Haqqnews.co.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyoroti ketimpangan pembangunan yang tajam di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dominasi Kota Batam membuat wilayah lain di provinsi ini tertinggal jauh.
Data pemerintah pusat mencatat Kota Batam menguasai 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Kepri. Selain itu, lebih dari 50 persen populasi penduduk Kepri menumpuk di kota industri ini.
Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kartika Adi Putranta, menegaskan kondisi ini tidak sehat bagi pemerataan. Wilayah lain seperti Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang belum berkembang seimbang meski berstatus ibu kota provinsi.
“Kemenko Polkam tidak hanya memperkuat pelaksanaan RPJMN 2025–2029, tetapi juga mencari fakta lapangan untuk menyempurnakan kebijakan pusat,” ujar Kartika dalam sebuah rapat koordinasi di Batam, Selasa (15/7/2025) silam.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Kepri tumbuh 5,16 persen pada triwulan I 2025. Namun, Kemenko Polkam menilai angka pertumbuhan tersebut semu karena tidak merata ke seluruh kabupaten dan kota. Bahkan pada triwulan III ekonomi Kepri tumbuh hingga 7,48 persen tapi hal itu tidak merata.
Kartika juga menyoroti masalah klasik di wilayah kepulauan (hinterland). Rendahnya literasi digital, minimnya infrastruktur layanan publik, dan lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menjadi penghambat utama.
Pemerintah pusat mendesak Pemerintah Provinsi Kepri segera mencari skema pembiayaan alternatif. Ketergantungan pada dana fiskal konvensional harus dikurangi dengan menggandeng sektor swasta dan memperkuat kerja sama antardaerah.
Kemenko Polkam menargetkan Kepri menjadi model pembangunan wilayah perbatasan yang inklusif. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan akademisi menjadi syarat mutlak agar pembangunan tidak hanya berpusat di Batam. (*/hq1)