Haqqnews.co.id – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dibayangi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan hanya 7,65 persen. Akan tetapi mencapai 23,04 persen sepanjang tahun 2026.
Pemprov Kepri sebelumnya mengungkapkan rencana besaran potongan TPP sebesar 7,65 persen setiap bulannya. Namun, ketika ditambah dengan pembayaran TPP yang hanya diberikan 10 bulan (bulan ke-11 dan ke-12 tidak dibayar), potongan sebenarnya menjadi jauh lebih besar, yaitu sekitar 23,04 persen dari total TPP tahun 2026.
Hitungan sederhananya, sebagai berikut:
Jika TPP normal setiap bulan adalah Rp1 juta (sebagai contoh), maka:
Kondisi Normal:
-
TPP per bulan: Rp1 juta
-
Dibayar 12 bulan
-
Total TPP setahun: Rp12 juta
Rencana Tahun 2026 (dengan kebijakan baru):
-
TPP per bulan setelah dipotong 7,65%: Rp923.500
-
Dibayar hanya 10 bulan
-
Total TPP setahun: Rp9.235.000
-
Total pengurangan: Rp2.765.000 atau 23,04 %
Meskipun potongan yang diumumkan sebesar 7,65 persen per bulan, namun dampaknya PNS Kepri saat ini dibayangi pengurangan TPP tahunan mencapai sebesar 23,04 persen.
Kekhawatiran Beban Hidup
PNS Pemprov Kepri mayoritas tinggal di daerah kepulauan dengan biaya hidup tinggi, seperti harga sembako, transportasi antarpulau, dan sekolah anak yang mahal. Banyak yang bergantung pada TPP sebagai penopang utama gaji bulanan, untuk bayar cicilan rumah KPR, motor, atau pinjaman bank. Keresahan mereka akibat rencana potongan TPP kan bertambah karena trauma keterlambatan TPP pada 2025.
Seorang PNS senior di Tanjungpinang curhat, “Janji 22 September 2024 bilang TPP aman, eh sekarang bohong besar. Cicilan rumah, sekolah anak, semuanya terancam macet. Hidup di kepulauan ini sudah mahal!”
PNS lain protes, “Kami kerja bertahun-tahun, kok PPPK baru yang dapat prioritas? TPP kami dipotong 7,65 persen secara keseluruhan, plus dua bulan hilang, sementara tunggakan TPP 2025 selama ini sudah bikin trauma.” Banyak pegawai khawatir ekonomi keluarga goyah, belanja harian terpangkas.
Kebanyakan PNS merasa khawatir dengan pengurangan pendapatan yang signifikan. Dengan potongan efektif sebesar 23,04 persen per tahun, hal ini memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama di masa inflasi.
Para PNS mengungkapkan kekhawatiran bahwa dampak kebijakan ini lebih besar dari yang sebelumnya mereka bayangkan ketika hanya mendengar angka 7,65 persen.
Gubernur Kepri Sebut Bersifat Sementara
Namun Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. berjanji bahwa kebijakan potongan TPP bersifat sementara. Ketika kondisi keuangan daerah membaik, TPP ASN akan dikembalikan ke normal atau bahkan ditambah.
“Ketika APBD sudah mulai membaik ditopang sumber-sumber pendapatan baru, maka TPP ASN akan kembali normal, bahkan bisa saja bertambah nominalnya,” imbuh Ansar.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, juga menekankan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar TPP tetap berjalan optimal. “Ini upaya kita agar TPP 13 dan TPP 14 tetap terpenuhi. Kami berkewajiban memberikan yang terbaik untuk ASN,” imbuhnya. (*/hq1)