Haqqnews.co.id – Meja diskusi di Jakarta menjadi saksi pertemuan dua pilar utama pers Indonesia, Rabu (2/9/2026). Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) duduk berhadapan dengan jajaran Dewan Pers. Mereka membawa satu agenda krusial: merancang wajah Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Lampung agar mampu merangkul semua pihak.
Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menyambut rombongan PWI yang dipimpin langsung Ketua Umum Akhmad Munir. Pertemuan ini menepis ragam spekulasi. PWI menegaskan posisi mereka tetap sebagai penanggung jawab utama HPN. Namun, mereka juga membuka pintu bagi konstituen Dewan Pers lainnya untuk bergabung dalam satu panggung.
PWI Jelaskan Akar Sejarah HPN
Akhmad Munir membuka lembar sejarah di hadapan pimpinan Dewan Pers. Ia menarik ingatan kembali ke tanggal 9 Februari 1946. Hari itu, PWI lahir di Surakarta. Tanggal keramat ini kemudian menjelma menjadi fondasi Hari Pers Nasional.
Gagasan perayaan pers ini tidak muncul tiba-tiba. Kongres PWI di Padang pada 1978 mematangkan ide tersebut. Negara kemudian mengakui eksistensinya melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.
“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI. Karena itu, kedudukan historis PWI dalam HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” imbuh Munir.
Selama empat dekade, PWI mengawal perhelatan ini. Mereka menggandeng pemerintah pusat, kepala daerah, pengusaha, hingga perguruan tinggi. Praktik panjang ini membentuk bangunan kelembagaan yang kuat.
PWI menyadari adanya perdebatan soal regulasi seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Munir mengingatkan, ketiadaan aturan baru tidak otomatis menghapus tradisi yang sudah berjalan. Kontinuitas HPN harus terjaga sebagai simbol persatuan wartawan.
Dewan Pers Dorong HPN Lebih Inklusif
Dewan Pers menyimak paparan sejarah tersebut dengan saksama. Prof. Komaruddin Hidayat, didampingi Wakil Ketua Totok Suryanto dan jajaran anggota, memahami pijakan historis yang dipegang PWI.
Namun, dinamika zaman menuntut ruang yang lebih lebar. Komaruddin menekankan bahwa HPN ke depan harus mencerminkan wajah pers yang beragam. Anggota Dewan Pers, Abdul Manan, menyentuh aspek yang lebih sensitif. Ia meminta PWI membaca nuansa psikologis organisasi pers lain jika PWI tetap memegang kendali tunggal.
Munir menangkap pesan tersebut tanpa sikap defensif. Ia menyetujui bahwa sejarah PWI tidak boleh mengubah HPN menjadi perayaan yang berjarak dari kelompok jurnalis lain.
“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers terlibat aktif, sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama,” ujar Munir.
PWI menyatakan kesiapan mereka untuk berbagi ruang. Mereka akan melibatkan berbagai organisasi pers dalam kepanitiaan dan penyusunan agenda HPN 2027.
PWI Siap Rangkul Seluruh Konstituen pada HPN 2027
Pertemuan siang itu mencairkan sekat komunikasi. Aspirasi Dewan Pers tentang keterbukaan berpadu dengan komitmen PWI menjaga tradisi. HPN 2027 di Lampung bersiap menjadi tonggak sejarah baru.
PWI akan merancang perhelatan di ujung selatan Sumatera itu dengan napas kolaborasi. Mereka memadukan penghormatan pada masa lalu dan tuntutan keterbukaan di masa depan.
“Sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum ada regulasi baru, PWI bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional,” kata Munir mengunci diskusi.
Kelak, Hari Pers Nasional di Lampung bukan sekadar seremonial tahunan. Perhelatan ini akan menjadi arena pembuktian bahwa masyarakat pers Indonesia mampu duduk setara, menyingkirkan ego kelembagaan, dan merayakan kebebasan bersama-sama. (*/hq1)