Haqqnews.co.id – Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang ditopang industri besar belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat lokal. Tingginya angka pengangguran, khususnya di Batam sebagai kota industri, menjadi sorotan utama dalam diskusi silaturasa antara Bank Indonesia (BI) Kepri dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri di Volla Coffee and Roastery, Batam Center, Senin (1/12/2025).
Kepala Perwakilan BI Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, menegaskan pentingnya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah ini.
“Ekonomi akan sehat bila masyarakat lokal punya akses ke aktivitas industri besar yang ada. Saat dominasi investasi ekspor dan industri besar tidak diikuti dengan keterlibatan tenaga kerja lokal, maka pertumbuhan jadi kurang berkualitas dan tidak berdampak luas,” imbuh Rony.
Menurut BI Kepri, tingkat pengangguran di Batam masih tinggi meski wilayah ini digenjot sebagai kawasan ekspor dan bebas bea (Free Trade Zone/FTZ). Dominasi industri berskala besar yang kurang terintegrasi dengan pelaku ekonomi lokal dinilai menjadi salah satu penghambat terciptanya efek berantai positif bagi masyarakat.
Baca Juga :
Kepri Jobless Growth: Ekonomi Meroket Kurang Serap Tenaga Kerja
Batam, Natuna, dan Anambas Penggerak Utama Ekonomi Kepri
Kepri Kaya Maritim: Fakta Hebat, Realisasi Seret!
Persoalan serupa juga dialami Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. PWI Kepri mencatat, UMKM Batam kesulitan memperluas pemasaran akibat aturan cukai tinggi hingga 40 persen jika mengirim produk ke luar daerah pabean. Kendala regulasi tersebut dinilai menghambat laju pertumbuhan UMKM.
Menanggapi hal itu, Rony menyampaikan solusi berupa pembebasan cukai terhadap produk lokal berbahan baku domestik yang perlu dikampanyekan secara luas kepada pelaku usaha. Selain itu, BI Kepri terus mendorong digitalisasi UMKM dengan implementasi QRIS—bukan hanya sebagai alat transaksi, tapi juga membuka peluang akses data untuk perbankan dan pembiayaan.
“Kita akan lakukan sosialisasi lebih masif dan pelatihan digitalisasi bagi UMKM. Dukungan BI akan menyasar penguatan ekosistem dan kolaborasi lintas pihak,” jelas Rony.
Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, mengapresiasi langkah BI membuka akses serta peluang pasar nasional secara luas bagi UMKM Batam melalui sistem klasterisasi. “Regulasi yang memberatkan UMKM harus segera dicarikan jalan keluar. Kolaborasi membuka akses pasar nasional adalah kunci agar UMKM mampu bertahan di tengah derasnya investasi asing,” ujarnya.
Sinergi BI Kepri dan PWI Kepri diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya ekonomi inklusif di Batam dan Kepulauan Riau, sehingga kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh pelaku industri besar, tetapi juga masyarakat dan sektor usaha kecil menengah. (*/hq1)
