapa?” kata seorang pejabat eselon III. “Tiba-tiba kabar potong besar datang. Bagaimana kami tidak panik?”

Yang memperburuk situasi: Isu ini meledak di akhir tahun, saat beban keuangan PNS sedang puncak-puncaknya. Cicilan rumah, kendaraan, pinjaman konsumtif, biaya sekolah dan kuliah anak—semua bisa jatuh tempo bersamaan.

“Anak mau daftar ulang kampus, yang kecil bayar SPP, semua tunggu TPP Desember,” keluh seorang PNS. “Kalau benar dipotong besar, kami harus gali lubang tutup lubang lagi. Ini bukan cemas biasa—ini syok yang nyata.”

Aturan Pajak Disoal

Aturan perpajakan memang menetapkan Desember sebagai masa rekonsiliasi pajak setahun penuh. Total penghasilan dihitung ulang, lalu PPh 21 disesuaikan dengan tarif progresif.​

Masalahnya: PNS Kepri banyak merasa tak pernah dapat sosialisasi memadai soal mekanisme ini. Bagi mereka, penjelasan teknis kalah jauh dari kenyataan pahit: penghasilan bersih tergerus tajam saat kebutuhan sedang memuncak.​

“Saat ini notifikasi bank bisa bikin was-was” kata seorang PNS lainnya. “Bukan senang tunggu TPP, tapi takut lihat saldo. Seharusnya ada penjelasan terbuka sebelum kami syok berat, bukan setelah nanti TPP masuk.”

Hingga berita ini ditulis, Pemprov Kepri tidak mengeluarkan penjelasan resmi soal besaran potongan TPP Desember 2025. Namun syok berat di kalangan PNS membesar seiring mendekatnya waktu pencairan. (*/hq1)

Saat Jalur Resmi Macet, Bawang ‘Bule’ Jadi Primadona Dapur Kepri

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Bawang Birma

HAQQNEWS.CO.ID – Pukul 04.00 pagi, hiruk-pikuk Pasar Tos 3000, Jodoh, Batam, sudah memuncak. Di sudut los basah, Mamat (45)__bukan nama sebenarnya__membawa karung jaring merah mencolok ke meja lapaknya.

Isinya bukan bawang merah Brebes yang kecil, melainkan bawang berukuran jempol orang dewasa, berwarna pucat kemerahan. Pedagang pasar menyebutnya “Bawang Birma”.

“Ini penyelamat, Bang. Kalau nunggu bawang Jawa, kapal tak masuk-masuk karena ombak tinggi. Kalaupun ada, harganya sudah Rp45 ribu modalnya. Ini saya bisa jual Rp28 ribu ke pembeli,” kata Mamat, akhir pekan lalu (20/12/2025).

Di tengah lonjakan harga sembako jelang Natal dan Tahun Baru di Provinsi Kepulauan Riau, komoditas yang diduga masuk tanpa dokumen pabean resmi ini justru menjadi buruan.

Impor bawang merah konsumsi sebenarnya diatur ketat untuk melindungi petani lokal. Barang yang masuk tanpa melalui Balai Karantina Pertanian berisiko membawa organisme pengganggu tumbuhan atau residu pestisida berlebih.​

Sumiati (52)__bukan nama sebenarnya__pemilik katering di Batam Centre, mengakui legalitas urusan nomor sekian. Urusan nomor satu adalah dapur yang harus tetap mengepul dengan modal yang masuk akal.

“Minggu lalu saya cari bawang lokal, barangnya kosong. Ada sedikit, tapi banyak yang busuk karena mungkin banjir di Sumatra. Terus saya lihat ada bawang bombai merah sama bawang Birma. Ya sudah, saya ambil. Kalau pakai harga pasar resmi, katering saya rugi bandar,” tuturnya. ​

Sumiati mengakui rasa bawang ini tak sesedap bawang lokal. Lebih banyak air, kurang wangi. “Tapi kalau sudah digiling jadi bumbu rendang, siapa yang tahu?” ujarnya.

