Haqqnews.co.id – Sejarah mencatat Batam bukan sekadar pulau di jalur pelayaran internasional, melainkan sebuah mahakarya kebijakan ekonomi Indonesia. Dari sebuah pulau yang dihuni nelayan, Batam bertransformasi menjadi pusat industri dengan kemandirian finansial yang kokoh di bawah pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Keberhasilan ini tidak lepas dari “tangan dingin” para tokoh kunci yang memimpin lintas periode.
Era Peletakan Batu Pertama dan Visi Teknologi
Pembangunan Batam dimulai pada tahun 1971 dengan pembentukan Otorita Batam. Dr. Ibnu Sutowo (1971–1976) menjadi tokoh pembuka yang meletakkan dasar sebagai basis logistik dan operasional industri minyak dan gas bumi (Pertamina). Estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Prof. Dr. JB Sumarlin (1976–1978) yang fokus pada periode konsolidasi organisasi.
Titik balik Batam terjadi saat Prof. Dr. B.J. Habibie (1978–1998) menjabat selama dua dekade. Habibie mengubah arah Batam dari sekadar basis logistik menjadi proyek nasional industri berteknologi tinggi. Kontribusi spesifiknya mencakup pembangunan infrastruktur monumental seperti 6 Jembatan Barelang, bandara internasional, serta penggagasan sistem wilayah SIJORI (Singapura-Johor-Riau). Ia juga menetapkan aturan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang menjadi fondasi tata ruang Batam.
Pemulihan Ekonomi dan Ledakan Investasi
Pasca-reformasi, Ismeth Abdullah (1998–2005) menghadapi tantangan krisis ekonomi 1997. Ismeth berhasil membawa Batam keluar dari masa sulit dengan mendatangkan lebih dari 400 Penanam Modal Asing (PMA) baru senilai US$ 1,4 miliar. Ia memeromosikan pelayanan yang profesional dan transparan, yang meningkatkan jumlah perusahaan asing dari 300 menjadi 700 unit dalam lima tahun.
Kemandirian institusi semakin dipertegas pada era Mustofa Widjaja (2005–2016) dengan ditetapkannya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) pada 2009. Mustofa menekankan pada kualitas lingkungan hidup dan peningkatan sarana-prasarana investasi.
Modernisasi dan Integrasi Pembangunan
Memasuki era modern, Lukita Dinarsyah Tuwo (2017–2019) melakukan terobosan dengan program prioritas pertumbuhan ekonomi 7% dan pengembangan ekonomi digital. Transisi besar terjadi saat Muhammad Rudi (2019–2025) menjabat secara ex-officio sebagai Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam. Rudi berhasil mengintegrasikan perencanaan pembangunan antara Pemko dan BP Batam. Di bawah komandonya, Batam mengalami percepatan infrastruktur jalan protokol, flyover, hingga modernisasi Bandara Hang Nadim, yang puncaknya membawa ekonomi Batam tumbuh 7,04% pada 2023, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
Menuju Kemandirian Finansial Total
Kini, Amsakar Achmad (2025–Sekarang) melanjutkan estafet pembangunan dengan visi “Kawasan Ekonomi yang Maju dan Berkelanjutan”. Batam saat ini telah mencapai status sebagai lembaga pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang memberikan fleksibilitas tinggi.
Kemandirian finansial BP Batam dibuktikan dengan kemampuan membiayai operasional dan pembangunan infrastruktur dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber pendapatan utama kini mencakup layanan pengelolaan lahan (UWT), pelabuhan, bandara, hingga sistem air bersih. BP Batam menargetkan realisasi PNBP selama lima tahun ke depan mencapai Rp 13 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 10% pada tahun 2029. Melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), seperti pada pengembangan Bandara Hang Nadim senilai Rp 6,9 triliun, Batam mampu membangun fasilitas kelas dunia tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN.
Dengan keterpaduan langkah para tokoh ini, Batam bukan lagi sekadar impian, melainkan bukti nyata keberhasilan Indonesia dalam menciptakan mesin ekonomi yang mandiri dan berdaya saing global. (*/hq1)