Haqqnews.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) tetap melanjutkan alias ‘gaskeun’ proyek Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat walau fiskal daerah tertekan. Nilai proyek itu kini disebut sekitar Rp110 miliar, sementara Pemprov Kepri juga sudah menandatangani pinjaman daerah Rp400 miliar dengan Bank BJB untuk membiayai 41 kegiatan strategis, termasuk Monumen Bahasa Pulau Penyengat.
Arah itu ditegaskan kembali oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Kepri 2027 di Tanjungpinang, Senin, 6 April 2026 lalu. Dalam forum itu, Ansar menegaskan revitalisasi Pulau Penyengat tetap berjalan, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional sebagai penanda bahasa Indonesia lahir dari Pulau Penyengat.
Dorongan itu muncul saat Pemprov Kepri sendiri mengakui ruang fiskal daerah sedang sempit. Sebelumnya dalam penyampaian nota keuangan APBD 2026, Ansar menegaskan, dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan belanja daerah disusun lebih selektif dan mengutamakan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus dibelanjakan secara efektif dan efisien. Pemprov juga menyebut penurunan transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu tantangan utama.
Namun di tengah kondisi itu, Pemprov justru menempuh pembiayaan lewat utang daerah. Ansar menyebut pinjaman ke bank menjadi jalan yang dipilih karena kemampuan fiskal daerah terbatas. “Kalau tak ada pinjaman, tak ada kegiatan pembangunan tahun ini, karena kondisi fiskal kita memang terbatas,” kata Ansar. Ia juga menjelaskan Pemprov beralih ke Bank Jabar Banten (BJB) untuk merealisasikan pinjaman tersebut.
Pinjaman itu kemudian diteken pada 6 Maret 2026. Nilainya Rp400 miliar. Ansar menyebut pinjaman itu dipakai untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Dari total 41 kegiatan strategis yang dibiayai, dua proyek besar yang dia sebut secara khusus ialah Monumen Bahasa Pulau Penyengat dan klinik di RSUD Raja Ahmad Tabib di Tanjungpinang. Ansar juga mengatakan, “Proyek-proyek tersebut akan segera dilelang, lalu masuk manajemen konstruksi dan pelaksanaan fisik.”
Nilai proyek Monumen Bahasa sendiri terus membesar. Pada tahap awal, Pemprov Kepri mengusulkan total biaya sekitar Rp90 miliar, dengan skema sekitar Rp25 miliar dari APBD Kepri dan Rp65 miliar dari APBN. Namun dalam perkembangan terbaru, Ansar menyebut kebutuhan anggaran monumen itu naik menjadi sekitar Rp110 miliar. Ia menjelaskan monumen itu akan dibangun di Bukit Kursi Penyengat, setinggi 60 meter, dan dilengkapi lift serta museum.
Data APBD 2026 menunjukkan ruang gerak anggaran memang tidak longgar. Dalam nota keuangan APBD 2026, Pemprov Kepri mencatat pendapatan daerah Rp3,31 triliun, belanja daerah Rp3,54 triliun, dan pendapatan transfer Rp1,46 triliun. Pada tahap sebelumnya, Pemprov juga menyebut rancangan APBD 2026 harus disesuaikan setelah pengurangan transfer pusat sekitar Rp495 miliar.
Karena itu, proyek Monumen Bahasa kini menjadi sorotan bukan hanya karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena tetap dipacu saat pemerintah daerah sedang memperketat belanja dan mencari ruang pembiayaan lewat pinjaman. Di satu sisi, Pemprov menempatkan proyek ini sebagai penanda sejarah lahirnya bahasa Indonesia dari Pulau Penyengat. Di sisi lain, keputusan melanjutkan proyek senilai lebih dari Rp100 miliar di tengah fiskal yang ketat membuat prioritas belanja daerah ikut menjadi perhatian publik.
Untuk menjaga keseimbangan, Ombudsman RI Perwakilan Kepri ikut mengingatkan agar penggunaan pinjaman daerah benar-benar memuat prioritas yang jelas dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Siadari menegaskan alokasi dana pinjaman wajib mendahulukan pembiayaan pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan urusan sosial. (*/hq1)