Haqqnews.co.id – Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kini sedang genting. Jika Pemprov Kepri tidak memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) berisiko terjadinya kolaps anggaran.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengemukakan hal itu setelah melihat risiko yang mungkin Pemprov Kepri hadapi terkait anggaran.
Kolaps anggaran dalam konteks keuangan bisa terjadi jika suatu organisasi pemerintahan misalnya Pemprov Kepri tidak bisa lagi atau mengalami kegagalan dalam membiayai pegawai dan pelayanan publik serta pembangunan yang sudah direncanakan.
Itu sebabnya, di tengah tekanan fiskal yang makin berat, muncul desakan kuat agar Pemprov Kepri segera mengaktifkan mesin Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketergantungan pada dana transfer pusat sudah bukan zamannya lagi, sementara potensi PAD belum tergarap optimal. Seruan untuk menggerakkan sektor-sektor PAD pun menggema di berbagai ruang diskusi kebijakan.
Menurut Wahyu Wahyudin, keadaan ini sebagai “alarm” darurat fiskal bagi Pemprov Kepri. Diimbuhkannya bahwa, jika tidak ada terobosan signifikan, target pendapatan sebesar Rp3,6 triliun dalam APBD 2026 hanya akan menjadi ilusi.
“Kalau sektor PAD tidak segera kita perkuat, kita berisiko mengalami kolaps anggaran,” tegasnya, Senin pagi (16/6/2025).
Dia melanjutkan, kelesuan kinerja OPD penghasil PAD menjadi biang kerok stagnannya PAD. Ia menyoroti minimnya inisiatif dari sejumlah dinas teknis yang seharusnya bisa menjadi lokomotif penerimaan daerah.
“Diskon pajak, pemutihan denda, promosi layanan, itu strategi dasar yang belum termanfaatkan maksimal. Padahal ini bisa langsung mendongkrak minat wajib pajak,” imbuhnya.
Dorong Ekstensifikasi Sumber PAD
Ia mendorong strategi ekstensifikasi dengan mencari sumber-sumber PAD baru.
Salah satu ide konkret yang ia tawarkan adalah membentuk UPTD Laboratorium yang bisa melayani pengujian mutu dan hasil produksi, baik dari sektor perikanan, pertanian, maupun industri kecil.
“Kita punya fasilitas lab di beberapa OPD, tapi belum terkelola jadi unit usaha daerah. Kalau dioptimalkan, ini bisa jadi sumber PAD baru yang substain,” tambahnya.
Masalah lain yang menjadi sorotan Wahyu adalah lemahnya optimalisasi aset daerah. Menurutnya, masih banyak aset milik Pemprov Kepri yang menganggur tanpa manfaat ekonomi apa pun.
“Aset-aset seperti lahan kosong, bangunan mangkrak, gudang tidak dipakai, itu semua bisa disewakan atau dikerjasamakan dengan investor. Tapi dibiarkan tidur,” katanya dengan nada kecewa.
BUMD Hanya Beban APBD
Wahyu juga menyinggung langsung kinerja BUMD, yang dinilainya belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam menyumbang PAD maupun devisa daerah.
“BUMD jangan hanya jadi beban APBD. Harus kejar target, harus punya visi bisnis. Kalau mandek terus, lebih baik dievaluasi total,” tegasnya.
Menghadapi tahun anggaran 2026, Wahyu mengingatkan bahwa waktu untuk berbenah sudah sangat sempit.
Ia meminta Pemprov Kepri segera menggelar konsolidasi dengan seluruh OPD penghasil, menyusun peta jalan penguatan PAD, dan melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja BUMD serta pengelolaan aset.
“Kita tidak bisa lagi andalkan DAU dan DAK dari pusat. Kalau Kepri ingin mandiri dan mampu membiayai pembangunan sendiri, maka PAD harus menjadi prioritas nomor satu,” pungkasnya. (*/HQ1)