Haqqnews.co.id – Perbincangan tentang masa depan pengawasan pemilu menghangat di Batam. Dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan Penguatan Pengawasan Pemilu dan Pilkada di Hotel Pacific Palace, Selasa (2/12/2025), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, akademisi, dan berbagai organisasi masyarakat.
Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, menegaskan bahwa menjaga integritas pemilu adalah tanggung jawab bersama. Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya dibebankan pada lembaga Bawaslu semata.
“Kita butuh partisipasi luas masyarakat agar pengawasan lebih tajam dan efektif,” ujarnya.
Dukungan senada datang dari Dr. Rudi Rohi, akademisi Universitas Nusa Cendana, yang mendorong agar Bawaslu ditingkatkan menjadi komisi setara KPU. Menurutnya, beban pengawasan yang semakin kompleks membutuhkan lembaga pengawas yang lebih kuat dan mandiri.
“Bawaslu menentukan dua dari tiga pilar demokrasi kita. Sudah sepantasnya diperkuat,” tuturnya.
Dari sisi media, Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani menegaskan bahwa pers punya peran strategis dalam memastikan proses pemilu tetap jujur dan transparan. Ia mengingatkan agar jurnalis mematuhi Kode Etik Jurnalistik demi mencegah disinformasi.
“Pers adalah penjaga ruang publik. Berita yang akurat dan berimbang adalah bentuk pengawasan moral terhadap demokrasi,” imbuhnya.
Rakor ini dihadiri perwakilan kampus, organisasi kepemudaan, lembaga adat, serta komunitas pengawas partisipatif. Atmosfer diskusi berjalan kritis namun produktif — menandakan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya urusan teknis, tapi fondasi moral bagi masa depan demokrasi Indonesia. (*/hq1)