Haqqnews.co.id – Aspal jalan mungkin masih bisa menunggu dengan tenang, tapi penyaluran dana hibah tampaknya tidak bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri). Dalam dua tahun terakhir (2024 – 2025), realisasi bantuan uang tunai ke kelompok masyarakat konsisten memecundangi anggaran pembangunan infrastruktur fisik daerah.
Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menunjukkan realisasi Belanja Hibah tahun 2024 menembus Rp357,58 miliar. Angka ini jauh melampaui Belanja Modal yang hanya mampu menyerap Rp307,34 miliar pada periode yang sama.
Tren “bagi-bagi” dana ini berlanjut pada tahun anggaran 2025. Hingga September 2025, Pemprov Kepri mencairkan hibah sebesar Rp117,79 miliar atau 67,36 persen dari target. Sebaliknya, proyek fisik jalan dan jembatan baru menyentuh Rp101,41 miliar atau hanya 37,65 persen dari pagu.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mencium aroma konflik kepentingan di balik derasnya aliran hibah. “Ada potensi KKN jika hibah masuk ke yayasan yang memiliki kedekatan dengan pejabat,” tegas Trubus menyoroti asas kepatutan anggaran.
Di sisi lain, Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet memeringatkan risiko ekonomi jika belanja modal terus dianaktirikan. Belanja infrastruktur seharusnya menjadi mesin pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja langsung bagi warga. (*/hq2)
