Haqqnews.co.id – Pengacara Hotman Paris Hutapea mengusulkan penghapusan seluruh jabatan komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengklaim langkah ekstrem ini mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Hotman menyampaikan saran hukum tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap semangat efisiensi pemerintah. Ia menilai keberadaan dewan komisaris saat ini membebani keuangan negara secara tidak perlu.
“Hapuskan semua jabatan komisaris di semua perseroan, itu akan menghemat triliunan uang negara,” ujar Hotman Paris melalui unggahan video resminya di Bali, Minggu (17/8/2025) lalu.
Menurut Hotman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) tidak mewajibkan perusahaan memiliki dewan komisaris. Ia juga menyoroti tumpang tindih (overlapping) fungsi pengawasan sejak pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Hotman menyebut jabatan komisaris seringkali hanya menjadi hadiah politik bagi pihak tertentu atau tempat bagi para pensiunan. Ia memandang fungsi mereka selama ini tidak memberikan manfaat nyata bagi negara.
Usulan ini muncul setelah Presiden Prabowo mengecam praktik pemborosan di tubuh perusahaan pelat merah. Presiden menemukan fakta adanya komisaris yang menerima tantiem atau bonus hingga Rp40 miliar per tahun meski hanya rapat satu kali dalam sebulan.
Prabowo telah menginstruksikan Kepala Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, untuk bertindak tegas. Saat ini, pemerintah mulai menghapus pemberian tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN.
Pemerintah juga sedang mengevaluasi jumlah personel di jajaran pengawas perusahaan. Rosan memastikan jumlah komisaris di setiap BUMN kini dibatasi maksimal enam orang.
Selama ini, Indonesia menganut sistem two-tier yang memisahkan fungsi manajemen oleh direksi dan pengawasan oleh komisaris. Jika pemerintah mengikuti usulan Hotman, BUMN akan beralih ke sistem one-tier yang menggabungkan kedua fungsi tersebut dalam satu dewan saja.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk merelokasi anggaran BUMN agar lebih tepat sasaran. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pejabat BUMN yang tidak setuju dengan kebijakan efisiensi ini dipersilakan mengundurkan diri. (*/hq1)