Haqqnews.co.id – Ketidakpastian keamanan akibat perluasan konflik dan ancaman iklim memaksa banyak negara bersiaga. Saat ini, pemerintah di 33 negara di dunia, mendesak warganya menimbun kebutuhan dasar untuk menghadapi situasi darurat terburuk.
Laporan Newsweek pada Rabu (28/10) menyebutkan, warga harus menyiapkan makanan, air minum, obat-obatan, dan perlengkapan penting lain di rumah. Imbauan ini merespons berbagai potensi krisis, mulai dari konflik bersenjata, bencana alam, cuaca ekstrem, putusnya rantai pasok, hingga serangan siber.
Setiap negara menetapkan standar durasi persediaan darurat yang berbeda. Prancis, Inggris, Jepang, Meksiko, Belanda, dan Kanada mengimbau masyarakat memiliki stok kebutuhan pokok untuk bertahan selama 72 jam atau tiga hari.
Swedia dan Norwegia meminta warganya menyiapkan persediaan logistik hingga satu pekan. Sementara itu, Jerman menyarankan rumah tangga menyimpan stok makanan darurat untuk 10 hari.
Amerika Serikat dan India tidak menetapkan tenggat waktu spesifik. Namun, otoritas kebencanaan di kedua negara mendesak warga menyiapkan perlengkapan darurat untuk bertahan mandiri selama beberapa hari pertama krisis.
Walau anjuran waktunya berbeda, jenis barang darurat yang harus warga siapkan relatif sama. Pemerintah di 33 negara tersebut merinci enam kebutuhan utama:
-
Makanan tahan lama (makanan kaleng dan bahan tidak mudah busuk).
-
Air minum sesuai jumlah anggota keluarga.
-
Obat-obatan konsumsi rutin dan kotak pertolongan pertama (P3K).
-
Senter beserta baterai cadangan untuk mengantisipasi mati listrik.
-
Radio darurat untuk memantau informasi saat internet atau seluler mati.
-
Alat penyaring atau purifikasi air minum.
Langkah antisipasi global ini bukan sekadar respons terhadap ancaman perang. Pada Maret 2025, Komisi Eropa telah meluncurkan Preparedness Union Strategy untuk memitigasi krisis geopolitik dan rentetan bencana akibat perubahan iklim.
Amerika Serikat juga memperkuat ketahanan domestik mereka. Mantan Wakil Direktur FBI Dan Bongino mengingatkan warga wajib memiliki stok kebutuhan dasar untuk mencegah kepanikan massal saat layanan publik lumpuh.
Di tingkat pertahanan, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth baru saja merilis inisiatif FORTRESS pada September lalu. Kebijakan ini mewajibkan seluruh pangkalan militer AS mampu beroperasi mandiri selama tiga bulan jika pasokan logistik konvensional dari luar terputus. (*/hq1)