Haqqnews.co.id – Jika Batam dikenal melalui tangan dingin Muhammad Rudi yang melakukan lompatan infrastruktur besar-besaran, sejarah mencatat bahwa Ismeth Abdullah adalah sosok sentral yang menyusun “tulang punggung” bagi keberlangsungan Provinsi Kepulauan Riau secara utuh.
Dijuluki sebagai “Bapak Pembangunan Kepri,” Ismeth bukan sekadar Gubernur pertama; ia adalah teknokrat yang meletakkan titik nol kemajuan wilayah kepulauan ini melalui visi pembangunan yang agresif dan terukur.
Sebagai Gubernur periode 2005–2010, Ismeth mewarisi tantangan besar pasca-pemekaran. Namun, berbekal pengalaman memimpin Otorita Batam, ia berhasil membawa Kepri mencapai pertumbuhan ekonomi impresif sebesar 7,3 persen dan menarik sedikitnya 750 investor ke wilayah tersebut. Dari pemindahan Ibukota ke Pulau Dompak hingga pendirian institusi vital seperti UMRAH dan RSUD Raja Ahmad Tabib, jejak Ismeth tetap menjadi standar emas bagi pembangunan fisik di Bumi Segantang Lada.
Peletak Fondasi Makroekonomi
Latar belakang kuat sebagai mantan Ketua Otorita Batam (1998–2005), Ismeth membawa visi teknokratis ke level provinsi. Di bawah komandonya, Kepulauan Riau mencatatkan pertumbuhan ekonomi impresif sebesar 7,3 persen, sebuah angka yang melampaui rata-rata nasional pada masanya.
Keberhasilan ini didorong oleh agresivitas investasi. Ismeth tercatat berhasil mendatangkan sedikitnya 750 investor asing dan domestik, memantapkan posisi Batam dan sekitarnya sebagai hub industri manufaktur serta pariwisata.
Warisan fisiknya pun monumental: mulai dari pembangunan pusat pemerintahan terpadu di Pulau Dompak, pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sebagai pusat riset kelautan, hingga pembangunan RSUD Raja Ahmad Tabib. Atas dedikasi tersebut, ia dianugerahi penghargaan Satyalancana Pembangunan oleh Pemerintah RI.
Meski perjalanannya sempat diwarnai catatan hukum terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran, dalam perspektif ekonomi pembangunan, kebijakan Ismeth dianggap sebagai “titik nol” kemajuan Kepri modern.
Kontinuitas Kepemimpinan
Tongkat estafet pembangunan Kepri terus bergulir dengan karakteristik yang berbeda di setiap era. H. Muhammad Sani (2010–2015, 2016), suksesor Ismeth, dikenal sebagai arsitek tata kelola pemerintahan yang bersih. Di era Sani, Kepri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut. Sani memfokuskan pembangunan pada konektivitas antarpulau melalui penguatan armada kapal perintis dan interkoneksi listrik Batam-Bintan.
Selanjutnya, di masa Nurdin Basirun, fokus beralih pada penguatan daya saing maritim melalui modernisasi infrastruktur pelabuhan, seperti pengembangan Pelabuhan Kuala Riau (Pelantar 1 dan 2) untuk menekan biaya logistik dan inflasi daerah.
Kini, di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad (2021–sekarang), arah pembangunan Kepri lebih ke arah pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri mencapai angka 79,89 pada tahun 2024. (*/hq1)