Ketergantungan Kepri pada pasokan luar membuat provinsi ini rentan. Ketika jalur logistik resmi dari Sumatra Utara dan Sumatra Barat lumpuh akibat banjir dan cuaca ekstrem akhir tahun ini, hukum penawaran-permintaan bekerja liar.

Seorang sumber di pelabuhan rakyat kawasan Barelang menuturkan, aktivitas “kapal hantu”—sebutan untuk speed boat fibreglass bermesin ganda yang biasa masuk malam hari—biasanya terpantau meningkat saat cuaca laut memburuk bagi kapal Roro resmi.

“Mereka (penyelundup) tahu pasar lagi teriak butuh barang. Ombak besar sedikit mereka terobos, karena untungnya berlipat ganda. Barangnya bukan cuma bawang, kadang gula, kadang sosis, sampai beras wangi,” ungkap sumber itu.

Barang-barang ini kemudian merembes ke pasar-pasar pinggiran, mengisi kekosongan pasokan resmi.​

Risiko Kesehatan 

Peredaran bawang “Birma” ini ada risiko. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau (Karantina Kepri), drh. Herwintarti, menegaskan bahaya pangan ilegal. “Barang yang masuk tanpa lapor karantina tidak terjamin keamanannya. Kita tidak tahu apakah mengandung formalin, logam berat, atau hama penyakit yang bisa merusak di masa depan,” tegasnya.​

Bea Cukai Batam sepanjang Desember ini menggelar operasi laut. Awal Desember lalu, ribuan karung bawang bombai ilegal ditemukan dibuang pemiliknya di kawasan Melcem, Batam, karena takut terjaring razia.

Namun, seperti memencet balon, ditekan di satu sisi, balon menggelembung di sisi lain. Selama kesenjangan harga antara barang legal yang langka dan barang ilegal yang murah masih menganga lebar, “Bawang Birma” tetap menjadi tamu tak diundang—tapi diharapkan—di meja makan warga Kepri.

Bagi Mamat dan Sumiati, ini bukan soal melanggar hukum, melainkan bertahan hidup di tengah badai harga. “Kami cuma mau masak, Pak. Kalau pemerintah bisa kasih barang resmi yang murah dan ada terus, ngapain kami beli kucing dalam karung?” pungkas Sumiati. (*/hq1)

Batam Ubah Haluan: Dari Infrastruktur ke Pelayanan dan Inovasi

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad (tengah) di sela perayaan HUT ke-196 Kota Batam pada Kamis (18/12/2025) di Dataran Engku Putri, Batam Centre.

Haqqnews.co.id – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengubah arah pembangunan kota dari infrastruktur fisik ke pelayanan publik dan inovasi digital. Namun tidak menghentikan pembangunan fisik.

“Keunggulan Batam tidak lagi diukur dari lebar jalan atau tinggi gedung, tetapi dari kecepatan penerbitan izin usaha dan transparansi birokrasi,” kata Amsakar di hadapan ribuan peserta upacara, pada Kamis (18/12/2025) bersempena Hari Jadi Batam ke-196 di Dataran Engku Putri.   ​

Batam terus menjadi motor penggerak utama ekonomi Kepri yang tumbuh impresif sebesar 7,48 persen pada triwulan III 2025. Namun Amsakar menilai angka itu tidak cukup tanpa perbaikan kualitas layanan publik.​

Wali kota menyebut tiga fokus baru: percepatan perizinan usaha, transparansi birokrasi, dan peningkatan kompetensi SDM untuk industri teknologi. Pemerintah kota akan mempercepat digitalisasi layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik.

Amsakar menegaskan pembangunan infrastruktur fisik tetap berlanjut. Namun, pemerintah akan mengintegrasikannya dengan sistem pelayanan digital.​

“Kita membangun ekosistem inovasi agar setiap warga merasakan pemerintah yang melayani, bukan mempersulit,” tambah Amsakar. Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra turut hadir dalam acara tersebut.​

Peringatan HJB ke-196 dimeriahkan atraksi udara dari Lanud Hang Nadim dan parade budaya. Acara juga menampilkan air show bertajuk Batam Solidarity for Sumatera. (*/hq1)

Penganggur Kepri Tembus 72.560 Orang, 13.622 Putus Asa Cari Kerja

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Foto ilustrasi.

