Haqqnews.co.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sepakat mengawal industri kelapa sawit nasional. Kedua lembaga ini menggelar lokakarya jurnalistik di Yogyakarta untuk melawan kampanye hitam dan mendorong tata kelola sawit berkelanjutan.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, sengaja memilih Yogyakarta sebagai lokasi acara. Meskipun tidak memiliki perkebunan sawit, masyarakat Yogyakarta aktif menggunakan produk turunan sawit, salah satunya untuk bahan baku industri batik lokal.
Dalam kesempatan itu, Eddy menyoroti aturan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih membebani pengusaha. Ia merujuk pada Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang tanggung jawab mutlak (strict liability).
Aturan tersebut otomatis menyalahkan perusahaan jika terdapat titik api di lahan mereka, meskipun sumber api berasal dari luar area konsesi.
“Tidak mungkin perusahaan atau masyarakat sengaja membakar asetnya sendiri. Kami mengusulkan klausul pengecualian dalam aturan tersebut, terutama saat terjadi cuaca ekstrem,” jelas Eddy, Rabu (28/8/2026).
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, meminta pers menyajikan data dan fakta empiris untuk merespons tantangan tersebut. Ia menilai persaingan bisnis internasional kerap menggunakan isu lingkungan untuk menyerang industri sawit Indonesia.
“Pers harus mendukung industri sawit yang ramah lingkungan dan menyejahterakan pekerja. Namun, wartawan juga wajib bersikap kritis untuk mendorong perbaikan tata kelola perusahaan,” ujar Munir.
Dukungan terhadap industri sawit juga datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Jember, Prof. Ermanto Fahamsyah, menyebut kelapa sawit sebagai anugerah yang menopang ketahanan pangan, energi, dan devisa negara.
Penguatan Kemitraan Kunci Daya Saing
Sejalan dengan itu, Ekonom Senior INDEF, Prof. Bustanul Arifin, mendorong percepatan peremajaan kebun rakyat. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas panen dan memenuhi standar sertifikasi sawit berkelanjutan (ISPO/RSPO).
“Kunci daya saing kita ke depan adalah penguatan kemitraan yang adil antara petani, BUMN, dan pihak swasta,” tegas Bustanul.
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, mengingatkan bahwa kebebasan pers harus beriringan dengan kepentingan nasional. Ia mencontohkan media di negara maju yang selalu memproteksi produk domestik mereka.
“Kebebasan pers itu universal, tetapi kesejahteraan nasional nilainya lebih tinggi. Silakan kritis jika ada masalah, tetapi jangan membebek pada narasi asing,” kata mantan Anggota Dewan Pers ini.
Agus merinci lima peran strategis sawit yang wajib media sadari:
-
Penyumbang devisa non-migas terbesar nasional.
-
Penyerap jutaan tenaga kerja.
-
Penggerak roda perekonomian daerah.
-
Penopang kemandirian energi lewat program biodiesel.
-
Penyedia bahan baku industri pangan global.
Melalui kolaborasi ini, PWI dan GAPKI berharap insan pers dapat menghasilkan karya jurnalistik yang jernih, berimbang, dan mengedepankan kepentingan nasional. (*/hq1)