Haqqnews.co.id – Menghadapi tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta agar ada evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
”Lakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja BUMD serta pengelolaan asetnya,” tegas Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M.
Wahyu melanjutkan, evaluasi diperlukan karena BUMD berperan dan harus berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). BUMD Kepri seperti lain PDAM Tirta Kepri, PT Pembangunan Kepri, dan PT Pelabuhan Kepri.
Wahyu menyinggung langsung kinerja BUMD, yang dinilainya belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam menyumbang PAD maupun devisa daerah. “BUMD jangan hanya jadi beban APBD. Harus kejar target, harus punya visi bisnis. Kalau mandek terus, lebih baik dievaluasi total,” tegasnya.
Evaluasi itu mendesak lantaran Kepri ke depan, tidak lagi bisa hanya mengandalkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Terlebih dalam dua tahun terakhir, pemerintah pusat sudah memangkas dana transfer ke daerah (TKD).
”Waktu berbenah bahkan sudah sangat sempit bagi Kepri,” imbuh Wahyu, yang dikutip dari website resmi DPRD Kepri, Sabtu (1/11/2025).
APBD Kepri bakal terseok-seok akibat meningkatnya belanja pegawai, terutama dari rekrutmen besar-besaran PPPK, membuat ruang fiskal untuk pembangunan semakin sempit. Ia tak segan menyebut situasi ini sebagai “alarm darurat fiskal” bagi Pemprov.
Ia menilai, tanpa langkah luar biasa, target pendapatan sebesar Rp3,6 triliun dalam APBD 2026 hanya akan menjadi angka kosong di atas kertas. “Beban belanja pegawai sudah melewati ambang batas. Kalau tidak segera kita dorong sektor-sektor penghasil PAD, kita bisa kolaps secara anggaran,” papar Wahyu.
Untuk itu, Wahyu mengingatkan, selain BUMD, seluruh OPD penghasil agar menyusun peta jalan penguatan PAD.
Menurutnya, kelesuan kinerja OPD penghasil PAD menjadi biang kerok stagnannya pendapatan daerah. Ia menyoroti minimnya inisiatif dari sejumlah dinas teknis yang seharusnya bisa menjadi lokomotif penerimaan daerah.
“Diskon pajak, pemutihan denda, promosi layanan, itu strategi dasar yang belum dimanfaatkan maksimal. Padahal ini bisa langsung mendongkrak minat wajib pajak,” ujarnya.
Ia juga mendorong strategi ekstensifikasi dengan mencari sumber-sumber PAD baru. Salah satu ide konkret yang ia tawarkan adalah membentuk UPTD Laboratorium yang bisa melayani pengujian mutu dan hasil produksi, baik dari sektor perikanan, pertanian, maupun industri kecil.
“Kita punya fasilitas lab di beberapa OPD, tapi belum terkelola jadi unit usaha daerah. Kalau dioptimalkan, ini bisa jadi sumber PAD baru yang sustain,” tambahnya.
Masalah lain yang menjadi sorotan Wahyu adalah lemahnya optimalisasi aset daerah. Menurutnya, masih banyak aset milik Pemprov Kepri yang menganggur tanpa manfaat ekonomi apa pun.
“Aset-aset seperti lahan kosong, bangunan mangkrak, gudang tidak dipakai, itu semua bisa disewakan atau dikerjasamakan dengan investor. Tapi dibiarkan tidur,” lanjutnya. (*/hq)