Haqqnews.co.id – Jumlah pengangguran di Kepulauan Riau mencapai 72.560 orang. BPS Kepri per Agustus 2025 mencatat angka ini meningkat seiring naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 6,45 persen.

TPT naik 0,06 persen poin dari Agustus 2024. Lebih mengkhawatirkan dari itu, 13.622 orang telah putus asa alias menyerah mencari kerja karena pesimis mendapat pekerjaan.

Kota Batam menyumbang beban terberat. Dinas Tenaga Kerja Batam mencatat 26.412 pencari kerja masih terdaftar aktif.

Humas BPS Kepri, Resa Surya Utama mengatakan kelompok yang menyerah ini tidak lagi dihitung sebagai angkatan kerja. “Warga yang tidak bekerja dan menyerah mencari kerja itu dipicu rasa pesimis mendapatkan pekerjaan di Kepri,” imbuh Resa.

Generasi Z Dominan

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnakertrans Kepri, Suryadi mengatakan Generasi Z menyumbang 60 persen dari total pengangguran.

“Pemicunya lulusan SMA/SMK yang frustasi. Setiap tahun ada 32.000 lulusan baru, tapi 40 persennya langsung mencari kerja di pasar yang terbatas,” sebut Suryadi.

Terjadi persaingan yang makin ketat akibat masuknya pencari kerja dari luar Kepri yang membanjiri Batam. (*/hq1)

ASN Pusat-Daerah Bisa Flexible Work 29-31 Desember

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
ASN

Haqqnews.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dapat menerapkan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja pada tanggal 29-31 Desember 2025.

Kebijakan fleksibel ini juga berlaku untuk ASN yang bekerja di lingkungan TNI dan Polri. Rini telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan flexible working arrangement selama periode tersebut.

“Saya sudah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk bisa melaksanakan flexible working arrangement selama tanggal 29 sampai tanggal 31,” ujar Rini saat ditemui wartawan di Jakarta Creative Hub pada Kamis (18/12/2025).

Kebijakan WFA di akhir 2025 telah diatur dalam keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB. Pemerintah akan mengeluarkan surat edaran sebagai landasan resmi pelaksanaan kebijakan ini.

Rini menyebutkan bahwa WFA diberlakukan untuk mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di akhir tahun. Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh Airlangga Hartarto dalam sidang paripurna

Pelayanan Publik Tetap Prioritas

Meskipun memberikan fleksibilitas kerja kepada ASN, Rini mengimbau agar pelayanan publik kepada masyarakat yang diselenggarakan pemerintah tetap terlaksana dengan baik. Dia memastikan bahwa masyarakat tetap dapat dilayani dan masih dapat memberikan laporan langsung terhadap kinerja pemerintah melalui portal www.lapor.go.id.

“Sehingga masyarakat juga tetap dapat dilayani dan juga masyarakat masih dapat memberikan laporan langsung terhadap kinerja pemerintah melalui www.lapor.go.id,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang turut hadir, menambahkan bahwa tujuan kebijakan ini adalah mengurangi kemacetan di akhir tahun sekaligus memastikan produktivitas tidak terganggu.

Berlaku untuk Sektor Swasta dengan Kondisi Tertentu

Sistem kerja WFA juga dapat diterapkan oleh pekerja swasta di berbagai sektor yang memungkinkan. Namun, WFA dikecualikan untuk sektor yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, kesehatan, manufaktur, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya. (*/hq1)

OPD Penghasil dan BUMD Berkinerja Lemah Sebabkan Krisis Fiskal Kepri

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Wahyu Wahyudin

Haqqnews.co.id – Kinerja lemah dari dinas-dinas penghasil uang daerah (OPD) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dituding sebagai penyebab utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak naik signifikan. Akibatnya, uang daerah semakin tipis, pembangunan bisa terhambat, dan beban gaji pegawai membengkak.​

Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin. S.E., M.M., sudah memeringatkan sejak pertengahan 2025 bahwa hal itu seperti “alarm darurat keuangan daerah”. Beban gaji pegawai sudah hampir melebihi 30 persen dari anggaran daerah (APBD). “Gaji pegawai sudah terlalu besar, lebih dari 30 persen anggaran. Kalau dinas penghasil PAD tidak segera digerakkan, anggaran kita bisa ambruk,” katanya, dikutip 14 Desember 2025 dari situs DPRD Kepri.​

Wahyu menyalahkan dinas teknis seperti BP2RD dan DKP karena kurang inisiatif. Mereka gagal pakai cara sederhana seperti potong pajak sementara, hapus denda lama, atau promosi layanan agar orang lebih banyak bayar pajak. “Diskon pajak, hapus denda, promosi layanan—itupun belum dimanfaatkan sepenuhnya. Padahal ini bisa langsung bikin orang mau bayar pajak lebih banyak,” ujarnya.​

Ia mengusulkan untuk membuat unit lab terpadu dari fasilitas dinas yang sudah ada, untuk uji kualitas ikan, tanaman, dan produk kecil. “Kita sudah punya lab di beberapa dinas, tapi belum dijadikan bisnis daerah. Kalau dioptimalkan, ini bisa jadi sumber uang baru yang stabil,” tambahnya.​

Wahyu juga mengeritik pengelolaan tanah kosong, bangunan rusak, dan gudang tak terpakai milik daerah yang dibiarkan menganggur, bukan disewakan atau diajak kerja sama investor. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun disebut jadi beban karena tidak membantu menambah PAD. “BUMD jangan cuma makan anggaran. Harus kejar target dan punya rencana bisnis. Kalau stuck terus, lebih baik dievaluasi total,” tegasnya.​

Untuk itu, DPRD meminta Pemprov segera merapatkan dinas penghasil PAD, buat rencana yang lebih jelas, dan periksa ulang BUMD. “Kita tak bisa bergantung lagi pada dana pusat. Kalau Kepri mau mandiri dan bangun sendiri, PAD harus prioritas utama,” tutup Wahyu. (*/hq1)

PNS Kepri Kini Dibayangi Potongan TPP 23,04 Persen

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Foto ilustrasi.

Haqqnews.co.id – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dibayangi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan hanya 7,65 persen. Akan tetapi mencapai 23,04 persen sepanjang tahun 2026.

Pemprov Kepri sebelumnya mengungkapkan rencana besaran potongan TPP sebesar 7,65 persen setiap bulannya. Namun, ketika ditambah dengan pembayaran TPP yang hanya diberikan 10 bulan (bulan ke-11 dan ke-12 tidak dibayar), potongan sebenarnya menjadi jauh lebih besar, yaitu sekitar 23,04 persen dari total TPP tahun 2026.

Hitungan sederhananya, sebagai berikut:  ​

Jika TPP normal setiap bulan adalah Rp1 juta (sebagai contoh), maka:

Kondisi Normal:

  • TPP per bulan: Rp1 juta

  • Dibayar 12 bulan

  • Total TPP setahun: Rp12 juta

Rencana Tahun 2026 (dengan kebijakan baru):

  • TPP per bulan setelah dipotong 7,65%: Rp923.500

  • Dibayar hanya 10 bulan

  • Total TPP setahun: Rp9.235.000

  • Total pengurangan: Rp2.765.000 atau 23,04 %

Meskipun potongan yang diumumkan sebesar 7,65 persen per bulan, namun dampaknya PNS Kepri saat ini dibayangi pengurangan TPP tahunan mencapai sebesar 23,04 persen.

Kekhawatiran Beban Hidup

PNS Pemprov Kepri mayoritas tinggal di daerah kepulauan dengan biaya hidup tinggi, seperti harga sembako, transportasi antarpulau, dan sekolah anak yang mahal. Banyak yang bergantung pada TPP sebagai penopang utama gaji bulanan, untuk bayar cicilan rumah KPR, motor, atau pinjaman bank. Keresahan mereka akibat rencana potongan TPP kan bertambah karena trauma keterlambatan TPP pada 2025.

