Haqqnews.co.id – Oknum Jenderal TNI-Polri serta partai yang selama ini membeking aktivitas tambang ilegal kena ultimatum dari Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya aktivitas tambang ilegal tersebut berpotensi merugikan negara mnimal Rp300 triliun.
Prabowo dengan tegas mewanti-wanti orang-orang “besar” dan “kuat”, khususnya Jenderal dari TNI, Polri, maupun partai politik untuk tidak membekingi atau mendukung kegiatan pertambangan ilegal.
Prabowo menyebut, pihaknya sudah mendapatkan laporan bahwa kini terdapat 1.063 tambang ilegal di Tanah Air. Akibat tambang ilegal ini, negara berpotensi merugi minimal sebesar Rp 300 triliun.
“Kita akan tertibkan juga tambang-tambang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun. Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh parpol, untuk mendukung ini demi rakyat kita,” ungkapnya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD 2025 di Gedung DPR MPR, Jakarta, Jumat (15/08/2025).
“Dan saya beri peringatan apakah ada orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI dan dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
“Dan sebagai sesama pimpinan partai, sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota partai, termasuk partai saya, Gerindra, kalau Anda terlibat, Anda jadi justice kolaborator, Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi. Saudara-Saudara, kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri kalau Anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buah mu di kebun-kebun itu,” bebernya.
“Saudara-Saudara Wakil Rakyat tahu keadaan sebenarnya, bener? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya mantan tentara jadi junior itu jangan macem-macem ya. Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur, tapi jangan alasan rakyat tau-tau nyelundup ratusan triliun,” pungkasnya. (*/HQ1)