Haqqnews.co.id – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mulai resah. Mereka kaget karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) rencananya dihilangkan dua bulan, yaitu November dan Desember 2026.
Dua bulan TPP itu sudah dihapus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan. Padahal, ini bertentangan dengan janji Pemprov pada 22 September 2024. Janji 2024 berantakan ! Saat itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lewat konferensi pers bilang TPP ASN pasti aman dan tidak akan dipotong sama sekali. Isu pemangkasan disebut hanya hoaks.
PNS Pemprov Kepri mayoritas tinggal di daerah kepulauan dengan biaya hidup tinggi, seperti harga sembako, transportasi antarpulau, dan sekolah anak yang mahal. Banyak yang bergantung pada TPP sebagai penopang utama gaji bulanan, untuk bayar cicilan rumah KPR, motor, atau pinjaman bank. Keresahan mereka makin tinggi karena trauma keterlambatan TPP pada 2025.
Seorang PNS senior di Tanjungpinang curhat, “Janji 22 September 2024 bilang TPP aman, eh sekarang bohong besar. Cicilan rumah, sekolah anak, semuanya terancam macet. Hidup di kepulauan ini sudah mahal!”
PNS lain protes, “Kami kerja bertahun-tahun, kok PPPK baru yang dapat prioritas? TPP kami dipotong 7,65 persen secara keseluruhan, plus dua bulan hilang, sementara tunggakan TPP 2025 selama ini sudah bikin trauma.” Banyak pegawai khawatir ekonomi keluarga goyah, belanja harian terpangkas.
Alasan penghapusan TPP dua bulan karena dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat turun Rp495 miliar, plus biaya tunjangan untuk 6 ribu PPPK baru. Total pemangkasan TPP mencapai 7,65 persen mulai Januari hingga Oktober 2026, plus hilangnya November dan Desember 2026.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad, S.E, M.M., mengonfirmasi pemangkasan ini bersifat sementara demi jaga APBD tetap kuat. “TPP akan normal lagi kalau PAD membaik. THR dan gaji ke-13 tetap dibayar penuh, mohon ASN maklum demi kepentingan bersama,” ujarnya. (hq1)