Haqqnews.co.id – Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia hingga menyentuh angka 115 dollar AS per barel, Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah darurat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk mengkaji skenario penerapan bekerja dari rumah (WFH) dan pengurangan hari kerja guna menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasiona.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Presiden menekankan bahwa Indonesia harus proaktif melakukan penghematan konsumsi energi agar defisit APBN tetap terjaga. Merujuk pada kebijakan di Pakistan, yang telah menerapkan sistem WFH bagi 50 persen pegawainya dan memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan sebagai langkah kritis menghadapi krisis energi.
Sektor Pendidikan: Kuliah Online untuk Efisiensi Energi
Sektor pendidikan tinggi juga menjadi fokus utama dalam rencana penghematan ini. Presiden Prabowo menyebutkan opsi bagi lembaga pendidikan tinggi untuk menerapkan kembali belajar secara online, mencontoh kebijakan di negara lain seperti Bangladesh yang bahkan menutup sementara universitas demi menjaga pasokan energi nasional.
Berdasarkan penelitian di Universitas Bunda Mulia (2024), transisi ke pembelajaran daring memberikan dampak lingkungan yang signifikan:
- Emisi Karbon: Pembelajaran tatap muka menghasilkan emisi sebesar 1.693 KgCO2/hari, sedangkan pembelajaran daring hanya menghasilkan 55,09 KgCO2/hari.
- Efisiensi Biaya: Biaya listrik harian untuk pembelajaran daring (Rp 91.478) jauh lebih rendah dibandingkan tatap muka (Rp 2.305.741).
- Rekomendasi Hybrid: Para ahli merekomendasikan model pembelajaran hybrid sebagai jalan tengah untuk mengurangi jejak karbon tanpa mengorbankan efektivitas pendidikan.
Meskipun Presiden menginstruksikan kajian mendalam, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus pada pengalihan impor minyak dari wilayah yang lebih stabil seperti Amerika, Nigeria, dan Brasil untuk memperkuat ketahanan energi.
Pemerintah menjamin stok BBM nasional saat ini masih aman untuk 23 hari ke depan dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong (panic buying) sambil menunggu hasil kajian resmi kebijakan baru ini. (*/hq2)