Haqqnews.co.id  – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sengaja tidak mengundang Gubernur Ansar Ahmad dalam acara pelantikan pengurus periode 2023–2028. Keputusan ini merupakan buntut dari sikap gubernur yang ‘cuek’ terhadap tiga surat permohonan audiensi PWI Kepri sebelumnya.
Isu absennya Gubernur Kepri memantik diskusi hangat dalam Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) PWI Kepri di Batam, Selasa (22/9/2026). Para Pemred mencecar panitia pelaksana terkait ketidakhadiran orang nomor satu di Kepri tersebut pada pelantikan yang berlangsung Kamis (17/9/2026) lalu.
Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, menegaskan panitia sengaja tidak mengirimkan undangan kepada Gubernur. Langkah realistis ini panitia ambil agar insan pers tidak kembali mendapat harapan palsu.
“Kami pesimis Gubernur bisa hadir. Sebelumnya kita sudah tiga kali bersurat resmi untuk bersilaturahmi dan audiensi, tetapi sama sekali tidak mendapat respons,” tegas Saibansah di hadapan para pimpinan media.
Sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri ini sangat kontras dengan lembaga negara lainnya. Jajaran Forkopimda, seperti Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan dan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo, justru hadir langsung dan mengapresiasi peran vital pers bagi stabilitas daerah.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri, Rinaldi Samjaya, menilai insiden pelantikan ini hanyalah puncak gunung es. Ia menyoroti buruknya komunikasi antara Pemprov Kepri dan insan pers.
“Kalau kita cermati selama ini, Gubernur Kepri agaknya memang kurang perhatian terhadap pers,” ujar Rinaldi saat menghadiri diskusi Forum Pemred.
Meski tanpa kehadiran kepala daerah, PWI Kepri memastikan roda organisasi tetap melaju. Rangkaian agenda penataan, mulai dari Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) hingga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tuntas terselenggara di BP Batam pada 18–19 September 2026.
Bantahan Kominfo Â
Merespons polemik ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepri, Hendri Kurniadi membantah Gubernur Ansar tidak memedulikan pers. Ia berdalih, tidak berbalasnya surat audiensi PWI kemungkinan akibat miskomunikasi di tingkat birokrasi dan padatnya jadwal kepala daerah.
“Kami akan mengecek kembali surat-surat tersebut di Biro Umum. Pemprov memastikan akan menindaklanjuti persoalan administrasi ini agar komunikasi dengan PWI Kepri terjaga baik ke depannya,” kata Hendri memberikan klarifikasi di Tanjungpinang, Rabu (23/9/2026). (*/hq1)