Seorang PNS senior di Tanjungpinang curhat, “Janji 22 September 2024 bilang TPP aman, eh sekarang bohong besar. Cicilan rumah, sekolah anak, semuanya terancam macet. Hidup di kepulauan ini sudah mahal!”

PNS lain protes, “Kami kerja bertahun-tahun, kok PPPK baru yang dapat prioritas? TPP kami dipotong 7,65 persen secara keseluruhan, plus dua bulan hilang, sementara tunggakan TPP 2025 selama ini sudah bikin trauma.” Banyak pegawai khawatir ekonomi keluarga goyah, belanja harian terpangkas.

Kebanyakan PNS merasa khawatir dengan pengurangan pendapatan yang signifikan. Dengan potongan efektif sebesar 23,04 persen per tahun, hal ini memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama di masa inflasi.​

Para PNS mengungkapkan kekhawatiran bahwa dampak kebijakan ini lebih besar dari yang sebelumnya mereka bayangkan ketika hanya mendengar angka 7,65 persen.

Gubernur Kepri Sebut Bersifat Sementara

Namun Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. berjanji bahwa kebijakan potongan TPP bersifat sementara. Ketika kondisi keuangan daerah membaik, TPP ASN akan dikembalikan ke normal atau bahkan ditambah.

“Ketika APBD sudah mulai membaik ditopang sumber-sumber pendapatan baru, maka TPP ASN akan kembali normal, bahkan bisa saja bertambah nominalnya,” imbuh Ansar.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, juga menekankan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar TPP tetap berjalan optimal. “Ini upaya kita agar TPP 13 dan TPP 14 tetap terpenuhi. Kami berkewajiban memberikan yang terbaik untuk ASN,” imbuhnya. (*/hq1)

PNS Kepri Mulai Resah, TPP Hilang 2 Bulan, Janji 2024 Berantakan!

Penulis
Redaksi Haqqnews
-
Ilustrasi

Haqqnews.co.id – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mulai resah. Mereka kaget karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) rencananya dihilangkan dua bulan, yaitu November dan Desember 2026.

Dua bulan TPP itu sudah dihapus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan. Padahal, ini bertentangan dengan janji Pemprov pada 22 September 2024. Janji 2024 berantakan !  Saat itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lewat konferensi pers bilang TPP ASN pasti aman dan tidak akan dipotong sama sekali. Isu pemangkasan disebut hanya hoaks.

PNS Pemprov Kepri mayoritas tinggal di daerah kepulauan dengan biaya hidup tinggi, seperti harga sembako, transportasi antarpulau, dan sekolah anak yang mahal. Banyak yang bergantung pada TPP sebagai penopang utama gaji bulanan, untuk bayar cicilan rumah KPR, motor, atau pinjaman bank. Keresahan mereka makin tinggi karena trauma keterlambatan TPP pada 2025.

Seorang PNS senior di Tanjungpinang curhat, “Janji 22 September 2024 bilang TPP aman, eh sekarang bohong besar. Cicilan rumah, sekolah anak, semuanya terancam macet. Hidup di kepulauan ini sudah mahal!”

PNS lain protes, “Kami kerja bertahun-tahun, kok PPPK baru yang dapat prioritas? TPP kami dipotong 7,65 persen secara keseluruhan, plus dua bulan hilang, sementara tunggakan TPP 2025 selama ini sudah bikin trauma.” Banyak pegawai khawatir ekonomi keluarga goyah, belanja harian terpangkas.

Alasan penghapusan TPP dua bulan karena dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat turun Rp495 miliar, plus biaya tunjangan untuk 6 ribu PPPK baru. Total pemangkasan TPP mencapai 7,65 persen mulai Januari hingga Oktober 2026, plus hilangnya November dan Desember 2026.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad, S.E, M.M., mengonfirmasi pemangkasan ini bersifat sementara demi jaga APBD tetap kuat. “TPP akan normal lagi kalau PAD membaik. THR dan gaji ke-13 tetap dibayar penuh, mohon ASN maklum demi kepentingan bersama,” ujarnya. (hq1)

123...33Halaman 2 dari 33

━ Tentang

━ Ikuti Kami

© Design by Haqqnews 2024 I PT Batam Raya Digital Sukses