Haqqnews.co.id – Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) meminjam Rp 400 miliar dari Bank BJB, sebagian untuk membangun Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat senilai hingga Rp 100 miliar. Langkah ini memicu penolakan luas warga di tengah kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat pemangkasan dana transfer pusat.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menandatangani perjanjian pinjaman daerah Rp 400 miliar bersama Bank BJB pada 5 Maret 2026. Pinjaman berbunga 7,75 persen dengan tenor tiga tahun guna membangun infrastruktur daerah. Namun Monumen Bahasa di Pulau Penyengat termasuk di dalamnya dengan pagu anggaran terbesar, mencapai Rp 100 miliar.
Penolakan langsung bermunculan. Di berbagai grup WhatsApp komunitas warga Tanjungpinang dan Kepri, pesan berantai muncul mengeritik keras keputusan tersebut.
“Kepri krisis fiskal, dana bagi hasil dipotong, tapi pemerintah justru ngutang ke BJB buat bangun tugu. Jangan sampai rakyat justru terkhianati dengan rencana ini,” tulis seorang warga Tanjungpinang, yang juga seorang tokoh masyarakat dalam perjuangan Provinsi Kepri.
Pemprov Kepri dinilai salah menggunakan instrumen pinjaman daerah. Alasannya, utang komersial untuk proyek yang tidak menghasilkan pendapatan (non-revenue generating) akan memperparah tekanan fiskal jangka menengah.
“Pinjaman daerah seharusnya dipakai untuk proyek yang menghasilkan manfaat ekonomi terukur dan langsung. Meminjam dengan bunga 7,75 persen untuk membangun monumen adalah kekeliruan yang warga akan tanggung cicilannya lewat pajak,” ujarnya.
Ia menyebut Pemprov Kepri seharusnya menyelaraskan kebijakan dengan arahan Presiden dan mengevaluasi ulang alokasi pinjaman BJB tersebut.
Bertentangan dengan Arahan Presiden
Polemik ini makin tajam setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengeritik pembangunan proyek simbolik. Saat meresmikan 218 jembatan perintis di berbagai pelosok Indonesia pada 9 Maret 2026, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya menolak prioritas pembangunan monumen dan gedung mewah.
“Ada pihak-pihak yang ingin membangun monumen besar, pencakar langit, gedung mewah. Tidak. Pemerintah yang saya pimpin bangga menjawab kesulitan rakyat yang paling kecil, paling jauh, paling terpencil,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Pernyataan Presiden itu, warga Kepri menjadikannya satu argumen kuat untuk menolak proyek monumen bahasa.
Sejarah Kelam Proyek yang Sama
Rekam jejak proyek Monumen Bahasa di Penyengat memperkeruh situasi. Proyek serupa sebelumnya mangkrak, lalu menjadi perkara pidana korupsi yang berujung pada vonis penjara bagi subkontraktornya.
Warga Pulau Penyengat sendiri menegaskan bahwa pelestarian bahasa Melayu tidak memerlukan bangunan baru. Mereka mendesak pemerintah memprioritaskan konservasi naskah kuno, perbaikan air bersih, dan infrastruktur pelabuhan.
Sebelumnya aktivis dari Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) turut menyuarakan hal yang sama. Mereka menilai pembangunan monumen tidak urgen dan dipaksakan di tengah kondisi fiskal yang sulit.
Tokoh adat, mahasiswa, dan warga terus mendesak Pemprov Kepri mencabut alokasi pinjaman BJB untuk Monumen Bahasa. Mereka meminta anggaran dialihkan ke infrastruktur jalan, jembatan antar-pulau, dan layanan kesehatan dasar yang lebih mendesak. (*/hq2)
