Haqqnews.co.id – Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Kepulauan Riau menghadapi krisis keuangan akut. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Desember 2025 dipotong 50 persen lebih untuk bayar pajak, sedangkan TPP Januari 2026 belum cair hingga awal Februari ini.
Kondisi ini memukul keras PNS terlebih TPP sudah menjadi sumber penghasilan utama. Pemotongan dan keterlambatan menciptakan kehilangan pendapatan yang hampir dua bulan.
“Ini benar-benar parah sih. Desember dapat setengah, Januari sampai sekarang belum ada kabar. Bagaimana kami mau mempersiapkan kebutuhan Ramadan?” keluh seorang PNS Pemprov Kepri, Rabu (4/2/2026).
Dia enggan menyebutkan identitas karena khawatir mendapat tekanan dari atasan.
Keterlambatan memperparah situasi. Ramadan 1447 H diprediksi jatuh jelang akhir Februari 2026, artinya kebutuhan rumah tangga PNS akan melonjak dalam hitungan minggu. Sementara itu, pendapatan mereka justru anjlok drastis.
Ketidakpastian juga membayangi. Mulai 2026, Pemprov Kepri memangkas TPP secara permanen 7,65 persen untuk dialokasikan ke tunjangan PPPK. Pemerintah provinsi juga hanya menganggarkan TPP untuk 10 bulan, bukan 12 bulan seperti biasanya.
Terpaksa Putar Otak
Sejumlah PNS terpaksa meminjam uang untuk bertahan hidup. Ada yang berutang ke keluarga dan teman, ada pula yang nekat mencari pinjaman sana-sini.
“Kami tidak mau, tapi terpaksa. Anak-anak harus tetap sekolah, tagihan listrik dan air harus dibayar,” kata seorang PNS yang mengaku sudah berutang ke teman.
PNS lain mencari penghasilan tambahan. Sebagian berhemat ketat dengan memangkas pengeluaran, sebagian lagi membuka usaha sampingan seperti berjualan online atau menjadi reseller produk.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri belum memberikan kepastian kapan TPP Januari 2026 dicairkan. Keterlambatan serupa kerap terjadi karena pemda memprioritaskan pelunasan tunggakan dan menunggu dana transfer dari pemerintah pusat masuk ke kas daerah.
DPRD dan Pemprov Kepri telah sepakat menunda penganggaran TPP dua bulan pada APBD 2026. Keputusan ini diambil setelah pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp495 miliar.
Pemotongan TKD memaksa Pemprov Kepri mengencangkan ikat pinggang. Selain menunda TPP, pemerintah provinsi memangkas TPP secara permanen 7,65 persen untuk menutup tunjangan ribuan PPPK yang terus bertambah.
Para PNS kini hanya bisa menunggu dan berharap pencairan segera dilakukan sebelum kebutuhan Ramadan semakin mendesak. (*/hq1)
